apatra

Hak atas Tanah: Hak Masyarakat untuk Sejahtera dan Bahagia

2010-08-11T19:52:00.003+07:00

“Kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya” (Pasal 2 ayat 3).
(Dikutip dari: Memori Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria)

Pertanian merupakan sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi di Maluku Utara dan menjadi basis mata pencaharian masyarakat terutama di perdesaan.
(Dikutip dari Master Plan Pembangunan Pertanian Maluku Utara 2010 – 2014. Teks di http://malut.litbang.deptan.go.id)

Apakah ada hak masyarakat (termasuk masyarakat adat atas tanah) dalam sistem hukum Nasional? Jawabnya ada. Apakah di lindungi, dihormati dan dipenuhi? Soal lain!

Jika disimak dari UU Pokok Agraria (UU 5/1960) yang merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang tersisa, yang didebatkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, pemuatan kata masyarakat dalam konteks bumi, air dan ruang angkasa, merujuk pada sejumlah gagasan kemerdekaan Republik, yaitu:

- Membangun masyarakat yang adil dan makmur (Konsideran);

- Mencapai sebesar-besarnya kemakmuran-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum yang merdeka berdaulat, adil dan makmur (Ps. 2 ayat (3));

Masalah utama terkait hak atas tanah, saat ini tidak lain tidak bukan adalah soal ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Tanah menjadi komoditas, diperjualbelikan. Karena komoditas, maka siapa yang mempunyai modal atau uang, ia dapat memiliki dan menguasai tanah. Apa yang disebut dengan tanah ulayat atau tanah adat, tidak luput dan tidak terhindar dari transaksi jual-beli ini.

Ada yang tidak adil, ada yang timpang dan ada yang tidak imbang dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran yang paling mudah adalah, luas lahan yang dimiliki rumah tangga untuk pertanian dan perkebunan, dibandingkan dengan luas yang dimiliki perusahaan. Ketimpangan ini mengakibatkan munculnya petani tak bertanah, buruh, tani atau mencari kerja menjadi buruh di kota.

*****

Orde Lama, terlepas dari banyak kelemahannya, telah menerbitkan peraturan hukum yang membuka jalan untuk pelaksanaan landreform, antara lain:
- Perpu 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- UU 2/1960 tentang Bagi Hasil;
- PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian.

Kesemua pasal dan ayat yang melindungi hak masyarakat tetap ada. Namun dalam praktik kebanyakan tidak berdaya. Sebagai contoh, sejak 1967, diterbitkan UU Pokok Kehutanan, dan selanjutnya PP Penguasaan Hutan, yang memunculkan dan melahirkan pemegang konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) lewat alas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar. Hak masyarakat hukum adat sejak itu, seakan tidak berdaya karena cara-cara perolehan tanah dan penguasaan tanah menurut hukum adat dianggap tidak pernah ada.

Contoh lain, sejak diterbitkannya PP 40/1996 yang mengatur Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, telah menyimpang dari UUPA dengan memuat HGU yang berasal dari tanah negara diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun (Ps. 8). Dalam UUPA, HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, kecuali bagi perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama. Dalam UU 25/2007 tentang Penanaman Modal bahkan HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Hal ini berlaku juga untuk Hak Guna Bangunan selama 80 tahun (50 tahun; 30 tahun) dan Hak Pakai selama 70 tahun (45 tahun; dan dapat diperbarui selama 25 tahun). Patra M Zen, dkk sebagai kuasa pemohon, tidak lama setelah UU Penanaman Modal disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (Perkara 22/PUU-V/2007). Dalam putusan yang dibacakan pada 25 Maret 2007, MK membatalkan anak kalimat ’di muka sekaligus’ dan ’sekaligus dimuka” dalam Pasal 22 UU Penananam Modal.

*****

Hukum dan perundang-undangan adalah salah satu alat peradaban yang paling efektif untuk mencapai keadilan. Tetapi ditangan pembuat kebijakan yang mengabaikan keadilan, hukum dan perundang-undangan juga menjadi alat kekuasaan yang paling cepat dan ampuh mencabut hak-hak masyarakat dan melahirkan pelanggaran hak asasi manusia.

Norma dan standar hak asasi manusia telah memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip hubungan dua pihak yaitu pemegang hak yaitu warga negara dan masyarakat disatu sisi, dan pemegang kewajiban yaitu Negara. Negara, dalam hal ini, memastikan seluruh manfaat dan klaim pemegang hak terpenuhi. Standar hak asasi manusia mesti dijamin dalam hukum sehingga menjadi hak hukum pemegang hak. Kewajiban menghormati, seringkali dipersamakan dengan kewajiban negatif, dimana negara diwajibkan untuk tidak melakukan intervensi. Sebaliknya kewajiban positif, memberikan mandat kepada negara untuk tidak abstain dari tindakan tertentu.

Secara singkat, dalam disiplin hukum hak asasi manusia, dikenal 3 tipe atau level kewajiban negara - yang dalam perkembangannya mulai diperluas menjadi kewajiban yang mengikat juga bagi entitas non-negara. Kewajiban yang dimaksud, yaitu:

1. Menghormati: dilarang melakukan apa pun untuk mencegah akses secara langsung maupun tidak langsung

2. Melindungi: mencegah siapa pun yang dapat membatasi akses; mencegah pihak ketiga melakukan intervensi negatif; mencegah perlakuan diskriminatif; memberikan perlindungan kepada kelompok marjinal: anak-anak, perempuan, difabel, usia lanjut; mencegah praktik tradisional yang dinilai membatasi dan melanggar

3. Memenuhi (memfasilitasi dan menyediakan): proaktif menggunakan akses, sumber daya dan alat; mengadopsi legislatif, administratif, anggaran, yudisial, promosi dan upaya yang diperlukan untuk realisasi hak secara penuh; penerbitan kebijakan dan rencana yang detail untuk pemenuhan hak; melaksanakan riset dan menyediakan akses informasi.

Wujud esensialnya pemenuhan hak, berupa, antara lain: ketersediaan (availability) - pelayanan, material, fasilitas dan infrastruktur; adanya akses (accessibility); akseptibilitas (acceptability) bentuk dan substansi; kesesuaian (adaptability), termasuk kesesuaian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan kualitas (quality) pemenuhan hak.

Sebelum Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights) di adopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966, UUPA sudah memuat ketentuan ”Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” (Ps. 6) yang menjamin hak kolektif masyarakat atas tanah. Fungsi sosial mempunyai makna:

”...hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara”.
(Dikutip dari Memori Penjelasa atas RUUPA)

Pertanyaannya kemudian, apakah masyarakat Maluku Utara sudah sejahtera dan bahagia?

Karenanya, saya lebih cenderung mengunakan istilah advokasi kesejahteraan dan kebahagiaan untuk mencegah konflik-kekerasan di Maluku Utara.

Selamat berdiskusi.

Ternate, 2 Agustus 2010

* Komite Pengarah Jaringan Advokat Pembela Kepentingan Publik (Pil-Net)
** Pengantar Diskusi pada Seminar dan Lokakarya, “Advokasi Isu Agraria yang Potensial Menciptakan Konflik di Maluku Utara”, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ternate bekerjasama dengan Serasi-Usaid. Ternate, 1 – 3 Agustus 2010.

Privatisasi Emas Biru: Standard Setting, Kasus Dan Kemungkinan Terburuk

2008-11-04T19:12:00.006+07:00

I. PROLOG

Para pemain sepak bola mencuri waktu untuk minum saat pertandingan dihentikan sesaat oleh wasit pemimpin pertandingan, agaknya ada dua orang pemain terkapar dilapangan rumput. Haus! Beruntung tersedia, kemasan botol – tentu saja dengan kualifikasi air sehat dan bersih. Kita tak akan membicarakan panjang lebar soal pertandingan sepak bola. Tapi soal air, yang tidak hanya dibutuhkan pemain bola karena kelelahan menyerang dan mempertahankan gawangnya. Air yang dibutuhkan seluruh penduduk dunia, milyaran jiwa!(1)

Air, mengutip Professor Budi Widianarko dari Universitas Katolik (Unika) Soegipranata, Semarang, sesuatu yang menurut pengetahuan berasal dari hujan kosmik yang telah berlangsung empat milyar tahun.(2) Sangat jauh sebelum diketemukannya ilmu ekonomi. Perkembangannya, ilmu ekonomi telah menghantarkan korporasi berkehendak menguasai hasil hujan kosmik ini lewat jalur privatisasi.

Minimal, kita membutuhkan 50 liter air setiap hari: untuk minum, masak, mencuci, sanitasi. Tak muncul masalah jika jumlah air – sehat dan bersih – berbanding seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Realitasnya, pertumbuhan penduduk berbanding dengan kelangkaan air. Kelangkaan air meningkat dua kali lipat setiap 20 tahun. Kondisi ini menghasilkan satu dari lima jiwa yang hidup didunia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Sumber air yang dikuras – dampak dari proyek-proyek raksasa semacam pembangkit tenaga listrik dan pertambangan – termasuk penghancuran hutan, dan pencemaran sumber air – polusi, limbah dan pestisida, turut mempercepat proses kelangkaan air. Akibat terbatasnya jumlah air, terjadi perang untuk memperebutkannya, terjadi ketimpangan penggunaan, serta terjadi represi oleh yang Kuat atas yang Lemah.

Tulisan ini tidak akan membahas secara detail mengenai ketimpangan penggunaan air penduduk dunia – seperti seorang warga di Amerika Serikat (AS) yang rata- rata menggunakan 250-300 liter air setiap hari, sementara dibelahan dunia lain, seperti Somalia, setiap hanya (mampu) bertumpu pada 9 liter air per hari,(3) tetapi lebih ditujukan untuk memberikan gambaran tentang perang. Sebuah pertempuran yang melibatkan miliaran jiwa penduduk dunia. Sebuah perang antara rakyat, Negara dan pelaku non-negara (PNN). Lebih lanjut tulisan ini akan mengeksaminasi problem privatisasi sektor keairan – dilevel internasional dan domestik, untuk kemudian diberikan perkembangan standar setting hak asasi manusia (HAM) yang menyangkut masalah ini, dengan ditutup sebuah rekomendasi perlunya dibentuk sebuah Komisi Nasional Sumber Daya Air (Komnas SADAR).

II. AIR, MASALAH MENGALIR SAMPAI JAUH

A. Krisis Air

A.1. Ancaman Global

Di kota-kota besar, pasokan air bersih berkurang sekitar 40 persen oleh berbagai sebab.(4) Setidaknya ada 3 sumber kelangkaan sumber-sumber daya alam yang paling berharga yakni peningkatan populasi, polusi dan perubahan cuaca.(5) Dari Koichiro Matsura, Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kita diberi peringatan, "(d)ari semua krisis sosial maupun alam yang kita alami krisis air adalah yang paling utama untuk kelangsungan kehidupan kita dan planet bumi ini."(6)

Diprediksi, ditahun 2025, penduduk akan menderita kekurangan air yang parah, mencapai sekitar 2,7 milyar orang atau sekitar sepertiga populasi dunia.(7) Selanjutnya, dalam sebuah Laporan UNESCO(8) dinyatakan, diperkirakan pada tahun 2050, populasi penduduk dunia meningkat hingga 2 milyar jiwa, atau tidak kurang dari 9,3 milyar jiwa, dengan pesebaran di 48 negara. Diprediksikan, lebih dari 7 milyar di 60 Negara – utamanya di Negara-negara Berkembang – akan menderita kekurangan dan krisis air bersih.

Bahaya polusi terhadap sumber-sumber air menjadi sumber terburuk rusaknya ketersediaan air bersih secara berkesinambungan. Per hari, 2 ton limbah mencemari sungai, danau dan sumber-sumber lain. Tidak kurang dari 12 km2 sumber air dunia yang tercemar. Jika tak dihalangi, akan terjadi peningkatan sumber air yang tercemar, mencapai 18 ribu km2 ditahun 2050 atau sama dengan sembilan kali lipat jumlah air yang dapat dipakai untuk irigasi tanaman pangan saat ini. Dari aspek, perubahan cuaca, peningkatan suhu planet bumi (global warming) – akibat prilaku (kejahatan) manusia, turut berkontribusi pada sumber-sumber air. Situasi ini menyebabkan, pola curah hujan berubah dan mutu air menurun akibat perubahan temperatur – dan juga polusi.

Dibenua Afrika, menurut laporan PBB,(9) lebih dari 300 juta orang menghidupi situasi kekurangan air dan tidak punya akses atas air bersih. Sekitar 385 juta lainnya kekurangan akses pada sanitasi. PBB juga mencatat, sedikitnya 17 negara di Afrika merupakan negara yang langka air bersih. Air bersih dengan mutu terbaik, masih hanya dapat dinikmati oleh penduduk Finlandia.(10)

Tak ayal, krisis global ini telah menjadi perhatian komunitas internasional. Bersyukur, aktivis HAM, lingkungan hidup, dan “anti-globalisasi” baik dari Negara Berkembang maupun Negara Maju bahu membahu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Secara parallel, Organisasi PBB sendiri, mencanangkan kebutuhan penyediaan dana sekitar sekitar US$ 12,6 milyar per tahun(11) untuk mengurangi separuh jumlah penduduk dunia yang tidak punya akses atas air bersih dan sistem sanitasi dasar, hingga tahun 2015 – seperti dicanangkan dalam Development Millenium Goals (MDGs).(12)

Sebagai tambahan, World Water Council (WWC), misalnya mengupayakan penyediaan dana sebesar 180 milyar dollar AS untuk penghematan air, sanitasi, pertanian, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air, serta mengelola cadangan air – untuk jangka waktu 3 tahun. Ditahun 2003, WCC menyediakan anggaran sebesar US$ 80 milyar.(13) Sementara, khusus untuk kawasan Asia dan Pasifik, pemerintah Australia berjanji menyediakan anggaran US$ 80 juta, untuk aktivitas keairan.(14)

A.2. Krisis Air di Indonesia

Data reflektif dari keprihatinan dunia, bisa dilihat di Sumatra hingga Papua Barat.(15) Untuk pulau Jawa – pulau dengan populasi terpadat di Indonesia, krisis air sempat dikemukakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim.(16) Nabiel menyatakan, defisit air di pulau ini meningkat dari 4 bulan per tahun menjadi sekitar 6 bulan. Menurutnya, selain perkara kuantitas, kualitas air pun buruk. Pendapat Nabiel, peningkatan defisit air ini salah satunya diakibatkan dengan penebangan hutan di Pulau Jawa.

Di Jawa Barat (Jabar), faktor manajemen keairan juga berdampak pada krisis air. Apun Affandi, Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar menjelaskan, eksploitasi air tidak terkontrol dan banyak terjadi pengalihan fungsi lahan yang digunakan untuk daerah tangkapan air, menjadi dua faktor penyumbang krisis air di wilayah ini. Contoh juga diberikan Apun tentang kondisi ekologi daerah aliran Sungai Citarum yang jauh merosot dibanding awal tahun 1990. Kurun waktu, 12 tahun, akibat penyusutan luas areal hutan – dari dari 21,4 persen menjadi 14,2 persen – dan penurunan jumlah luas lahan pertanian – dari 56 persen menjadi 27,5 persen – serta pengalihan fungsi daerah resapan air: situ dan bukit menjadi vila dan perumahan mewah “orang berduit”, krisis air pun menjadi fenomena dan kenyataan tak terhindari.(17)

Krisis air diakibatkan oleh pencemaran, antara lain terungkap dalam kasus yang terjadi di Dusun Karanganyar, Kecamatan (Kec.) Banyumanik, Jawa Tengah (Jateng). Penduduk tak dapat menikmati air bersih – diduga akibat limbah PT Mega Safe Tyre Industri, sebuah pabrik ban. Sumur-sumur penduduk tercemar minyak solar dari pabrik yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang.(18) Sekitar 100 keluarga di Dusun ini berdomisili tepat dibelakang tembok pabrik. Harapan warga sederhana, pabrik diminta untuk memulihkan air diwilayahnya dan menghentikan pencemaran lingkungan.

Di wilayah ibukota Negara dan sekitarnya tak berbeda. Situasi krisis air ditunjukkan dengan situasi dimana sungai-sungai yang melintasi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi (Jabotabek) mengering. Sungai yang masih berair, menyempit, dangkal dan tercemar limbah.(19) Sepuluh tahun lalu, diwilayah ini, air tanah bisa dinikmati warga, dengan hanya menggali sedalam 7 – 12 m.(20) Tidak sekarang, dibanyak tempat, penduduk yang memanfaatkan air tanah, paling tidak mesti menggali 20 – 55 m. Problemnya air tanah tidak hanya dimanfaatkan rumah tangga, tapi juga industri, sekarang saja mencapai 9 juta per kubik per detik – dengan perkiraan 10 tahun mendatang akan mencapai tidak kurang dari 33 juta per kubik per detik.(21)

Tentu saja, pemanfaatan air tanah bukan tanpa aturan. Regulasi Pemerintah DKI Jakarta mengatur penggunaan air tanah hanya diperbolehkan hingga kedalaman 12m untuk keperluan rumah tangga dan maksimal 100m untuk keperluan industri. Pelanggaran ketentuan ini, “seperti biasa” dilakukan. Sejumlah industri, menyedot air dan mengebor hingga kedalaman 200 m.(22) Data Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan, 2 tahun belakang, krisis air sudah mendera 11 kecamatan – dari 43 kecamatan. di Jakarta. Sebanyak 17 kecamatan mengalami kerawanan air.(23) Sebelum tahun 2000, sumur-sumur di Jakarta mencapai 3.117 buah dengan kapasitas pengambilan air tanah mencapai 16.4 juta per kubik per tahun. Angka ini meningkat menjadi 3224 sumur dengan kapasitas 17,5 juta meter per kubik per tahun.(24)

B. Air: Perang, krisis dan artinya bagi kelompok marjinal dan tak teruntungkan

B.1. Air: Perang, Krisis dan Nasib Petani

Konflik perebutan sumber-sumber air serta kemarau panjang dan kekeringan memiliki makna dan dampak langsung bagi jutaan penduduk di Indonesia. Kondisi parah dan menyedihkan dialami petani secara rutin.

Perang air tidak mustahil terjadi – dengan segala konsekwensinya. Konflik penduduk dengan perusahaan sudah banyak terjadi. Satu contoh terjadi di Kabupaten (Kab.) Banyumas. Sejumlah petani di Desa Kawungcaran, Tambagsora dan Karanggintung mengeluh karena kesulitan irigasi.(25) Penduduk menyatakan sumber-sumber air yang sejak lama dipergunakan untuk irigasi, seperti di Kawungcarang sekarang dikuasai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banyumas – mata air diwilayah ini sudah dimanfaatkan penduduk sejak tahun 1928 sewaktu masih pemerintahan Kolonial Belanda. Ratusan kolam ikan dan puluhan hektar tanaman pangan kekuarangan air. Petani merugi. Sebelumnya petani 1 kali masa tanam, bisa memanen 6 – 8 kwintal gabah. Tidak sekarang, petani hanya bisa memanen 2 kwintal gabah. Begitu pun petani pengelola kolam ikan – yang mesti gulung tikar karena tak mendapat air. Pihak PDAM sendiri, seperti pernyataan Priyambodo, Direktur Teknik PDAM, menyangkal perusahaannya sebagai sumber kekurangan air di tiga desa ini. Priyambodo menyatakan kekurangan air disebabkan faktor alam.
Tahun lalu (2002), kekeringan yang mendera salah satu kawasan krisis air, Kidul, DIY menyebabkan penduduk yang sebagian keluarga petani harus mengeluarkan Rp 60.000 – Rp 80.000 untuk satu tangki air ukuran 8.000 liter.(26) Untuk keluarga dengan anggota lebih dari 5 orang, 1 tangki ini hanya cukup untuk kebutuhan 1 minggu. Harga yang tinggi ini tentunya memberatkan penduduk. Salah seorang warga Desa Karang Asem, mengaku harus menjual 2 ekor kambing, ternaknya dan dua batan kayu jati untuk membeli air, makanan dan kebutuhan ternak yang dimilikinya. Kondisi ini bukan tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah setempat. Bambang Ismadi, Kepala Desa Karang Asem mengamini kondisi yang dialami warga. Ungkapnya, warga di desanya mulai menjual ternak dan kayu jati untuk menjual air. Dan kondisi ini terjadi setiap tahun. Krisis air menyebabkan ternak kurang pakan, lading petani tidak dapat ditanami rumput gajah dan jagung. Jika membeli petani mesti mengeluarkan Rp 200 per batang dari pedangan. Tentu saja sangat memberatkan. Satu ekor sapi bisa menghabiskan ratusan batang sekali makan. Akibatnya ternak menjadi kurus. Harga jual pun turun.

Periode 2002, wilayah Jawa Timur (Jatim), menurut Ir Mohammad Maksum MSc, Kepala Dinas Pertanian propinsi ini, potensi kehilangan padi mencapai 25.000 ton atau sekitar Rp 30 milyar dari lahan seluas 5.000 ha yang ditanami.(27)

Ditahun yang sama, di Jateng, tercatat, sebanyak 7 dari 16 Kec.: Banjarejo, Kunduran, Ngawen, Kradenan, Todanan, Kedungtuban, dan Blora, mengalami kesulitan dan krisis air yang parah – 130 dari 295 desa di Kab. Blora. Selain kesulitan air minum, kekeringan menyebabkan petani gagal panen. Catatan Sri Sutarni, Kepala Dinas Pertanian (Dipertan) Kab. Sukoharjo, bulan Januari 2002 lalu, total sawah puso akibat kekeringan di Kab. Sukoharjo 386 hektar: Kec. Nguter (339 hektar), Kec. Bulu (13 hektar), dan Kec. Weru (34 hektar). Di Sukohardjo, Sragen dan Blora tidak kurang 1.124 hektar tanaman padi puso akibat kekeringan.(28)

Di Jabar, Akibat kekeringan ini, ratusan hektar sawah di Desa Cibarusah tak dapat ditanami. Para petani, pada akhirnya banyak yang bekerja sebagai kuli serabutan. Sedangkan mereka yang punya keahlian lain dan masih berusia muda, memilih berangkat mengadu nasib ke ibukota Jakarta.(29)

B.2. Perempuan dan anak-anak: Perlu kebijakan affirmatif

Anak-anak menderita berbagai penyakit akibat kekurangan air bersih – penyakit infeksi ditularkan sebagian besar terjadi akibat penggunaan air yang tidak bersih. Karena peran tradisional perempuan di sektor reproduksi, ia dan anak-anaknya adalah pihak yang paling menderita akibat tidak memiliki akses atas air bersih.

Di Kab. Grobogan, Jateng akibat kekeringan, selama periode Januari – Juni 2002, sejumlah 3.716 jiwa menderita diare. Dari jumlah ini, 60 persen adalah anak-anak. Puskesmas Kedungjati – yang letaknya terpencil dan menjadi satu-satunya harapan penduduk,(30) dalam sepekan melayani 173 pasien penyakit diare. Sarmidjo, seorang staf di Kec. Kedungdjati, memberikan informasi, penderita diare diwilayahnya meningkat antara lain akibat dropping air ke desa ini tersendat.(31) Wabah diare terjadi juga ditahun 2001, utamanya di Kec. Panawangan, saat itu, sehari terdapat kasus 70 penduduk terserang diare. Penyebabnya, menurut sebuah penelitian, karena keracunan makanan dan kesulitan air bersih. Menurut keterangan dr Singgih Pudjirahardjo, Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial (DKS) Kab. Grobogan, penduduk di daerah kekeringan – seperti Grobogan, juga rentan menderita penyakit demam berdarah dengue (DBD). Di periode Januari – Juni 2002, pihaknya mencatat 2 orang warga meninggal dunia akibat penyakit ini.

Data lain. Saat membuka Sesi Keempat Kelompok Kerja Hak Atas Pembangunan, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyatakan, 2/3 penduduk dunia yang buta huruf adalah perempuan.(32) Setiap 1 dari 48 perempuan di Negara Ketiga meninggal dunia pada saat melahirkan. Sejumlah 11 juta anak-anak meninggal dunia tiap tahun sebelum mencapai usia 5 tahun, umumnya akibat menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bagaimana dengan akses terhadap air? Di Forum lainnya, Forum Kyoto (Third World Water Forum – TWWF), Sergio Viera de Mello, menyatakan akses setiap penduduk atas air tak bisa dikompromikan.(33) Catatannya, 1 juta penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air yang aman, dan lebih dari 2 juta penduduk tidak mempunyai akses atas sanitasi yang memadai serta lebih dari 3 juta penduduk meninggal dunia akibat penyakit yang berkaitan dengan ketidakadaan air sehat dan bersih.(34)

Ketimbang laki-laki, kaum perempuan, terdepan menjadi korban akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Situasi ini disebabkan adanya pembagian kerja tradisional. Kaum perempuan dibebani tanggungjawab dan aktivitas domestik, seperti mengambil dan membawa air, mencuci pakaian, memasak dan memandikan anak. Situasi ini memang telah memperburuk kondisi perempuan yang memang sangat buruk, seperti di ungkap, Kunio Waki, Wakil Eksekutif Direktur Dana PBB untuk Kependudukan (UNFPA). Waki menyatakan, dewasa ini tercatat, setiap menit 380 perempuan hamil – separuh dari jumlah itu tidak menginginkan kehamilannya; setiap menit sekitar 110 perempuan mengalami kehamilan dengan penderitaan komplikasi dan penyakit; setiap menit setiap perempuan melakukan aborsi; serta setiap menit, 11 perempuan terinfeksi HIV.(35)

Penelitian yang dilakukan oleh International Development Research Center (IDRC)(36) mengungkap fakta, di beberapa wilayah di Afrika Barat, perempuan menggunakan 27 persen kalorinya untuk mencari air bersih. Terungkap, 6 – 8 jam waktu yang digunakan perempuan untuk aktivitas mencari dan mengambil air. Kondisi serupa dialami oleh 2/3 dari seluruh rumah tangga di Afrika Selatan (Afsel), yang mesti mencari air jauh dari rumah, tempat tinggal mereka. Kondisi semacam ini boleh jadi tak jau berbeda di Indonesia – perlu penelitian berdasarkan data dampak krisis air.(37)

Akses atas air bersih yang tidak dimiliki penduduk di Afrika Sub-Sahara menyebabkan tingginya angka kematian bayi. Ditahun 2000, terdokumentasi, angka kematian bayi mencapai 172 per 1.000 kelahiran hidup.(38) Data lain, mengungkapkan, lebih dari 50 juta anak perempuan usia sekolah diplanet ini tak bersekolah karena harus mengambil air dan mencari kayu.(39)

III. PRIVATISASI: SIAPA MENGAIL UNTUNG DIAIR BERSIH

A. Sepak terjang Korporasi Raksasa dan Lembaga Keuangan Internasional dibidang Keairan

Menarik memang, nilai strategis dan arti penting air bagi hajat hidup manusia pun diakui oleh para petinggi pelaku Non-Negara (PNN).(40) Faktanya, Bukan rahasia lagi, perusahaan raksasa, atau lebih dikenal dengan perusahaan trans/multi nasional (TNCs/MNCs) yang berkantor pusat di kapital-kapital negara maju, telah menentukan nasib milyaran umat manusia yang hidup diplanet bumi. Di negara Azerbaijan hingga Zaire, perusahaan-perusahaan ini mengeruk provit, sekaligus membawa masalah kemanusiaan. Pun, perilaku lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) semacam Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

PNN tersebut dengan kompak bergandengan merintis dan menata jalan privatisasi. Cara efektif telah dibangun, lewat menjadikan privatisasi sebagai keharusan setiap Negara, sebagai prasyarat (kondisionilitas) diberikannya hutang oleh IFIs. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional – yang mesti dipatuhi – bagi setiap Negara Penghutang antara lain melaksanakan deregulasi dan privatisasi sektor keairan.

Miris memang, aksi PNN tersebut, paralel dengan dukungan pemerintah-pemerintah Negara Maju. Sebut saja, hasil pertemuan para Menteri di Doha, Qatar, dengan terang, Uni-Eropa (European Union) dan Negara maju lainnya mengusulkan untuk memasukkan air sebagai satu jasa lingkungan di bawah GATS (General Agreement on Trade in Services).(41) Disepakati, adanya pengurangan hambatan tarif dan non-tarif untuk jasa dan produk lingkungan untuk Negara-negara Ketiga, dengan syarat membuka jasa layanan sektor keairan. Lewat kesepakatan ini, tidak kurang 109 negara diminta untuk memprivatisasi jasa layanan suplay air.

Aksi PNN – dan pemerintahan Negara Maju – juga dilakukan dengan cara mengintervensi dan meloby lembar per lembar dokumen dan hasil penelitan lembaga-lembaga di PBB. Alur evaluasi, kritik seringkali “dihempas” dengan pemuatan rekomendasi yang kontroversial: apalagi, kalau bukan mendorong privatisasi air disektor keairan – seperti terungkap dalam sebuah laporan UNESCO yang dirilis di Paris, Prancis baru-baru ini.(42)

Rintisan PNN – plus pemerintah Negara Maju – yang dimulai setidaknya 10 tahun lalu – bahkan jauh dari itu – agaknya mulai berbuah. Hal ini bisa dilihat dari kemiripan – kalau tak hendak disebut seragam – dari pasal-pasal dalam Undang-undang (UU) dan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SADAR) di semua Negara Berkembang. Sebagai catatan, di Indonesia, Bank Dunia mengeluarkan kebijakan Water Resources Sector Adjusment Loan (WATSAL), sebuah program dana yang mencapai US$ 300 juta untuk membiayai reformasi total disektor keairan global.(43)

Dari Business Watch Indonesia (BWI), publik makfum, peranan WTO amat signifikan dalam proses privatisasi di Indonesia. Menurut studi dari lembaga ini, rangkaian privatisasi, buah kompensasi untuk WTO karena telah memberikan paket hutang sejumlah US$46 miliar. Selanjutnya, BWI menyatakan, telah berjalan “gerakan” sistematis untuk proses privatisasi pelayanan dasar masyarakat: listrik, kesehatan, juga air bersih.(44)

Dilevel global, tangan-tangan PNN terus menjulur. Tahun lalu, World Sumit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg, Afsel telah berhasil dijadikan forum untuk melegitimasi privatisasi air oleh PNN ini. Ironis memang, forum “Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan” telah “kecolongan” mengagendakan “Pertemuan Dunia untuk Privatisasi Berkelanjutan”.

Privatisasi air mengkhawatirkan dapat dilihat dari banyak kaca mata. Kemiskinan, salah satunya. Satu dari tiga orang di dunia ini sekarang hidup dengan pendapatan kurang dari dua dollar AS per hari. Dari jumlah ini, sekitar 800 juta orang di antaranya tidur dalam keadaan lapar setiap malamnya. Setengah dari mereka berada dalam tingkat kemiskinan yang buruk dan hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 1 per hari.(45) Privatisasi bagi penduduk miskin, bermakna mengalokasikan lagi pendapatan yang sudah sedikit untuk kebutuhan yang paling fundamental.

B. Privatisasi di Indonesia

Di Indonesia, paling tidak, sejak tahun 1998, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya sudah tercium menjadi salah satu agenda pemerintah. Sebut saja, dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 103/1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN lalu setahun kemudian, keluar Keppres No. 126/1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi BUMN – kedua Keppres ini kemudian dicabut dan diganti pada 21 Februari 2001 dengan Keppres No. 24/2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi BUMN, yang kala itu ditandatangani Presiden Aburrahman Wahid.

Dalam Kepres No. 24/2001 tersebut, tim konsultasi – yang diketuai Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian(46) – ini menjalankan dua fungsi utama: Pertama, memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai: (a) BUMN yang akan diprivatisasi; (b) Perkiraan dana yang dapat diperoleh sebagai hasil privatisasi. Kedua, membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN sehubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah. Keppres Tim Ahli disusun dengan mengingat pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua UUD 1945. Selanjutnya, Dalam konsiderans menimbang, Keppres No. 24/2001 tersebut dinyatakan:

“Program privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara yang meliputi perbaikan struktur permodalan, perubahan budaya perusahaan dan penciptaan nilai tambah perusahaan dengan berdasarkan pada prinsip good corporate governance yang didasarkan kepada transparansi, kemandirian dan akuntabilitas”(47)

Perkembangan selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak banyak berperan. Privatisasi BUMN langsung dieksekusi oleh Menteri Negara BUMN. Buah pikiran sederhana, kalau pemerintah, yang nyata-nyata mempunyai obligasi untuk melindungi dan memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) masyarakat tidak menjalankan fungsinya, apalagi sektor privat dengan modus kalau bisa 110 persen untung.(48)

Penilaian tersebut mungkin akan berlebihan, jika saja tidak terdapat contoh konkret. Prakteknya, problem korporasi yang hanya mementingkan profit, jauh meninggalkan kepentingan pelayanan publik ditangkap Hameda Deedat. Peneliti dari International Labour Resource and Information Group ini memberikan contoh gamblang. Pengamatannya, menunjukkan, swastanisasi air bersih di Propinsi KwaZulu Natal di Afsel secara fatal telah menegasikan hak rakyat atas air: "Pemasokan air dihentikan ketika orang miskin tidak bisa membayar biaya langganan air.”(49)

Fundamen problem privatisasi di Indonesia sekarang: prosesnya bukan atas dasar kepentingan bangsa, melainkan desakan IFIs – neo-liberalisme dengan agenda pokok seperti liberalisasi ekonomi termasuk agenda privatisasi – konon jauh berbeda dari pengalaman Rumania dan negara tetangga, jiran Malaysia.(50) Alih-alih selalu bertujuan untuk menambal-sulam defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah tutup mata dan sumbat telinga, jalan terus melakukan privatisasi.

Apa benar ada desakan IFIs? Bisa disimak dari secarik kliping koran. Ditahun 2002, IMF sempat (lagi) menjewer kuping pemerintah. Di bulan September, Daniel Citrin, Ketua Tim Kaji Ulang (Review) dan Kepala Perwakilan IMF untuk Asia dan Pasifik, meminta Pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan program-program pemulihan ekonomi yang diresepkan IMF, termasuk memprivatisasi BUMN sesuai dengan jadwal yang ada.(51) Jika terjadi penundaan privatisasi, menurutnya, menjadi sinyal yang buruk bagi investasi di Indonesia. Kala itu, Menteri Negara BUMN, Laksama Sukardi langsung menanggapi dengan pernyataan pemberian jaminan proses privatisasi BUMN akan terus dilaksanakan!(52)

Privatisasi BUMN – akhirnya – mewarnai perjalanan “pembangunan ekonomi” di Negeri ini. Berturut-turut, seperti: privatisasi PT Semen Gresik, BCA, Bank Niaga dan PT Indosat TBK. Kasus yang terakhir, telah menarik pergumulan seantero negeri. Proses divestasi saham Indosat sejumlah 41,94% kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) mengundang sejumlah pertanyaan. Kemunduran akal pemerintah boleh jadi telah terjadi. Dari aspek ekonomi, penjualan saham ini tidak menguntungkan – terlalu murah, dan tidak sebanding dengan deviden yang secara regular diterima pemerintah dari perusahaan ini. Dari aspek yang tak kalah strategis, tak lagi bangsa ini memiliki otoritas atas satelit luar angkasa, dengan konsekwensi rahasia dan informasi strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam dan keamanan Negara tak bisa lagi “dimonopoli” Negara. Sebuah ironi, dimana keamanan di Negeri ini, dipercaya bisa diatasi hanya oleh serdadu-serdadu memegang senjata, tanpa didukung teknologi. Dari aspek legal, kontroversi pun merebak. Ketetapan (TAP) MPR No.VI/MPR/2002, mengamanatkan penyusunan UU tentang privatisasi. Belum lagi UU ditetapkan, Indosat pun telah “dijual”. Belakangan, tidak kurang 170 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersekutu – mengexercise hak angket – untuk membatalkan divestasi BUMN ini.

Periode APBN tahun 2002, pemerintah menargetkan penerimaan dari privatisasi BUMN sebesar Rp 4,4 triliun – meningkat dari Rp 3,95 triliun diperiode sebelumnya. Hingga bulan Juni 2002, pemerintah hanya mendapat pemasukkan Rp 966 milyar ke Kas Negara, termasuk hasil divestasi saham PT Indosat.(53)

B.1. Sedikit tentang RUU BUMN

Ditahun 2002, target pemerintah dengan lantang memekik, memperoleh 6,5 trilyun pada tahun 2002, diantaranya dari aktivitas privatisasi.(54) Bak supir angkot (angkutan kota) yang mengejar “sewa”, lewat Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kebijakan mengejar £setoran” dilakukan. Periode 1 Semester 2002, pada awal tahun sudah rencana privatisasi 7 BUMN dikebut: PT Indosat Tbk, PT Wisma Nusantara Indonesia, PT Indo Farma Tbk, PT Kimia Farma, PT Angkasa Pura II, PT Indocement, dan PT Tambang Batubara Bukit Asam - merupakan kelanjutan (carry over) dari BUMN yang akan diprivatisasi tahun sebelumnya.(55) Perkembangan tak baik, yang dirasa pemerintah, akibat tak ada peraturan perundang-undangan dalam proses privatisasi, mendorong pemerintah – dan juga parlemen – mengagendakan pembahasan dan penetapan UU BUMN yang memuat aturan privatisasi.

Pembahasan RUU tentang BUMN yang memuat perihal privatisasi – walaupun memang diperlukan dan agak terlambat – mengundang nyana menimbulkan debat sekaligus kekhawatiran mendalam. Pasalnya, privatisasi dalam RUU mencerminkan agenda liberalisasi ekonomi di semua sektor, mencakup pelayanan publik. Tentu saja, akan memarjinalkan kepentingan rakyat banyak. Sayang memang, RUU yang akan berdampak pada hajat hidup ini, hanya didiskusikan terbatas ditingkat elite. Konon, dapat dipastikan RUU ini akan rampung pertengahan Mei 2003.

Keberatan atas RUU ini, setidaknya berhilir dari problem alasan keberadaan dan ketentuan dalam UU. Panitia Khusus (Pansus) RUU BUMN Komisi V DPR tidak mengadopsi amanat pasal 33 konstitusi. Revrisond Baswir mencatat statemen Ketua dan Wakil Ketua Pansus yang teramat melukai perasaan kita.(56) Wakil Ketua Pansus Penyusunan RUU BUMN, Azwir Dainy Tara, dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) menyatakan penyusunan RUU ini memang dimaksudkan untuk melegitimasi privatisasi. Sementara, Ketua Pansus, Irmadi Lubis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), secara tegas menyatakan bahwa penyusunan RUU BUMN ini memang tidak dimaksudkan untuk menjabarkan pasal 33 UUD 1945, melainkan untuk "menyiasati" pasal tersebut. Tak jelas apa yang dimaksud Irmadi, makna kata “menyiasati”. Tapi yang jelas, dua anggota parlemen ini tidak dikenal publik memiliki track record pembela rakyat, karenanya ungkapan-ungkapan tersebut, sebenarnya tidak membuat kita heran.

B.2. RUU tentang Sumber Daya Air (SADAR): melegalkan privatisasi

RUU tentang Sumber Daya Air (SADAR) sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Rencana privatisasi dibidang keairan ini sudah semakin dekat. Sedekat hidung dengan mata.(57) Sama kasus dengan RUU tentang BUMN, RUU SADAR ini tak lari dari agenda liberalisasi ekonomi – sebuah pil yang “harus ditelan” sebagai konsekwensi adjusment loan dari Bank Dunia dan IMF.

Tak seperti komentar Ketua dan Wakil Ketua Pansus RUU BUMN, pernyataan Wakil Ketua DPR cukup melegakan. Muhaimin Iskandar sempat memberikan pandangannya, "Kalau perlu DPR akan mengabaikan RUU tersebut dan menundanya. Karena privatisasi selama ini ternyata tidak ada manfaatnya. Masyarakat tetap kesulitan mengakses air bersih".(58) Masih menurut Muhaimin,(59) privatisasi itu merugikan bangsa Indonesia dengan terjadinya pencaplokan aset-aset negara oleh pihak asing. Lanjutnya, air adalah satu-satunya sumber daya yang bisa langsung dinikmati rakyat. Kalau itu diprivatisasi, artinya rakyat terusir dari Buminya sendiri. Dalam sebuah diskusi - "Dampak Privatisasi Air Terhadap Hak Publik Atas Air Bersih, Sehat, dan Murah" – di Jakarta, Muhaimin, dari Partai Kebangkitan Bangsa ini sempat berjanji, akan melakukan lobi lintas fraksi untuk menghambat pembahasan RUU SADAR.(60)

Tantangannya – untuk kita, mengutip Muhaimin, "DPR tidak memiliki data cukup berkaitan dengan RUU yang dibahas, sehingga selalu kalah ketika berdebat dengan pemerintah mengenai substansinya".(61) Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KOAR), sebuah koalisi yang dimotori beberapa Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) – yang belum lama ini terbentuk – akan jadi sangat berharga pendapatnya, jika parlemen mau bekerja sebahu.

Lobi lintas fraksi, seperti ujar Muhaimin memang diperlukan. Simak saja, dalam RUU SADAR – dalam pasal 7 – pasal 9, terdapat kategorisasi hak penggunaan air: hak guna pakai dan hak guna usaha. Dalam klasifikasi ini, pertanian sawah termasuk kedalam hak guna pakai air, sedangkan untuk usaha pertanian diluar sawah, perkebunan, tambak dan perikanan dikategorikan hak usaha air. Dengan ketentuan ini, ibu dan bapak petani harus mengurus dan mengeluarkan biaya administrasi perubahan hak guna air dari sawah ke perkebunan, tambak – atau lainnya. Ujung-ujungnya, tentu saja membebani petani.

Bahaya lain, privatisasi dimuat jelas dalam RUU tersebut pasal 46 ayat (3) dalam RUU SADAR menyatakan, pengusahaan sumber daya air dapat dilaksanakan oleh badan usaha, perorangan atau kerja sama antara badan usaha dengan izin dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pun pemerintah Kab./kota sesuai kewenangannya. Sebelumnya, memang sudah terjadi privatisasi air seperti di Jakarta. Namun, pada waktunya nanti, benar-benar terjadi lomba privatisasi atas dasar UU ini.

B.3. Dibalik kisah privatisasi yang sudah dan tengah berjalan

Investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh the Center for Public Integrity (CPI) atas privatisasi air di Jakarta menghasilkan penemuan “yang tidak baru”. Privatisasi air, secara pasti mulai berjalan diawal tahun 90-an, tepatnya sejak 1991, bersamaan dengan perjanjian kesepakatan antara Bank Dunia dengan pemerintah. Ketika itu, Bank Dunia menyetujui pemberian hutang ke pemerintah untuk tujuan meningkatkan infrastruktur PDAM Jaya, dengan jumlah US$ 92 juta. Konsekwensi dari hutang ini, pemerintah diwajibkan untuk membuka keran privatisasi dalam sektor keairan. CPI menemukan keterlibatan anak dan kroni mantan Presiden Soeharto, terlibat dalam proses privatisasi dan bisnis air ini.

Ada kisah menarik, dibalik pembelian saham PDAM Jaya oleh Thames dan Suez. Kiprah dua perusahaan ini tidak berawal dari proses penawaran, lelang terbuka, melainkan lewat penunjukkan langsung. Lagi-lagi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dua perusahaan ini masuk akibat beraliansi dengan perusahaan domestik yang dekat dengan pusaran kekuasaan.(62)

Di Jateng, lain lagi. Menurut testimoni Wijanto Hadiputro, dari Unika Soegijapranata, kampusnya diminta untuk melakukan studi kelayakan dengan biaya Rp 100 juta, dengan syarat “Si Pemesan”, para peneliti mesti mengaku menerima Rp 200 juta. Studi kelayakan ini merupakan upaya penjajakan kerjasama PDAM Semarang dengan swasta asing. "…(i)ni jelas kami tolak. Kalau soal studi kelayakan saja sudah korupsi apalagi lainnya."(63) Dana Rp 200 juta ini kelak akan ditanggung penduduk Semarang jika kooporasi telah diberikan hak pengelolaan, tentunya dengan cara menangggung kenaikan tarif secara regular. Sebagai tambahan rencana (upaya) privatisasi juga berjalan di beberapa PDAM antara lain, di Manado, Pekanbaru, dan Bandung.

IV. MITOS EFESIENSI …

A. Perkara di dunia, bukan sekedar kasus!

Korina Horta, seorang pakar ekonomi-lingkungan memukakan, perusahaan minyak internasional, telah memberikan janji-janji dan harapan akan manisnya hasil pembangunan untuk penduduk lokal, namun prakteknya, operasi perusahaan semacam ini telah menggusur tanah dan harta kepunyaan (property resources) penduduk.

Dalam tulisannya, Horta mengemukakan contoh operasi proyek pipa dan minyak Chad-Kamerun (the Chad-Cameroon Oil and Pipeline Project).(64) Proyek ini, menurutnya, telah menyediakan contoh dan bukti yang tak terbantah, peningkatan marjinalisasi rakyat miskin dan masyarakat adat (indigenous people). Proyek ini telah mengambil alih lahan kepemilikan penduduk atas alas klaim lahan kosong dan tidak ada pemiliknya. Tidak dijumpai ganti kerugian atas lahan dan kompensasi atas tumbuh-tumbuhan yang telah menghidupi penduduk. Selain itu, problem lain yang muncul, penduduk disekitar proyek ini kekurangan air, akibat aktivitas pengeboran minyak meminta dan menggunakan air dengan jumlah besar. Dapat ditebak, sumur-sumur penduduk menjadi kering.

Contoh lain, di Kolumbia misalnya, korporasi mengeruk untung besar. Di negeri ini, semenjak masuknya PNN (swasta), seluruh sumber air wajib punya lisensi. Tidak terkecuali, sumur-sumur air tanah. Bahkan, petani diharuskan membeli lisensi air, sekedar untuk menampung air hujan mengairi tanah pertaniannya.(65)

B. Perkara domestik: Saat ini dan yang segera menyusul

B.1. Beruntai cerita PDAM Jaya

Apakah dengan privatisasi menjadi lebih baik: peningkatan efesiensi; pengikisan korupsi; peningkatan pelayanan dan distribusi hasil untuk rakyat? Jawabnya berpotensi ya, dan tidak. Mengutip Budi Widianarko, dalam sebuah sesi di TWWF, salah seorang eksekutif Suez, Alain Mathys, menyatakan pilihan privatisasi sama sekali tidak diperlukan, jika perusahan-perusahan Negara disektor publik mampu beroperasi efisien dan menyediakan air yang mencukupi – kualitas dan kuantitas – kepada konsumen.(66)

Setuju. Tak perlu pilihan privatisasi! Bukti kuat, bisa diambil dari pengalaman Negeri Paman Sam, sumber inspirasi dan produksi Neo-Liberalisme. Di AS, sarang pengagum dan pusat kapitalisme, investasi besar dalam proyek yang terkait air dan reformasi makro-oekonomi, tidak berhasil merangsang dan gagal mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.(67)

Tak usah susah, disini kita pun punya contoh. Pengalaman Perusahaan Air Minum (PDAM) Jakarta Raya bisa menjadi bahan evaluasi. BUMN ini bermitra dengan dua perusahan perusahaan raksasa tersebut. Orang Betawi bilang, “Nggak ngaruh!”. Malah, seperti dinyatakan Zainal Abidin, Ketua Serikat Pekerja PDAM Jaya,(68) sejak Thames dan Suez, terlibat dalam pengelolaan air di Jakarta, persoalan yang dihadapi PDAM Jaya menjadi semakin rumit: anggota Badan Pengelola dalam tubuh BUMN ini menjadi tidak independen.

Soal harga? Jangan ditanya, keterlibatan dua korporasi ini, menurut Abidin, telah menyebabkan, tarif meningkat dua kali lipat. Pendapatan PDAM Jaya sendiri, dari penjualan air minum masih belum dapat menutup "biaya air" (“water charge") yang ditetapkan Thames dan Suez – yang tentu saja penetapan biayanya tanpa ada proses konsultasi dengan masyarakat pengguna. Buktinya, sejak dilakukan privatisasi, tiap hari di masing-masing rayon, petugas menerima 20 sampai 30 keluhan pelanggan akibat air mati.

Tabel 1
Penyakit PDAM Jaya

Keluhan Warga	Jumlah Pelanggan	Lokasi	Keterangan
Pasokan air mengecil dan sering terhenti.	200 (1500 jiwa)	Pademangan Barat dan Kampung Bahari, Tanjung Priok. Jakarta Utara	Terjadi kurun waktu lebih dari 6 bulan. Meskipun pasokan air macet, tagihan pemakaian jalan terus (lancar). Seorang warga mengungkapkan, rata-rata, warga diwajibkan membayar Rp 60.000 – Rp 75.000.
Aliran PDAM tidak lancar dan sering terhenti		Ciputat dan Meruya Ilir, dan sebagian Jakarta Utara	Tak ada tanggapan serius dari PDAM atas keluhan warga.
Pasokan air dari PDAM Jaya seringkali macet. Dibeberap rumah warga, air PDAM terhenti total.		Kelurahan Koja Selatan, Jakarta Utara	Warga terpaksa membeli dari pedagang air keliling dengan harga Rp 1000 per pikul (sekitar 10 liter). Rata-rata warga mengeluarkan Rp 5.000 (5 pikul) untuk keperluan memasak dan mandi pagi. Sore hari pada umumnya tidak mandi untuk menghemat air.
Pasokan air tidak lancar akan tetapi tagihan jalan terus.		Kelurahan Kampung Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur	Meskipun air sering terhenti, pelanggan terus diwajibkan membayar tagihan, bahkan seringkali tagihan melonkak. Seperti pengalaman seorang pelanggan, dibulan Mei (2002), tagihannya masih dianggap wajar Rp 39.410, lalu tiba-tiba melejit menjadi Rp 78.410 di bulan Juni. Contoh lain, dialami warga lain, Ny. Sri. Setelah hanya diwajibkan membayar abonemen Rp 7.960 dibulan Juli, tagihannya melonjak: bulan-bulan berikut Rp 136.130 (Agustus) dan Rp 120.530 (Oktober),

Sumber: Diolah dari kompilasi data Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Yayasan LBH Indonesia

Tingkat kebocoran air yang menjadi tanggungjawab PDAM Jaya, amat memprihatinkan, mencapai angka rata-rata diatas 47 persen.(69) Kebocoran ini, meliputi kebocoran pipa, sambungan liar dan problem transparansi dan sistem administrasi pengelolaan air.(70)

B.2. Siapa menyusul?

Di Indonesia terdapat sekitar 292 PDAM. Ratusan perusahaan ini jika sampai waktunya – andai tanpa ada penolakan massal dan massif dari rakyat – akan dikelola pihak swasta, dikendalikan dari meja-meja gedung bertingkat dari ribuan mil di negara-negara Maju. Tidak berbeda dengan PDAM Jaya, tingkat kebocoran pengelolaan air mencapai rata-rata 20 persen.(71) Soal problem keluhan warga, tak jauh berbeda. Umumnya, air lancar mengalir dari PDAM hanya jika ada rencana kenaikan tarif. Sudah tarif dinaikkan, air macet kembali menjadi rutinitas.

Setelah kenaikan tarif PDAM Kota Semarang, sebesar 220 persen hingga 250 persen disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, toh pelayanan PDAM tidak terjadi.(72) Simak ilustrasi dibawah ini – terjadi 2 bulan paska Pansus DPRD Kota Semarang menyetujui kenaikan tarif air PDAM:

“Selamat pagi, ada yang bisa dibantu Pak?" ujar Andar, penerima telepon nomor (024) 8315514 Sabtu (12/10) pagi. Jalur telepon itu disediakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang untuk menerima pengaduan pelanggan. Penelepon, Amiruddin, warga Perumahan Sambiroto, Kedung Mundu, segera mengungkapkan, sejak Rabu (9/10), tidak mendapat pasokan air PDAM.

Namun, Andar ternyata petugas Satuan Pengaman (SatPDAM) yang sedang jaga, dan meminta Amiruddin menelpon kembali pukul 08.00 setelah petugas tiba. Waktu Amirud-din menelepon, jam menunjukkan pukul 06.00. Tepat pukul 08.00, Amiruddin kembali menelepon dan diterima petugas bernama Nyoto. "Kami mau menagih janji, katanya air akan mengalir pukul 01.00 (Sabtu) tetapi sampai sekarang kok tidak mengalir," tanya Amiruddin.

Menanggapi keluhan Amiruddin, Nyoto menjelaskan, pasokan air macet karena debit air baku di Instalasi Pengolah Air (IPA) Pucang Gading merosot, normalnya 70 liter/detik, sekarang tinggal 40 liter/detik.

Mendapat jawaban seperti itu, Amiruddin bertanya mengapa aliran air di Perumahan Klipang berlimpah, padahal sama-sama mendapat pasokan dari IPA Pucang Gading. Dan, mengapa pasokan air PDAM tidak sampai ke Sambiroto yang berjarak tiga kilometer dari Klipang.

Nyoto meminta Amiruddin menunggu disambungkan ke petugas teknik. Dering telepon nada transfer terdengar beberapa detik kemudian putus. Saat Amiruddin menelepon lagi, terdengar nada sibuk dan tidak dapat masuk.”(73)

Tabel 2
Penyakit PDAM di Indonesia

Keluhan Warga	Jumlah Pelanggan	Lokasi	Keterangan
Seharusnya dimusim penghujan, air PDAM dapat lancar mengalir. Tapi tidak kenyataannya tidak. Aliran air, dilakukan bergilir antara 3 – 14 hari.		Kota Jayapura, Papua Barat	Kebocoran pipa PDAM
Pasokan air PDAM macet. Ketika warga mengeluh, tidak mendapat pelayanan yang baik oleh petugas PDAM.	15.000 pelanggan: 5.000 pelanggan di Semarang Timur; 5.000 di Kedung Mundu dan sekitarnya; serta 5.000 lainnya di Tanah Mas dan Semarang Utara.	Semarang Timur, Tanah Mas, dan Kedung Mundu (Tembalang), Jawa Tengah.	Tarif air minum PDAM Kota Semarang dinaikkan – sejak 1 Oktober 2002. Tidak ada perbaikan pelayanan yang dilakukan PDAM.
Pelayanan PDAM tidak lancar. Pasokan air macet dialami sebagian warga perumahan Bayumanik, di daerah Tanah Mas, Kedungmundu, Ngaliyan, dan di beberapa daerah sekitar.	111.663 pelanggan	Kota Semarang, Jawa Tengah.	Tak ada tanggapan serius dari PDAM atas keluhan warga.
Ratusan warga setiap hari terpaksa harus antri menunggu air bersih yang dipesan melalui Posko Penyediaan Air.	Lebih dari 115 pelanggan	Balikpapan, Kalimantan Timur.	Hampir sebulan air dari PDAM di kota ini tidak mengalir
Ratusan pelanggan air PDAM Tirta Kertarahardja mengeluhkan terhentinya pasokan air.		Kec. Batuceper, Kota Tangerang. Kab. Tanggerang. Banten.	PDAM Tirta Kertarahardja termasuk perusahaan yang seringkali lalai melayani masyarakat. Tercatat beberapa kasus: pipa jebol, mengakibatkan lalulintas macet sepanjang 2 km.
Pasokan air tidak lancar		Wilayah Reservoir Empat (R4), yakni: sekitar Kec. Bantarjati, Tanah Sareal, Pajajaran, dan sebagian Bantar Kemang. Kota Bogor, Jawa Barat	Jika ada posokan, aliran kecil, keruh dan berbau.
Warga mengeluh pasokan air terhenti.	30.000 pelanggan di Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, yang terparah di daerah Way Riau, Lampung.	Halini Syahrie, Direktur Utama PDAM Way Riau, pernah mengakui agak terlambat menyikapi kesulitan konsumennya di kota ini. Sementara pelanggan mengeluh, tidak ada solusi apa pun yang ditawarkan PDAM untuk mengatasi keluhan kesulitan air dari warga.
Pasokan air terhenti.	2.500 keluarga.	Kompleks permukiman Perumnas Way Halim, Lampung	Tak ada tanggapan serius atas keluhan warga.

Sumber: Diolah dari kompilasi data Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Yayasan LBH Indonesia

Efesiensi bukan semestinya sebatas diujung bibir. Penentuan prioritas dan perhitungan yang baik mesti dilakukan. Pengabaian prinsip ini berakibat fatal. Ada satu contoh baik untuk soal ini. Pelayanan air ke pelanggan belum memuaskan, PDAM Surabaya malah “mengembangkan sayap”, mengoperasikan proyek air dalam kemasan. Fatal!. Akibat merugi, ujung-ujungnya proyek ini ditutup. Kerugian proyek air kemasan – yang diambil dari sumber air Umbulan, Pandaan Malang – ini diperkirakan sedikitnya Rp 2 juta per bulan.(74)

V. BUAH PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK

A. Privatisasi emas biru: besar rugi daripada untung

Apa aksi penolakan privatisasi air hanya berlangsung di Negara Ketiga? Tidak juga. Aksi menyebar disemua pelosok dunia. Aksi-aksi serupa juga berlangsung, dan dilakukan di Negara-negara Maju – sebuah bukti akurat, pelaku privat memang sama tabiatnya dimana-mana. Gerakan anti-privatisasi air pun terjadi di Negeri Ratu Elizabeth. John Kidd, Ketua Komite Air Nasional Inggris (UNISON), mengungkapkan, masyarakat Inggris termasuk yang pertama menentang privatisasi air, karena proses ini terbukti telah membuat tarif air merambat naik dan menjadi mahal.(75)

Bermula di Negara Maju, Eropa dan AS, privatisasi sektor pengelolaan air, kini memunculkan fakta, setelah satu dekade, tidak kurang 450 juta jiwa bergantung pada pasokan air dari perusahan swasta. Terdeteksi, partisipasi sektor swasta telah meningkat di bidang ini meningkat fantastic, dari US$ 297 juta dollar AS dikurun waktu 1984-1990 menjadi menjadi US$ 25 milyar selama periode 1990-1997. Pada tahun 1990-an, kurang lebih 140 perusahaan swasta di bidang pengadaan dan pengelolaan air bersih menentukan hidup kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah di berbagai negara.(76) Diperkirakan, ditahun 2015, jumlah penduduk yang bergantung pada korporasi-korporasi raksasa, akan mencapai 1,16 milyar jiwa. Celakanya, nasib umat manusia akan kebutuhan air kelak, dikontrol hanya oleh dua perusahaan saja, Vivendi dan Suez- Lyonnaise, dua buah korporasi multi-besar yang berpusat di Inggris dan Perancis. Saat ini saja, 2 perusahaan ini telah menguasai pengelolaan 70 persen air global.(77)

B. Reaksi atas aksi

Air, menurut istilah Sam Pablo dari Bolivia merupakan emas biru – menjadi rebutan antar penduduk, pemerintah dan korporasi. Si emas biru ini, secara langsung berhubungan dengan nafas seseorang. Pablo berujar, "Kalau mereka (koorporasi - pen) menguasai air kita, berarti kehidupan kita pun mereka kuasai".(78)

Di negerinya, Bechtel, perusahaan raksasa berpusat di AS mengelola sekaligus mengambil alih sektor keairan. Sejak Bechtel ada, Pablo menyatakan, telah terjadi peningkatan pengeluaran penduduk untuk air, kaum miskin mengeluarkan 35 persen dari penghasilannya untuk air, yang lebih miskin bahkan mengeluarkan 75 persen pendapatannya untuk air.(79) Tentu, kenaikan harga yang ditetapkan Bechtel sama dengan mencekik leher penduduk.

Penguasaan Bechtel, cerita lalu. Di Cochabamba, sebuah daerah di Negeri Pablo, penduduk mengambil alih pengelolaan air pihak swasta. Bechtel “terdepak”. Buntut dari kenaikan tarif yang amat tinggi, penduduk Cochabamba “menduduki” perusahaan ini. Dasar korporasi, yang tak mau sedikitpun rugi, saat ini pihak Bechtel menuntut pemerintah Bolivia membayar kerugian sejumlah US$ 25 juta akibat aksi penduduk. Adilkah?

Penuturan Oscar Olivera,(80) Koordinator NGO Air dan Kehidupan dari Bolivia, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menilai “keadilan”. Menurut Olivera, harga air bersih di Bolivia naik sampai 300 persen ketika perusahaan multinasional dari California tersebut, mengambil alih pengelolaan air bersih. TNC sektor keairan di Negeri ini meraup tidak kurang US$14 milyar dollar AS atau berbanding dengan dua kali GDP Bolivia!

VI. EPILOG: PROTEKSI, PROTEKSI DAN PROTEKSI

A. Sosialisme a la Kampung Pulo dan Ideologi “Ridwanisme”

Pada saatnya nanti jika privatisasi keairan berjalan – lagi-lagi kalau dibiarkan, perusahaan mungkin akan mengharap kemarau panjang. Dengan demikian, dapat menjual dengan harga yang tinggi – untuk dibeli. Tak ada cerita, seperti sosialisme a la Kampung Pulo atau “ideology Ridwanisme”.

Alkisah, di desa Cibarusah dan Bojong, kekeringan mendera. Tanah retak, lahan persawahan tak dapat ditanami, jalan dan pepohonan yang masih ada berdebu. Karena kekeringan, penduduk di wilayah ini harus berjalan sejauh 5 km untuk mendapat sumber air di Kali Cipamingkis Desa Sinarjati dan Kali Cihoe di desa Ridogalih.(81) Sumber air ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan mencuci. Sedangkan untuk air minum warga memanfaatkan satu-satunya sumber air di Kampung Pulo, Desa Sirnajati, Cibarusah, Kab. Bekasi, Jabar. Dikampung Pulo terdapat 7 sumur yang masih memancarkan air. Tidak kurang 7.680 penduduk memanfaatkan sumber-sumber air ini. Penduduk antre pagi, sore dan malam hari. Salah satu sumur yang dimanfaatkan penduduk, kepunyaan Pak Ridwan. Seorang warga menyatakan syukurnya. Ia bersyukur karena mereka yang sumurnya masih memancarkan air merelakan warga lain yang jumlahnya ribuan untuk mengambil air secara cuma-cuma.(82)

B. Serahkan Masalah pada Ahlinya

Saat musim penghujan, banjir. Dimusim kemarau, kekeringan air. Inilah situasi ulangan di Negeri kita. Jika saja air “banjir” ini bisa dimanfaatkan. Disini adagium “serahkan masalah pada ahlinya” terbukti benar. Di Negeri kita, tak kekurangan orang pandai dan ahli. Sebut saja Dr. Gatot Irianto.

Winarso Drajad Widodo, Ph.D, seorang pakar budi daya pertanian, menyatakan “(p)enghematan air, bukan saja berarti menggunakannya dalam jumlah sedikit, tetapi yang terpenting adalah memperlama ketersediaannya sepanjang tahun.”(83) Berkaitan dengan pernyataan ini, sekali lagi, pembukaan kuping dan telinga pemerintah sebenarnya diuji. Lagi, jika saja pemerintah mau sebahu, maka krisis keairan dapat dicarikan solusi. Dalam sebuah artikel, Winarso mengulas teknik yang digunakan Dr. Gatot Irianto, seorang peneliti Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor.

Winarso menuturkan keberhasilan sebuah tim yang dipimpin Gatot di Kab. Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) - salah satu Kab. kering di Pulau Jawa. Tim ini mengupayakan penghambatan air hujan dari hulu ke hilir dan menyebarkan seluas-luasnya air ke tanah, dengan menggunakan teknik “Dam Parit”. Teknik ini berhasil menghambat derasnya aliran air sekaligus menjadi penampung air. Air dalam tampungan inilah yang diatur, digunakan dan dikelola dimusim kemarau dan kekeringan. Pendek kata, ini jurus “memanen air” (“rain harvesting”). Mau tahu kunci sukses keberhasilannya? Peran petani, sebagai pelaku langsung di lapangan.(84)

C. Obligasi Negara

Tercatat, setidaknya pemerintah Kab. Gresik dan Blora menunjukkan komitmen kerakyatannya.(85) Paling tidak seperti diungkap surat khabar, didua Kab. ini, pemerintah melakukan upaya mengatasi krisis air yang mendera masyarakat.

Penduduk tak dapat menolak untuk membeli air walaupun mengetahui, seharusnya cuma-cuma alias gratis. Ini terjadi. Bantuan air bersih Pemerintah Kab. Gresik, misalnya. Untuk mendapatkan air bantuan ini, penduduk dimintai uang pengganti Rp 200 per jerigen. Seorang warga menyatakan:
"(s)emua sumber air bersih di desa sudah kering dan tidak menghasilkan air lagi. Makanya, ketika warga diminta membayar, mereka tidak menolak. …kami tetap mempertanyakan mengapa program air bersih gratis tidak benar-benar diberikan secara cuma-cuma kepada warga."(86)

Basuki Widodo, Bupati Blora, menyatakan, pada periode APBD 2001, dianggarakan pembiayaan pengeboran 5 sumber air di Sendanghardjp, Ngampel dan Kedung Rejo. Dana mencapai Rp 1 milyar ini, sayangnya terbuang, kalau tak mau dibilang percuma. Pengalokasian dana berawal dari proposal dan pemaparan teknik dari pejabat Minyak dan Gas Pertaminan Daerah Operasi Hulu (DOH) Cepu, yang menyatakan diwilayah tersebut terdapat kandungan air denga debit yang besar. Selanjutnya pemerintah Blora menyerahkan dana ini ke lembaga Migas. Belakangan, air debit hasil pengeboran, sangat kecil. Argumen dari pihak Migas, sangat mengecewakan. Slamet PDAMudji, Kepala Humas Pemkab Blora, sempat menyatakan bahwa pihak Migas membela diri bahwa hasil kerja Migas yang tidak memuaskan ini karena “belum di redoi Tuhan”.(87) Argumen ini tentu banyak kelemahan. Dilain pihak, seorang pakar geologi dan ekslorasi migas, Ir Moch. Yohannes PK MSc menyatakan penentuan tentang ada atau tidaknya kandungan air akan diketahui jika sudah dilakukan penelitian geologi yang mendalam.(88)

Contoh buruk juga dapat diketemukan di Negeri ini, dalam konteks pemenuhan hak atas air penduduk. Respons pemerintah seringkali lambat, misalnya tidak ada perhatian yang tanggap dari Pemerintah Kab. Bekasi atas kesulitan yang menimpa warga Cibarusah dan Bojong Mangu.(89) Selanjutnya, kita berharap hal yang membuat dada sesak akibat ulah anggota parlemen berulang. Sebagai contoh, perilaku anggota DPRD Blora.(90) Usulan pemerintah Kab. untuk penanggulangan bencana alam termasuk krisis, dipangkas hinga Rp 150 juta, ditahun anggaran 2002. Padahal di daerah Blora, penduduk menderita krisis air – secara regular utamanya dimusim kemarau. Diperiode anggaran yang sama, parlemen menyetujui dana dan “upah” akuntan sebesar Rp 250 juta untuk kegiatan auditing. Sedangkan untuk anggaran biaya perlehatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati, anggota DPRD di Kab. ini meminta anggaran ratusan juta rupiah.

Komitmen pemenuhan hak rakyat atas air yang ditunjukkan pemerintah Kab. Gresik dan Blora pada hakikatnya merupakan perwujudan dari obligasi Negara yang tersebar di standar dan norma HAM, baik internasional maupun domestik. Sebaliknya, perilaku pemerintah Kab. Bekasi dan anggota DPRD Blora dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan HAM – dengan berbagai konsekwensi yang jelas, antara lain dapat dituntut dimuka badan peradilan.

Dalam disiplin HAM, hak setiap orang atas air yang bersih (hak atas air) merupakan “temuan” baru. Hak atas air masih “segar” dalam standar hukum internasional HAM. Kemajuan dalam standar settingnya, dimulai November 2002, saat Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the committee on economic, social and cultural rights – CESCR) mengadopsi dan mengakui hak atas air sebagai HAM dalam General Comment No. 15.(91) Konsekwensinya, setiap Negara terikat dengan 3 layer obligasi dalam bidang HAM: tanggungjawab untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas air rakyatnya.(92)

Hak atas air mengandung makna, setiap orang, tanpa ada diskriminasi apapun, memiliki hak untuk mendapatkan air, yang cukup (sufficient), sehat (safe), dapat diakses (physically accessible) dan terjangkau (affordable). Hak ini, saat erat kaitannya dengan pasal-pasal yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) – dimana Indonesia belum meratifikasinya. Utamanya, pasal 11 dan 12 Kovenan. Hak atas air dapat diketemukan juga dalam pasal 5, 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) – diratifikasi oleh Indonesia lewat UU No. 29/1999 dan pasal 24 dan 27 Konvensi International tentang Hak-hak Anak (the International Convention on the Rights of the Child) – diratifikasi Indonesia lewat Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/1990.

Hak atas air masuk arena perhatian dari tiga Pelapor Khusus (Special Raporteur - SR) PBB: Pelapor Khusus mengenai perumahan yang layak (SR on adequate housing), Pelapor Khusus tentang Hak atas pangan (SR on the right to food) dan Pelapor Khusus tentang hak atas kesehatan (SR on the right to the highest attainable standard of physical and mental health). Baru-baru ini, ketiga mekanisme khusus PBB ini mengeluarkan pernyataan bersama didepan TWWF. Dalam pernyataan ini dinyatakan:
”Water being an essential resource for life, is one of the most fundamental elements for survival and inextricably linked to the rights to adequate housing, food and the highest attainable standard of physical and mental health, all protected by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights…”(93)

Dalam pernyataan bersama tersebut juga dinyatakan, sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan orang banyak (essential public good), air, melampaui batas-batas benda yang dapat dikomodifikasi secara ekonomi.(94) Dalam konteks ini, privatisasi menjadi ancaman bagi upaya pelayanan air secara cuma-cuma untuk setiap orang, utamanya kelompok yang tidak teruntungkan dan marjinal.

D. Rekomendasi: Perlu dibentuknya Komnas Sadar

Perlu dibentuk Komisi Nasional Sumber Daya Air (Komnas Sadar). Fungsi dari Komnas SADAR ini, antara lain: merumuskan standar setting soal keairan, termasuk etika dan mekanisme judicial remedies; mengawasi pendanaan sektor keairan – termasuk mengawasi dana-dana hibah dari komunitas internasional yang diberikan kepada Negara; mengawasi pengelolaan sektor keairan; dan merekomendasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan air, utamanya dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin dan marjinal. Komisi ini juga berfungsi untuk memastikan strategi dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Negara menjadi bagian dari prosedur HAM, seperti hak setiap orang memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan disektor keairan. Selanjutnya, Komnas ini juga akan menjamin, air tidak digunakan sebagai instrumen ekonomi dan politik untuk merepresi HAM setiap orang. Kalau mau belajar, toh satu perusahaan saja, bisa mengeruk untuk sebanding dengan dua kali GDP sebuah Negara, seperti telah ditunjukkan di Bolivia! Ini pun menjadi tugas Komnas SADAR, untuk memastikan BUMN (PDAM) dapat mewujudkannya. Apa bisa ya?

Catatan Belakang

(1) Tercatat, ditahun 2001, populasi penduduk jiwa telah mencapai 6,1 milyar jiwa. Kompas. 5 Maret 2003.
(2) Kompas. 23 Februari 2003.
(3) Ibid.
(4) Kompas. 29 Agustus 2002.
(5) Dikutip dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO). Kompas. 5 Maret 2003.
(6) Ibid.
(7) Kompas, 17 Maret 2003.
(8) Kompas. 5 Maret 2003.
(9) Maria Hartiningsih, “Jender dan Ancaman Privatisasi dalam WSSD”. Kompas, 2 September 2002.
(10) Dikutip dari Badan Pengawas Mutu Air PBB. Kompas 05 Maret 2003.
(11) Ibid.
(12) Mengenai MDGs dan Kepemimpinan Megawati, lihat tulisan penulis. “Hak Atas Pembangunan: Apa yang bisa diharapkan diakhir masa kepresidenan Megawati?”. Paper pada Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta, 16 April 2003.
(13) Kompas.
(14) Kompas.
(15) Lihat Annex tulisan ini.
(16) Kompas. 7 Juli 2002.
(17) Ibid.
(18) Selain pencemaran, keluhan warga sejak lama atas aktivitas pabrik ban ini paling tidak sejak 5 tahun belakangan. Setiap hari butiran batu bara yang bertebangan dari cerobong pabrik mengotori air dan rumah-rumah penduduk.
(19) Kompas, 23 September 2002.
(20) Ibid.
(21) Ibid.
(22) Ibid.
(23) Kompas. 26 Agustus 2002.
(24) Ibid.
(25) Kompas, 13 Agustus 2002.
(26) Kompas 1 Oktober 2002.
(27) Kompas. 7 Juli 2002.
(28) Kompas. 21 Juni 2002.
(29) Kompas, 23 September 2002.
(30) Di Puskesmas ini, alat komunikasi yang tersedia hany pesawat handy talky (HT) 2 meter-an yang digunakan untuk komunikasi dengan kantor DKS di Kota Purwodadi. Kompas. 10 Juli 2002.
(31) Ibid.
(32) UN Doc. UN Press Release. 7 Februari 2003. “Opening Statemen of the High Commissioner for Human Rights to the Fourth Session of the Open-Ended Working Group on the Right to Development”.
(33) UN doc. UN Press Release, 19 Maret 2003. “High Commissioner, UN Experts Tell Kyoto Forum that Water is Crucial to Realization of Human Rights”.
(34) UN doc. UN Press Release, 17 Maret 2003. Statement by Sergio Vieira De Mello High Commissioner for Human Rights. Third World Water Forum.
(35) Maria Hartiningsih. Op.cit..
(36) Ibid.
(37) Lihat Annex.
(38) Maria Hartiningsih. Op.cit.
(39) Ibid.
(40) Ian Johnson, Kepala Jaringan Sosial dan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia, pernah menyatakan, air bersih merupakan unsur paling penting untuk mengurangi angka kematian bayi dilapisan masyarakat miskin. Dikutip dari Maria Hartiningsih. Ibid..
(41) Kompas.
(42) Lihat Kompas.
(43) Lembaga WATSAL ini, beranggotakan sekitar 45 orang - sebagian besar dari Indonesia – berfungsi dan bertugas membuat kebijakan nasional tentang sumber daya air.
(44) Hukum Online, 7 April 2003. “Siapa Mengawasi Privatisasi?” Teks dapat dibaca di: http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=7773
(45) Dikutip dari Kompas, 17 Maret 2003. Dr Mahmoud Abu-Zied, Presiden World Water Council – yang juga Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir.
(46) Keppres 24/2001, pasal 2.
(47) Keppres 24/2001, pasal 3
(48) Lihat Siaran Pers Divisi Hak-hak Ekosob Yayasan LBH Indonesia. No.: 01/SP/YLBHI/I/2003. Mengenai RUU tentang Sumber Daya Air. “Satu lagi upaya privatisasi yang (berpotensi). melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat”. 9 Januari 2003.
(49) Maria Hartiningsih. Op.cit
(50) Lihat Kompas. 20 Desember 2001. Paska revolusi rakyat yang menumbangkan diktatoriat Nicolae Ceausescu, sejak 1991, Rumania melaksanakan privatisasi BUMN. Proses ini dikawal oleh pemerintah Rumania dengan mengembangkan mekanisme fair dan transparansi. Sedangakan resep yang dikembangkan pemerintah Malaysia dalam privatisasi BUMN-nya, sederhana: privatisasi mempertimbangkan kepentingan nasional dan rakyat banyak.
(51) Kompas, 28 Oktober 2002.
(52) Ibid.
(53) Ibid.
(54) Suhartono. “Privatisasi: Asas Manfaat Versus Asas Kepemilikan”. Kompas. 24 Maret 2003.
(55) Kompas. 18 Februari 2002. Kejar Setoran APBN 2002. Tujuh BUMN Diprivatisasi.
(56) Lihat Revrisond Baswir, “RUU (Privatisasi) BUMN?” Republika, 17 Maret 2003.
(57) Pada dasarnya, proses privatisasi sudah berjalan. Seperti kerjasama PDAM Jaya dengan Vivendi dan Suez- Lyonnaise. Sejak empat tahun lalu, 95 persen saham PDAM Jaya sudah dikuasasi dua perusahaan asing ini, selebihnya 5 persen lagi, dipegang perusahaan domestik Tera Metafora. Begitu juga privatiasi yang berjalan di Batam, Riau – yang dikelola Biwater.
(58) Kompas Online. 8 Januari 2003. “RUU Sumber Daya Air Bisa Menjadi Landasan Hukum Privatisasi Air”.
(59) Kompas. 9 Januari 2003.
(60) Ibid.
(61) Ibid.
(62) Public Citizen-Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil. Maret 2003
(63) Kompas. 23 Februari 2003. “Merebut Air. Merebut Kehidupan”.
(64) Lihat Korina Horta. “Rhetoric and Reality: Human Rights and the World Bank.” Harvard Human Rights Journal Volume 15 Spring 2002, p. 234. Teks dapat dibaca di:
http://www.law.harvard.edu/studorgs/hrj/current/horta.shtml#fn1
(65) Kompas. 23 Februari 2003.
(66) Budi Widianarko, “Perang Air, Profit Versus Hak Asasi. Catatan dari The Third World Water Forum (WWF3), Kyoto-Osaka-Shiga.” Kompas, 5 Mei 2003.
(67) Kompas. 27 Maret 2003.
(68) Kompas, 20 Maret 2003.
(69) Sumber lain menyatakan tingkat kebocoran mencapai 49 persen. Lihat, Kompas Online. 29 Januari 2003. “PD PDAM Jaya Usulkan Kenaikan Tarif Air”.
(70) Dikutip dari Buyung Samudro. Kompas, 23 September 2002. “Krisis Air Serius Ancam Jakarta dan Sekitarnya”.
(71) Ibid.
(72) Kompas. 24 Agustus 2002.
(73) Kompas, 14 Oktober 2002.
(74) Kompas, 12 Oktober 2002.
(75) Kompas, 20 Maret 2003.
(76) Kompas. 29 Agustus 2002.
(77) Kompas, 20 Maret 2003.
(78) Kompas. 23 Februari 2003.
(79) Ibid.
(80) Kompas. 29 Agustus 2002.
(81) Kompas online. 23 September 2002.
(82) Kompas. 30 September 2002.
(83) Winarso Drajad Widodo, “Rain Harvesting. Jawaban Masalah Musim Kering”. Kompas. 5 Juli 2002.
(84) Lihat Ibid.
(85) Perlu sebuah studi tentang komitmen kerakyatan pemerintah sedemikian.
(86) Kompas. 19 Oktober 2002. Pihak pemerintah sendiri hanya mampu menghimbau agar awarga tidak membayar sepeser pun. Proyek penyediaan air bersih secara cuma-cuma ini memang dianggarkan dalam APBD.” Kepala Bagian Sosial Kab. Gresik sempat menyatakan akan menindak tegas petugas penyalur air yang memperjualbelikan bantuan air. Sayang, tidak tersedia data, apakah tindakan tegas ini sudah dilakukan.
(87) Kompas. 26 September 2002.
(88) Ibid. Dengan kata lain, lewat perspektif hukum pidana, pihak Migas Cepu mesti mempertanggunjawabkan perbuatannya, antara lain dengan cara menunjukkan bahwa pihaknya telah melakukan riset yang mendalam – jika tidak, perlu ada sanksi pidana terhadap pejabat yang telah melakukan kejahatan.
(89) Kompas. 23 September 2002.
(90) Kompas. 20 Juli 2002.
(91) General Comment CESCR No. 14 pada dasarnya sudah mengadopsi hak atas air, berhubungan dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Dalam dokumen ini, dinyatakan, hak atas kesehatan meliputi juga hak setiap orang untuk memiliki akses atas air bersih dan sehat (safe and potable water), sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang aman serta lingkungan hidup yang sehat. Namun, hak atas air secara khusus dielaborasi, baru pada UN doc. General Comment CESCR No. 15.
(92) Mengenai Obligasi Negara, Lihat antara lain: the Vienna Declaration and Programme of Action yang diadopsi dalam Konferensi Dunia HAM tahun 1993; UN doc. CESCR. General Comment No. 3. The nature of State parties’ obligations (art. 2, para. 1, of the Covenant).
(93) Dikutip dari UN doc. UN Press Release. Kyoto, 17 March 2003. Third World Water Forum.
(94) Lihat Ibid.

Annex

Tabel Masyarakat dan Krisis Air 2002 - Maret 2003

Deskripsi	Jumlah Warga	Lokasi
Kesulitan air diderita warga. Apabila tidak dicari alternatif lain guna mengatasi kekurangan air bersih di Jayapura, satu ketika warga kota Jayapura akan kekurangan air sama sekali.		Beberapa kelurahan di Kota Madya Jayapura kekurangan air bersih: Wilayah Polimak, Base G, Kota Raja, sebagian wilayah Entrop, dan sebagian wilayah Abepura.
Untuk mendapat air, harus memompa air sumur dari kedalaman 250 m - 300 m, dengan tingkat kejernihan air yang rendah. Kelangkaan air, telah menyebabkan banyak terjadi gangguan kesehatan penduduk, terutama anak-anak di Kepulauan Seribu.	18.000 jiwa	Kepulauan Seribu, antara lain: Pulau Pramuka, Kelapa, Harapan, Panggang, dan Pulau Kelapa Dua. DKI Jakarta.
Sumur yang diperdalam tidak dapat dipakai karena asin akibat instrusi air laut. Untuk mencuci pakaian atau perkakas dapur dan rumah tangga, warga memanfaatkan kubangan. Sebagian warga tak mampu membeli air bersih.		Kawasan Utara Tanggerang, seperti Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Kronjo, dan Kresek. DKI Jakarta.
Setiap tahun, sebagian warga pengguna air tanah setiap tahun mesti memperdalam sumur agar dapat memperoleh air.		Desa Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang. Banten
Warga kesulitan air bersih. Sumur tidak dapat digunakan. Jika diperdalam, air yang keluar terasa asin - akibat intrusi air laut.		Wilayah Utara Kabupaten Tangerang, Banten
Warga memanfaatkan sisa-sisa air di saluran irigasi untuk keperluan mencuci pakaian. Ribuan hektar sawah di daerah itu mengalami gagal panen atau puso.		Kawasan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Datangnya El Nino menyebabkan warga menderita kabut asap dan kekurangan air bersih. Sejumlah warga terpaksa mengambil air dari parit, untuk mencuci dan mandi.		Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Ribuan warga terpaksa mencari air sendiri atau membeli dari para penjual air. Akibat krisis air, terjadi peningkatan jumlah warga yang menderita Muntaber, seperti bisa dilihat dari peningkatan jumlah pasien Muntaber di Rumah Sakit Umum (RSU) A Wahab Sjachranie, Samarinda.		Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Di sepanjang jalan mengelilingi wilayah Kaltim bagian Tengah sampai Selatan dengan jarak sekitar 3.500 km dengan mudah dijumpai warga yang berburu air bersih dengan membawa drum. Dari tahun ke tahun, air sangat sulit diperoleh. Warga menduga hal ini akibat gundulnya hutan Kaltim. Di pelosok hutan Kaltim, warga mesti menempuh jarak 6 km untuk mendapat air. Di Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, masyarakat Dayak Bentian mesti berjalan kaki 6 km sekedar mencari air bersih..		Seluruh pelosok Kalimantan Timur.
Kesulitan air. Instrusi air laut terjadi diwilayah ini.	Sedikitnya 4.000 keluarga atau sekitar 20.000 jiwa	Kawasan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Untuk mendapatkan air, warga harus berjalan sejauh 5 kilometer, mencapai Kali Cipamingkis di Desa Sirnajati dan Kali Cihoe di Desa Ridogalih.	7.680 jiwa	Cibarusah dan Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat
Sumur warga berair kuning dan berbau. Beberapa warga mendapati air sumurnya berwarna hitam. Air sungai pun serupa. Warga menduga, kondisi ini diakibatkan pencemaran limbah dari pabrik.		Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ariadi, Staf Bagian Umum Kecamatan Krangkeng mengatakan, ada lima desa yang telah memasuki tahap krisis air bersih. Sumur-sumur warga sudah kering sama sekali. Jika keluar air, berasa asin dan berbau.	23.000 penduduk	Desa Singakerta, Luwunggesik, Krangkeng, Kalianyar, dan Tanjakan. Kecamatan Krangkeng. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sumur-sumur warga kering. Sungai Cibeet yang selama ini menjadi alternatif pengganti kebutuhan air warga pun kering.	30.000 warga.	Dua kecamatan di sebelah Tenggara, Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.
Warga berjalan kaki sekurangnya 1 km untuk mendapatkan air dengan membawa drum/jerigen.	500 kepala keluarga (KK)	Kampung Cijati, Citape, Cicadas, Cisarua, Pamuyanan, dan Tegalkadu, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.
Warga menderita kesulitan dan krisi air yang parah.		Depok, Jawa Barat.
Warga Kecamatan Jonggol mesti berjalan kaki belasan kilometre, memanggul jerigen, mencari dan mengangkut air.		Kecamatan Jonggol dan Cileungsi, Jawa Barat.
Sumur, sungai, dan sumber mata air di wilayah tersebut telah lama kering. Akibatnya, warga bahkan mengonsumsi sisa-sisa air irigasi persawahan. Walau disaring dan didiamkan terlebih dulu, air tetap saja keruh dan berwarna coklat, terpaksa diminum warga. Untuk mencuci pakaian dan mandi, warga memanfaatkan air selokan irigasi yang telah kotor bercampur lumpur dan kotoran manusia.		Desa Suka Sirna, Bangkongreang, dan Babakan Jati, sekitar 15 kilometer dari Bogor, Jawa Barat
Humas Pemkab Grobogan mengemukakan, terdapat lebih 50 desa di 12 kecamatan yang penduduknya kekurangan air.		Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Warga menderita kesulitan air. 7 dari 16 kecamatan: Banjarejo, Kunduran, Ngawen, Kradenan, Todanan, Kedungtuban, dan Blora, mengalami kesulitan dan krisis air yang parah – 130 dari 295 desa di Kabupaten Blora.		Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Selain kesulitan air minum, kekeringan menyebabkan petani gagal panen. Menurut Kepala Dinas Pertanian (Dipertan) Kabupaten Sukoharjo, bulan Januari 2002 lalu, total sawah puso akibat kekeringan di Kabupaten Sukoharjo 386 hektar: Kecamatan Nguter (339 hektar), Kecamatan Bulu (13 hektar), dan kecamatan Weru (34 hektar). Di Sukohardjo, Sragen dan Blora tidak kurang 1.124 hektar tanaman padi puso akibat kekeringan.		Kabupaten Sukohardjo, Sragen, dan Blora Jawa Tengah.
Sejumlah warga berjalan kaki sekitar 1 km untuk mendapatkan air bersih. Warga sempat dijanjikan bantuan air bersih dari Pemerintah Kota Semarang, tapi belum direalisasikan.	500 kepala keluarga (KK)	Kelurahan Pongangan, Gunung Pati, Kota Semarang. Jawa Tengah.
Warga Pedukuhan terpencil ini, mengandalkan satu-satunya sumber air yang kian surut di hutan. Warga berjalan kaki sekitar dua kilometer mencapai sumber air.	300 penduduk.	Dukuh Semanding, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Warga menderita kesulitan dan krisis air	2.500 warga	Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Warga kesulitan air. Untuk berhemat, sejumlah warga yang buang air besar memilih ke laut, ke pematang, ke selokan atau ke semak-semak. Jika melewati pematang, selokan atau semak-semak tercium bau menyengat. Warga menyadari kondisi ini mengganggu kesehatan, namun tidak bisa berbuat banyak karena kondisi yang terpaksa.	Sekitar 15.000 penduduk	Kawasan Tanah Mas, Semarang Timur, dan Kedung Mundu, Jawa Tengah.
Secara rutin, dimusim kemarau warga kesulitan air bersih.	200.000 penduduk	116 desa dalam 13 Kecamatan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Sumur mongering. Sebanyak 39 titik mata air di berbagai tempat juga mongering. Kekeringan terparah dialami Kecamatan Tambak, dan Sumpiuh. Selain kering, kesulitan air juga karena instrusi air laut. Intrusi sudah mencapai desa-desa dengan jarak 6-8 km dari garis pantai.	9.266 keluarga. 3.597 keluarga di Kecamatan Tambak dan 3.017 keluarga di Kecamatan Ajibarang.	Sedikitnya di 39 desa tersebar di 10 kecamatan Banyumas, Jawa Tengah
Bagian Sosial dan Ekonomi Kabupaten Wonogiri menjelaskan, jumlah desa yang dilanda kekeringan 27 desa yang berpenduduk sekitar 14.557 keluarga atau 59.714 orang. Kekeringan di Paranggupito, melanda 8 Desa, meliputi 86 Dusun, 127 RT dan 38 RW. Dari 26 telaga dan sumber air di wilayah ini , hanya 2 yang masih berfungsi.	Total penduduk yang kekeringan di delapan desa, mencapai 20.581 jiwa.	Kabupaten Wonogiri. Jawa Tengah.
Warga yang tinggal di pegunungan dibantu pemerintah lokal. Namun hanya didrop, tiga hari sekali dengan jumlah yang dianggap belum memadai.	Sekitar 15.000 keluarga	Sedikitnya 48 desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Selain kesulitan air, 2.709 hektar lahan pertanian milik petani di 12 kecamatan terancam gagal panen.	7.500 keluarga di Grobogan; 3.135 keluarga di Kendal.	Jawa Tengah.
Warga menderita kesulitan dan krisis air yang parah.	2.712 keluarga	Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Warga menderita kesulitan dan krisis air yang parah.	1.726 keluarga	Desa Sambirejo, Kawasan Prambanan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Warga menderita kesulitan dan krisis air yang parah.	2.217 jiwa	Desa Giring Kecamatan Paliyan. Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Warga menderita kesulitan dan krisis air yang parah.	3.855 jiwa	Desa Karangasem. Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sejumlah warga terpaksa mandi dikubangan bersama ternak sapi. Air minum sangat sulit didapat.	Sedikitnya 41.000 jiwa	Kecamatan Tepus dan Tanjungsari. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Diolah dari kompilasi data Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Yayasan LBH Indonesia

Sengketa Tanah: Perspektif Rezim Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Gagasan Mengakhirinya

2008-11-04T18:56:00.003+07:00

A. Pengantar

Makalah singkat ini disusun dengan merujuk pada term of reference (TOR) yang disusun oleh LBH Bandar Lampung. Dari kerangka acuan ini, boleh dikatakan, problem perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) bergandeng erat dengan sengketa dibidang pertanahan. Karenanya, paper ini akan memberikan gambaran mengenai standar dan norma hukum internasional hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, utamanya hak ekosob yang dimiliki oleh kaum tani dan tuna kisma – termasuk masyarakat adat dan kaum perempuan.

Paper ini berisikan tiga bagian. Bagian pertama, mendeskripsikan rezim hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan warga negara terhadap hak atas tanah. Pendekatan yang hendak didiskusikan yakni, pendekatan hak rakyat atas standar hidup yang layak.(1) Lewat pendekatan ini, maka hak atas tanah merupakan prasyarat bagi rakyat, utamanya kaum tani untuk mencapai standar hidup yang layak ini. Pada bagian ini juga akan dimuat hal-hal yang relevan dalam isu hak penduduk atas tanah.

Bagian kedua, akan mendeskripsikan sekaligus menganalisis strategi umum yang dipakai dalam upaya melindungi dan mendesak Negara untuk memenuhi hak atas tanah tersebut. Dalam bagian ini akan juga dimuat beberapa contoh gerakan advokasi dan kampanye yang dilakukan dibeberapa negara. Selanjutnya akan didiskusikan gagasan ‘justiciabiliti’ yang sebaiknya didesakkan perwujudannya sebagai hak konstitusi dan hak hukum.

Bagian ketiga, akan didiskusikan skema program aksi ditingkat lokal, nasional dan internasional. Akan dilakukan analisis terhadap problem domestik dan masalah global seperti kaitan antara globalisasi dan lembaga keuangan internasional dengan kaum tani di Bandar Lampung khususnya, dan kaum tani di Indonesia, umumnya.

B. Rezim Internasional Hak Asasi Manusia sebagai Parameter

Penggunaan norma dan standar hukum internasional ini dimaksudkan untuk membuat sebuah perbandingan terhadap norma dan standar hukum domestik (nasional). Tujuannya, memberikan sebuah parameter dalam artian positif dan bermanfaat bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak ekosob di negeri ini.

Dalam Kovenan Internasional Hak Ekosob secara eksplisit dimuat hak rakyat atas standar hidup yang layak. Dinyatakan, Negara mengakui hak setiap orang untuk mencapai standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluargannya, termasuk kecukupan pangan, pakaian dan perumahan, serta peningkatan kondisi kehidupan secara terus menerus. Dalam upaya memenuhi hak ini, Negara mempunyai kewajiban (obligasi) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan – termasuk mengeluarkan kebijakan dan mengimplementasikannya. Sementara dalam Deklarasi HAM Universal dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memiliki property (baca: termasuk tanah) baik secara perorangan maupun secara berkelompok – dengan orang lain.(2) Negara diwajibkan untuk memastikan tidak terjadi perampasan sewenang-wenang terhadap hak ini.(3)

Dengan memakai ‘payung’ hak rakyat tersebut, maka hak atas tanah menjadi sebuah prasyarat bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan atau kondisi hidup yang layak. Dalam konteks ini, beberapa isu utama yang berkaitan dengan ‘hak atas tanah’ dalam rezim hukum internasional sebagai berikut:

Ø Keamanan dan jaminan hukum pengakuan hak atas tanah

Tanah merupakan alat produksi. Dengan mengolah tanah, petani berharap mendapatkan surplus produksi yang dapat dipergunakan untuk membiayai dirinya dan keluarganya serta dengan surplus ini petani dapat menabung. Maka yang diperlukan bagi kaum tani adalah keamanan dan jaminan hukum pengakuan hak atas tanah – termasuk hutan. Dengan kata lain, Negara dan/atau pelaku non negara (entitas privat) tidak dapat dengan sewenang-wenang mencabut hak atas tanah ini. Bahkan dalam masyarakat adat dikenal istilah dan konsep ‘time immemorial’ dan ‘ancestral land claim’, dengan makna, kepemilikan tanah ini sudah melekat pada komunitas jauh sebelum negara bangsa didirikan. Kolonialisasi dan imperialisme telah merampas tanah-tanah penduduk asli dan masyarakat adat. Ketika kemerdekaan diproklamirkan, secara logic, maka penduduk asli dan masyarakat adat berhak untuk mendapatkan kembali hak-haknya.

Perlindungan hukum dibutuhkan untuk mencegah adanya perampasan lahan dan penggusuran atau pemindahan orang secara paksa.(4) Pemindahan orang secara paksa mempunyai makna, pemindahan individu, kelompok atau komunitas yang dilakukan dengan bertentangan dengan kehendak individu, kelompok atau komunitas itu sendiri (against their will) dari rumah atau tanahnya, dilakukan secara melawan hukum, dan dilakukan tanpa perlindungan apa pun yang semestinya diberikan oleh Negara.(5) Hukum internasional berpandangan, Negara wajib mengambil langkah dan menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan jaminan hak penguasaan tanah oleh rakyat.(6) Prioritas jaminan mesti diarahkan kepada komunitas yang tak beruntung atau masyarakat kelas bawah dan miskin. Secara paralel, Negara wajib mengambil langkah untuk memfasilitasi kepemilikan tanah bagi tuna kisma (petani tak bertanah).(7) Salah satu kebijakan yang seharunya dikeluarkan yakni, hak atas tanah ditetapkan sebagai hak konstitusional dan hak hukum.

Ø Reformasi Agraria dan Akses Sumber Daya Alam

Komunitas internasional memberikan perhatiannya kepada nasib petani. Dalam Konferensi Dunia mengenai Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan yang dioranisir oleh sebuah badan PBB (the Food and Agricultural Organisation – FAO) pada tahun 1979 telah menghasilkan pengadopsian Deklarasi Prinsip-prinsip anda Program Aksi atau popular dikenal dengan ‘Piagam Kaum Tani’. Dalam dokumen ini strategi pembangunan di pedesaan mesti memasukan kebijakan dan pelaksaan redistribusi tanah dan jaminan hak atas tanah. Jaminan ini termasuk perlindungan bagi komunitas mengontrol akses sumber agraria dan sumber daya alam.

Problemnya – bukan hanya terjadi di Indonesia – terdapat doktrin yang seringkali dipakai Negara, ‘regalian doctrin’ atau dalam konteks Indonesia dapat dipersamakan dengan konsep ‘Hak Menguasai Negara’. Doktrin ini pada dasarnya mengajarkan bahwa semua tanah adalah milik Negara. Dalam prinsip ini, proses pemberian hak menjadi mutlak wewenang Negara dan dilakukan lewat mekanisme pemberian hak kepemilikan privat, yang dalam perkembangannya ditunjukkan lewat secarik kertas sertifikat atau dokumen izin penguasaan yang dikeluarkan Negara. Dalam praktek Negara seringkali memberikan penguasaan dan pengelolaan tanah bukan kepada penduduk yang tak beruntung atau kaum petani kecil, melainkan diberikan kepada pemilik kapital besar, tanpa ada kontrak keuntungan dapat dinikmati oleh komunitas lokal utamanya si miskin.

Lagi lagi, dibutuhkan proteksi ‘dari’ Negara kepada kaum tani. Jaminan berupa hak atas penggunaan dan penikmatan hasil merupakan inti dari program reformasi agraria. Karenanya kontrol yang absolute merupakan tantangan sekaligus perjuangan yang harus dilakukan pencapaiannya. Pembaruan agraria dan program redistribusi atau restitusi tanah mutlak semestinya dilaksanakan oleh pemerintah. Program ini mesti memperhatikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.(8)

C. Strategi Umum

Problem perampasan lahan, penggusuran atau pemindahan orang secara paksa seringkali disebabkan ‘pembangunan’.(9) Problem ini muncul ketika Negara dan pemilik kapital memerlukan lahan. Pada tahap ini, penting untuk menganalisis serta mengevaluasi kepentingan modal internasional dan ideologi pasar bebas. Perkebunan besar sebagai contoh, merupakan proses produksi yang melayani kepentingan pasar internasional. Petani kecil dalam ideologi pembangunan seperti ini dianggap tidak produktif dalam perolehan pendapatan Negara. Karenanya, Negara lebih memilih memberikan lahan bagi perkebunan besar baik kepada investor dalam negeri maupun luar negeri ketimbang memberikan proteksi dan memfasilitasi komunitas petani. Lebih memaksakan menanam kelapa sawit ketimbang mempertimbangkan lingkungan hidup dan produktifitas serta pendapatan kaum tani.

Dibanyak negara berkembang gerakan petani sudah melewati batas isu domestik. Di India misalnya, telah muncul gerakan petani menentang kebijakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gerakan yang dimotori petani berlahan sempit, buruh tani, nelayan tradisional dan kelompok perempuan senantiasa mendiskusikan, mengkritisi kebijakan-kebijakan globalisasi. Tercatat, sebanyak 450 petani di negara bagian Andra Pradesh dan Karnataka melakukan bunuh diri sebagai aksi protes terhadap kebijakan WTO.

Prosedur perlindungan hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan ini berciri: (1) mau melindungi kepentingan rakyat dan menegakkan kedaulatan; (2) memberantas korupsi dan kolusi; (3) melindungi dan memenuhi hak asasi manusia serta menegakkan hukum yang berkeadilan, dan; (4) menjalankan sistem negara yang demokratis termasuk melibatkan partisipasi warga negara dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan distribusi hasil dari kebijakan yang dilakukan. Jika prasyarat ini sudah dilaksanakan, maka secara praktikal, gagasan dan mekanisme prosedural perihal perlindungan rakyat dari penggusuran paksa dapat dilaksanakan.

Mekanisme prosedural tersebut antar lain memberikan kesempatan bagi konsultasi yang sejati (genuine) dengan komunitas atau kelompok masyarakat yang terkena dampak ‘pembangunan’. Pembangunan selalu mesti menjawab manfaat apa yang didapat bagi rakyat. Kontestasi dari kepentingan rakyat dan pembangunan dipecahkan lewat mekanime sistem peradilan yang fair serta tersedianya legal remedies termasuk restitusi dan rehabilitasi. Jika mekanisme prosedural ini dilaksanakan, tidak seorang pun warga negara yang menolak program pembangunan! Tak seorang pun yang tak mau investor menanamkan modal di kampungnya! Siapa yang tak mau kalau proses penanaman modal, proses pembanguna akan meningkatkan kesejahteraan bagi diri dan keluarga???

Rehabilitasi memiliki makna pemulihan kondisi baik bersifat hak atas properti maupun yang bekaitan dengan penderitaan atau kerugian yang bersifat mental atau fisik ataupun status seperti semula. Sedangkan, restitusi berarti kompensasi, berupa akses terhadap tanah yang produktif – sebagai sebuah upaya peningkatan standar hidup yang layak. Selain restitusi dan Rehabilitasi, Negara juga mesti melakukan upaya agar kaum tani bisa memiliki akses penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria termasuk juga akses atas sistem produksi yang baik, proses dan sistem pasar.

D. Skematik Program Aksi

Melakukan strategi advokasi kasus per kasus selain ‘capek’ juga mengandung kelemahan tidak berubahnya sistem hukum yang memberikan perlindungan secara menyeluruh. Karenanya, strategi yang hendak dikembangkan adalah mengintegrasikan komunitas-komunitas korban, baik buruh, petani, nelayan, komunitas miskin urban dalam satu isu besar: menuntut standar hidup yang layak! Isu besar ini akan menggabungkan keseluruhan komunitas korban seperti para guru dengan gaji kecil, pengangguran dan usia kerja. Isu besar ini digunakan untuk ‘mencari’ dan mendesakkan sebuah pemerintahan yang berani dan efektif.

Isu besar ini tentu saja mesti dielaborasi sesuai dengan ‘potret’ korban. Namun demikian, ‘korban’ memiliki sebuah kesamaan gagasan praktikal, antara lain mendesakkan hak klaim rakyat atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahwa hak ekosob ini justiciable, dapat “diukur” dengan demikian dapat diklaim pemenuhannya.(10) Sebagai ilustrasi, jika para pejabat mendapat dana bagi ‘studi banding’ ke luar negeri – yang boleh jadi sebuah pemborosan dana Negara – maka petani sebenar-benarnya subyek yang mesti mendapatkan prioritas dari dana tersebut. Dengan demikian, menjadi suatu kewajaran jika rakyat meminta pemerintah untuk memfasilitasi upaya pencapaian kesejahteraan.

Negara wajib membuktikan bahwa institusi-institusi negara telah memaksimalkan semua sumber daya untuk melaksakanak program pengentasan kemiskinan, program kesejahteraan rakyat, dsb. Tanpa bisa membuktikan bahwa hal ini telah diupayakan oleh Negara, maka dalam perspektif HAM, telah terjadi pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat!

Untuk menghentikan kejahatan HAM Negara, tak pelak lagi secara programatik, kerja-kerja yang sebaiknya dilakukan antara lain pendidikan popular komunitas, mobilisasi dan upaya uji-contoh litigasi sebagai cara. Sebaiknya dilakukan penjabaran dan elaborasi sekaligus evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah daerah yang (berpotensi) melanggar hak ekososb penduduk Lampung. Analisis ini sebaiknya sampai menunjukkan bahwa pemenuhan hak yang dimaksud justiciable, sampai pada hitungan kerugian ekonomis, dan solusi apa yang mesti dilakukan, restitusi dalam bentuk apa, kompensasi sejumlah apa, dan program apa yang mesti dilakukan. Mengambil manfaat dan pengetahuan dari kasus Ciceconte,(11) bisa saja para aktivis, pengacara dan advokat di Bandar Lampung mengajukan gugatan ke Pengadilan di Bandar Lampung untuk menetapkan sebuah keputusan pengembalian dan pemberian fasilitas bagi petani untuk mencapai kesejahteraan. Tentu saja dengan sebuah kesadaran adanya keterbatasan hukum dan proses peradilan yang fair. Namun, sebagai sebuah metode kampanye, kenapa tidak dicoba?

Secara spesifik, untuk mengatasi problem pertanahan, salah satunya adalan mendesakkan pembentukkan Komisi Restitusi Tanah. Secara paralel ditetapkannya dan dilaksanakan kebijakan: (1) merestorasi tanah-tanah rakyat yang dirampas secara sewenang-wenang; (2) memberikan tanah bagi petani tak bertanah; (3) memberikan alternatif tanah jika tanah yang dirampas dirasa tidak dapat direstorasi; (4) memberikan kompensasi terhadap pemilik tanah akibat kejahatan yang telah dilakukan; (5) memberikan alternatif solusi seperti memberikan paket bantuan yang merupakan kombinasi dari point-point yang telah disebutkan, termasuk memberikan bantuan dan dana, pelayanan dan infrastruktur bagi korban; (6) para korban mendapatkan prioritas pengalokasian dan program pembangunan.

* Pengantar pada Workshop Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Yayayan LBH Indonesia – LBH Bandar Lampung, 30 – 31 Januari 2003.

Catatan Belakang

(1) Pasal 11 ICESCR. Sebagai catatan, Indonesia belum meratifikasi Kovenan ini.
(2) DUHAM, pasal 17 (1).
(3) Ibid. pasal 17 (2).
(4) Lihat UN doc. CESCR. General Comment No. 7, para. 2.
(5) Ibid., para. 3.
(6) Lihat UN doc. CESCR. General Comment No. 4, para. 8 (a) inter alia CESCR. General Comment No. 7., para. 9.
(7) Lihat. Ibid. para. 8 (e).
(8) CEDAW. General Comment No. 21., para, 27.
(9) Lihat General Comment No. 7., para. 15. Lihat juga IESCR. General Comment No. 23., para. 7.
(10) Sebuah hak dapat disebut justiciable, jika dalam kerangka hukum yang ada dijamin dan diberikan peluang untuk individu maupun komunitas didepan hukum (badan peradilan) dan mekanisme prosedural untuk melakukan klaim atas hak tersebut. Keputusan badan peradilan atau adjudikator selanjutnya dapat dipaksakan untuk dipenuhi oleh Negara atau Pelaku Non-negara (entitas privat) yang mempunyai kewajiban (obligasi) hukum memenuhi hak tersebut.
(11) Menarik untuk mendiskusikan kasus Mariela Ciceconte di Argentina. Ciceconte menggunakan pengadilan Argentina untuk meminta pemerintah membangun dan meproduksi pabrik vaksin untuk mengobati demam (hemorrhagic fever) yang terjadi dinegeri ini. Di tahun 1990-an, terjadi wabah demam yang mengancam 3,5 juta penduduk Argentina. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan vaksin yang ampuh, 95 persen efektif mengobati demam jenis ini adalah Candid 1 (“orpan vaccine”). Ciceconte mengajukan gugatan dengan argumen Pemerintah Argentina telah melanggar hak ekosob, karena ketidak tersediaan vaksin. Ciceconte meminta badan peradilan untuk menetapkan sebuah keputusan agar pemerintah menyediakan vaksin ini. Mahkamah Agung Argentina pada tahun 1998 memutuskan bahwa Negaea wajib memproduksi vaksin serta menetapkan jangka waktu untuk ketersediaan vaksin ini. Hakim Agung mendasarkan putusannya antara lain merujuk pada Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia (the American Declaration on the Rights and Duties of Man), Deklasi HAM Universal, dan pasal 12 Kovenan Internasional Hak Ekosob, pasal 12 tentang Hak Rakyat atas Kesehatan. Sebagai catatan, proses peradilan kasus Ciceconte ini diiringi dengan demonstrasi masif dan massal di Argentina.

Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah

2008-11-04T18:37:00.003+07:00

A. Lingkup dan Prinsip-prinsip dalam Pemenuhan Hak Rakyat atas Lingkungan yang Sehat

Hak atas lingkungan yang sehat. Pemenuhan hak ini mencakup mencakup “lingkungan fisik” dan “lingkungan sosial”.

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) secara eksplisit, tema “lingkungan hidup” secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari “hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai.” Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya “peningkatan semua aspek kebersihan (hygiene) industri dan lingkungan hidup”,(1) yang mencakup upaya pencegahan wabah dan kecelakaan kerja; pencegahan dan pengurangan CESCR menginterpretasikan hak atas kesehatan secara inklusif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga faktor-faktor yang menopang kesehatan manusia, termasuk konsisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat.(2)

Selanjutnya dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, “hak atas lingkungan yang sehat”, dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Keterkaitan kedua hak ini sangat jelas: lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu faktor sosio-ekonomi yang memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat, berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi yang lain:
1. hak atas perumahan, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip habitabilitas (kenyamanan bertempat tinggal). Dalam Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dinyatakan “ineadequate and deficient housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates”.(3) Untuk memastikan pemenuhan hak atas rakyat, Pemerintah diwajibkan untuk saling koordinasi antara menteri dan otoritas lokal dalam merumuskan kebijakan, berkaitan dengan kebijakan ekonomi, agrikultur, lingkungan, energi dan seterusnya);(4)
2. hak atas pangan, terutama bekaitan dengan kewajiban pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang dapat menopang pemenuhan hak atas pangan ini.(5) Buruknya kebersihan lingkungan langsung maupun tidak langsung dapat menjadi bahaya besar atas keamanan pangan (food safety).(6)
3. hak atas pendidikan. CESCR menyatakan “(e)ducation has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth”.(7)
4. hak atas lingkungan pekerjaan yang sehat.(8)
5. hak setiap manusia untuk mendapat jaminan pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap wabah penyakit;(9)
6. hak atas air. Pemenuhan hak ini bertujuan untuk merealisasikan sejumlah hak-hak lainnya, termasuk hak atas lingkungan.(10)

B. Parameter Pemenuhan

Dengan mengadopsi parameter “the right to the highest attainable standard of health”, hak atas lingkungan yang sehat dapat di ukur dari parameter sebagai berikut:

1. ketersediaan (availability). Memfungsikan fasilitas yang dimiliki pemerintah termasuk kebijakan untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang sehat;
2. aksesibilitas (accessibility). Lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi;
3. akseptibilitas (acceptability). Semua fasilitas dan pelayanan, program dan teknologi lingkungan harus dikembangkan dengan menghormati budaya komunitas, sensitif terhadap gender dan ditujukan bagi peningkatan pelayanan untuk semua orang;
4. kualitas (quality). Untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang sehat, dibutuhkan kebijakan dan pelaksanaan program yang ditopang oleh sumber daya manusia dan teknologi yang baik..

C. Hak Atas Lingkungan yang Sehat dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam UUD 1945, jaminan setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat secara eksplisit dimuat dalam pasal 28H ayat (1), sebagai berikut:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Selanjutnya, secara spesifik, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dimuat dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:
1. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;(11)
2. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;(12)
3. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;(13)
4. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;(14)
5. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;(15)
6. menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;(16)
7. mengelola lingkungan hidup secara terpadu;(17)
8. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;(18)
9. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;(20)
10. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;(21)
11. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;(22)
12. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;(22)
13. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;(23)
14. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;(24)
15. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;(25)
16. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;(26)
17. mengawasi penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dibidang lingkungan hidup;(27)
18. melakukan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan;(28)
19. melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;(29)
20. mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;(30)
21. membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak;(31)
22. bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;(32)
23. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang lingkungan hidup;(33)

D. Tantangan, peluang dan strategi

Komunitas adat senantiasa memberikan contoh menjaga kelestarian lingkungan. Contoh-contoh kearifan masyarakat semacam ini semestinya menjadi inspirasi bagi kebijakan pemerintah dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Sebagai contoh, suburnya tanah ulayat masyarakat Badui disebabkan antara lain adanya ketentuan tata ruang yang mereka hormati dan laksanakan meliputi kawasan ladang, kawasan permukiman dan kawasan hutan lindung.(34) Dikawasan hutan lindung, komunitas ini secara konsisten tidak menggunakan area untuk tujuan lain.

Diluar fakta bahwa hak atas lingkungan yang sehat, masih menjadi problem besar di negeri ini, tercatat sejumlah kebijakan dan upaya positif yang perlu dikembangkan, antara lain:
1. program pembekalan bagi calon anggota DPR yang membidangi persoalan lingkungan. Program ini melibatkan Kantor Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Ditahun 2004, pembekalan ini dilaksanakan selama 3 hari di Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat) sarana pengendalian dampak lingkungan (Sarpedal) Serpong Bogor, dengan memanfaatkan dana tidak kurang dari Rp 200 juta;(35)
2. program pendidikan pelestarian lingkungan bagi taruna kepolisian. Diharapkan lewat program ini, taruna Akpol yang kelak menjadi pejabat kepolisian akan lebih tegas menegakkan hukum terhadap perusak lingkungan serta bertujuan memberikan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan;(36)
3. (rencana) pendidikan pengelolaan lingkungan hidup kepada siswa/I sejak sekolah dasar;(37)
4. pemberian penghargaan lingkungan hidup Kalpataru. Sebagai catatan, sepanjang periode 1980 – 2004, Kalpataru telah diberikan kepada 207 orang/kelompok. Penghargaan ini diberikan untuk 4 klasifikasi: (1) perintis lingkungan; (2) pangabdi lingkungan; (3) penyelamat lingkungan, dan; (4) pembina lingkungan.
5. pemberian penghargaan Adipura untuk kota/kabupaten yang memenuhi komitmen mewujudkan kota atau wilayah yang bersih dan hijau.

Selanjutnya, sejumlah upaya yang dapat dilakukan antara lain:
1. menggunakan momentum peringatan hari lingkungan yang jatuh pada 5 Juni setiap tahunnya untuk promosi hak atas lingkungan;
2. memastikan keterlibatan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam setiap pembahasan kebijakan pemerintah termasuk tata ruang dan konservasi sumber daya alam;
3. memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses, implementasi dan pengawasan kebijakan yang membawa dampak pada hak atas lingkungan yang sehat.

Catatan Belakang

(1) ICESCR, pasal 12 ayat (2) huruf b. Lihat juga ICESCR General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health (art. 12)., para. 4.
(2) Lihat juga ICESCR General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health (art. 12)., para. 11.
(3) CESCR. General Comment No. 4: The right to adequate housing (article 11 (1) of the Covenant), para. 8 (d).
(4) CESCR. General Comment No. 4: The right to adequate housing (article 11 (1) of the Covenant), para. 12.
(5) CESCR. General Comment No. 11: The right to adequate food (art. 11), para. 4.
(6) CESCR. General Comment No. 11: The right to adequate food (art. 11), para. 10.
(7) CESCR. General Comment No. 13: The right to education (art. 13), para. 1.
(8) CESCR. General Comment No. 14: The right to highest attainable standard of health (art. 12), para. 15; lihat juga CEDAW. General Recommendation No. 19: Violence against Women, para. 18.
(9) CESCR. General Comment No. 14: The right to highest attainable standard of health (art. 12), para. 16.
(10) CESCR. General Comment No. 15: The right to water (arts. 11 and 12 of the Covenant), paras. 6. 8, 22, 48
(11) UU No. 23/1997. pasal 8 ayat (2) huruf a.
(12) UU No. 23/1997. pasal 8 ayat (2) huruf b.
(13) UU No. 23/1997. pasal 8 ayat (2) huruf c.
(14) UU No. 23/1997. pasal 8 ayat (2) huruf d.
(15) UU No. 23/1997. pasal 8 ayat (2) huruf e.
(16) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (1).
(17) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (2).
(18) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (1).
(19) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (2).
(20) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (3).
(21) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (4).
(22) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (5).
(23) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (6).
(24) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (7).
(25) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (8).
(26) UU No. 23/1997. pasal 9 ayat (9).
(27) UU No. 23/1997. pasal 22.
(28) UU No. 23/1997. pasal 23.
(29) UU No. 23/1997. pasal 25 ayat (1).
(30) UU No. 23/1997. pasal 28.
(31) UU No. 23/1997. pasal 33 ayat (1).
(32) UU No. 23/1997. pasal 37 ayat (2).
(33) UU No. 23/1997. pasal 40.
(34) Lihat Kompas. 28 Juli 2003. “Jangan Rebut Hutan Kami”
(35) Lihat Kompas. 10 Juni 2004. “Materi Lingkungan untuk Anggota Legislatif”
(36) Lihat Kompas. 7 April 2003. “Taruna Akedemi Kepolisian Dididik soal Pelestarian Lingkungan”.
(37) Lihat Kompas. 19 April 2003. “Pendidikan Lingkungan Perlu sejak Usia Dini”.

Buah Kemerdekaan: Semut Mati Di Ladang Gula?

2008-11-04T12:57:00.002+07:00

Kali ini perwakilan organisasi rakyat menguji akal sehat, hati nurani dan ilmu 9 hakim konstitusi. Sebanyak 22 pimpinan organisasi rakyat bersepakat untuk menyampaikan bahaya UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Barisan penguji tersebut antara lain perwakilan petani dari Karawang, Langkat, Lampung; pedagang pasar melawai Blok M; nelayan di Indramayu, Serdang Begadai; buruh sektor pertambangan dan energi, buruh transportasi dan angkutan, buruh pusat niaga, informatikan, keuangan dan perbankan, buruh sektor konstruksi umum dan informal, buruh sektor kimia dan kesehatan, buruh sektor kehutanan, perkayuan dan pertanian, buruh garmen tekstil, kulit dan sepatu di seluruh Indonesia.

Akankah gedung megah Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diresmikan, mampu melindungi kepentingan jutaan orang di Indonesia? Tentu pada sampainya nanti akan terjawab. Yang jelas, pengujian UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang memperbolehkan orang seorang menguasai sumber-sumber dan mata air, pernah ditolak oleh 7 hakim konsitusi. Hanya 2 hakim konsitusi yang berpendapat bahwa UU Sumber Daya Air tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Melawan Konsitusi

Mengapa Bertentangan dengan Konstitusi? Esensi yang paling pokok, dalam UUD 1945, Pemerintah wajib melindungi hak warganegaranya. Paham konstitusionalisme mengajarkan adanya pembatasan kekuasaan ditangan individu, orang seorang, maupun kelompok, termasuk korporasi dan pemilik modal.

Pembatasan tersebut bertujuan agar tujuan dan ide keadilan sosial dan kebebasan masyarakat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 bisa diwujudkan. Karenanya, tentu praktik penguasaan sumber alam diluar tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bertentangan dengan konstitusi.
Faktanya, tidak ada satupun tujuan perusahaan, korporasi dan badan usaha privat yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan didirikan dan dibentuk untuk mencari keuntungan untuk pemiliknya terlebih dahulu, baru jika ada sisa, untuk pekerjanya, dan kalau baik hati, untuk masyarakat sekelilingnya. Lihat contohnya korporasi Newmont dan Freeport. Kedua perusahaan multi-nasional ini bukan didirikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, penduduk disekitar teluk Buyat atau suku-suku di Papua.

UU 25/2007 yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 April 2007, menggantikan dan melebur 2 UU sebelumnya: UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Akibatnya peleburan ini, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai oleh negara.

Problem tersebut yang menyebabkan para pemohon, petani, nelayan dan pedagang menilai UU PM akan mengganjal hak konsitusional mereka: hak atas pekerjaan dan hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana dengan tegas dijamin konstitusi.

Penilaian yang sama, sebenarnya juga sempat ditegaskan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang menilai RUU PM yang diusulkan pemerintah hanyalah legisasi atas liberalisasi perekonomian nasional. Bahkan, lebih dari itu, pengesahan UU ini punya kesan kuat dilakukan dengan kejar tayang.

Masalah bagi Rakyat

Berdasarkan ketentuan UU PM maka semua bidang dan sektor usaha dapat dikuasai 100 persen oleh Asing (lihat Pasal 12(1)). Artinya pedangan tradisional, pedagang pasar mesti melawan serbuan hipermarket carrefour, giant, hypermart. Sebagai contoh akibat praktik semacam ini, pedagang pasal blok M menurun drastis hingga Rp 500 ribu per hari. Di Bandung, contoh yang lain, akibat pembangunan hipermarket, omzet 20% dari 200.000 pedagang tradisional gulung tikar, sementara yang masih bertahan terus menurun omzetnya. Di Indonesia, tidak kuran dari 13.560 pasar tradisional dimana lebih 12,6 juta pedagang mengantungkan hidup dan usahanya. Kedepan akibat UU PM ini, tentu kian banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian.

Selanjutnya, lahan-lahan pertanian penduduk dialih fungsikan menjadi bangunan pabrik dan industri. Di banyak tempat komodifikasi tanah merajalela, padahal tanah merupakan alat produksi bagi rakyat petani. Masalah seringkali muncul, mulai dari perampasan lahan sampai dengan ganti rugi yang tidak adil, atas nama pembangunan, atau atas nama investasi.

Dengan UU ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi pemilik modal Asing hak guna usaha mencapi 95 tahun, hak guna bangunan 80 tahun, dan hak pakai selama 70 tahun yang dapat diberikan dan perpanjang dimuka (Pasal 22). Padahal, Bung Karno, proklamator Republik ini dalam pidatonya 17 Agustus 1960 dengan tegas menyatakan, “tanah tidak bolah menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap Rakyat Indonesia”.

Bagaimana nasib nelayan? Nelayan tradisional dipaksa melawan kapal-kapal raksasa penangkap ikan. Disektor perikanan, usaha bumi daya masyarakat juga didesak oleh perusahaan-perusahaan raksasa, seperti terjadi Lampung.

Kaum buruh pun tidak berbeda nasibnya. Ribuan buruh, ditinggal begitu saja oleh pengusaha Asing. Bahkan, dengan UU PM, praktik pengalihan aset oleh pemilik modal dilegalkan oleh Pasal 8 ayat (1). Lebih lanjut, Pasal 8(3) UU PM menyatakan penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap, antara lain modal, keuntungan, bunga bank, deviden, pendapatan lainnya juga hasil penjualan aset yang dimilikinya.

Sebagai ilustrasi, pengusaha atau pemilik modal, hari ini juga bisa memindahkan pabriknya dari Indonesia ke negara lain. Padahal sebelum pabrik dibangun, lahan pertanian penduduk dialihfungsi, buruh bekerja dengan upah murah. Pengusaha hanya membawa keuntungan, dan meninggalkan buruh yang diberhentikan dan kerusakan lingkungan hidup.

Apa solusinya, jalankan saja amanat konstitusi: Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Perekonomian bangsa ini mesti disusun sebagai usaha bersama rakyat Indonesia atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang, seperti tanah wajib dikuasai Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, bukan sebesar-besarnya keuntungan orang seorang, pemilik modal, terlebih korporasi Asing.

Dapat dipastikan jika permohonan pengujian ditolak, dapat dipastikan, semakin banyak lagi semut mati diladang gula!

Dasar-dasar Peran Mulia Advokat

2008-11-04T12:41:00.005+07:00

Philip Pettit, menyampaikan analisa baru atas model republikanisme, dimana ia memandang tujuan dari negara pada dasarnya untuk mempromosikan kebebasan sebagai non-dominasi (freedom as non-domination).(1) Pettit memandang, gagasan kebebasan sebagai non-dominasi memberikan fundamental yang kaya bagi sebuah kebijakan politik yang radikal sekalipun, memberikan dukungan bagi sebuah konsepsi demokrasi dimana kontestabilitas mendapatkan tempat untuk memberi pesetujuan. Dalam kebebasan sebagai non-dominasi, rakyat dapat selalu menggugat dan mempertanyakan apa pun yang dilakukan negara.(2)

Pandangan freedom as non-domination, dalam praktik, pada dasarnya telah dijalankan oleh para advokat yang mengembangkan sebuah konsepsi bantuan hukum, yang bukan saja mewakili kliennya dimuka peradilan, namun juga turut menggugat kebijakan dan peraturan yang ditetapkan negara. Para advokat ini telah turut mempromosikan paham konstitusionalisme di Indonesia, sebagai salah satu fokus perhatian Daniel S. Lev. Didalam ruang-ruang pengadilan maupun diluar ruang persidangan para advokat, menggugat dan mempertanyakan kebijakan dan aturan represif negara.

Konstitusionalisme menurut Lev, memiliki makna, ”political process, with or without a written constitution, is more or less oriented to public rules and institutions intended to define and contain the exercise of political authority”.(3) Menurut Lev, inti dari konstitusionalisme adalah proses hukum, yang dipengaruhi kepentingan ekonomi, elite leverage dan nilai-nilai (values) yang ada dimasyarakat. Dalam konteks ini, gugatan dan aktivitas advokasi merupakan media kontestasi gagasan yang dilakukan para advokat versus penguasa dan otoritas politik yang berkuasa.

Lev telah turut memotret perjalanan sejarah advokasi di Indonesia. Beliau juga telah meletakkan dasar-dasar akademik bagi para advokat yang bekerja di lembaga bantuan hukum (LBH) melahirkan konsep bantuan hukum struktural (BHS) yang turut mendorong rezim konstitusional di Indonesia.

Warisan Lev lainnya, pandangannya telah memberikan satu fundamen utuh bagi profesi advokat untuk mewujudkan apa yang diistilahkan dengan “officium nobile”. Artikel singkat ini, bertujuan untuk memaknai profesi advokat sebagai profesi mulia, dari kacamata Lev.

A. Advokat dalam Pembentukan Negara Hukum

Lev dalam sebuah essaynya dengan jelas mendeskripsikan dan menganalisis proses mengonstruksi (pencarian) bentuk negara hukum di Indonesia sejak 1945.(4) Menurut Lev, advokat LBH berperan penting dalam proses pencarian jati diri negara hukum di Indonesia, terutama sejak 1970-an yang disponsori Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Lev menyatakan:

”Private lawyers are a particularly important group in the history of constitutionalism, not because they are responsible for it or even all that essential to its evolution, but because they become the most articulate rationalizes of constitutionalist idea, in which they have a direct interest.”(5)

Analisis yang diajukan Lev tersebut sangat relevan hingga sekarang. Saat demokrasi terpimpin, advokat profesional terkena dampaknya baik secara ekonomis maupun ideologis. Diera itu, para advokat profesional tidak dapat menjalankan praktik advokasi dimuka peradilan untuk membela kepentingan kliennya yang bersebrangan dengan Soekarno. Namun, kontribusi para advokat profesional terhadap kepentingan pembaharuan hukum menurun, seiring pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatannya.(6)

Menurut penulis, menurunnya kontribusi advokat profesional dalam gerakan pembaruan hukum juga disebabkan ”lepasnya” LBH dari Peradin diawal 1980-an, dengan terbentuknya Yayasan LBH Indonesia, serta adanya perpecahan organisasi advokat di Indonesia.(7)

Karenanya, gerakan pembaruan hukum di Indonesia, sejak 1980-an lebih dominan dilakukan oleh para advokat yang bergabung di Yayasan LBH Indonesia, termasuk kantor-kantor LBH di Indonesia, walaupun tetap didukung utamanya oleh advokat-advokat senior Peradin. Gerakan advokasi LBH, kemudian mengkristal menjadi konsep bantuan hukum struktural (BHS), dimana, meminjam istilah Lev, bantuan hukum yang dianut LBH, mewakili ”a highly sophisticated constitutionalist movement”.(8)

BHS, menurut Lev pada dasarnya, penolakan para advokat dan pengabdi bantuan hukum di LBH atas pembatasan jasa hukum formal semata, ”...it has conceived its work more broadly as the cutting edge of political, social and even cultural reform”. Karenanya, lanjut Lev, ”(l)aw to the LBH is both means and end ideologically, but part of the end has to be understood as a state surrounded by political and institutional controls”.(9)

Dengan konsep diatas, meminjam pendapat Lev, penanganan kasus atau perkara yang menjadi aktivitas sehari-hari para advokat dan PBH, merupakan dasar perluasan kerja, “to the representation of peasant and labor interests, social-legal and political criticsm, lobbying pressure for legal reform, defense in political trials that also provide a forum for political and legal commentary, and promotion human rights”.(10)

Melihat peran advokat LBH tersebut, bahkan Lev pun, sempat memberikan apresiasinya kepada LBH, “(y)et the LBH has contributed substantially to the development of an ideology of political, constitutional, and legal reform, built around human rights emphasies, that drawn considerable support and is likely to endure.”(11)

B. Peran Advokat Hingga Detik-detik Krisis Organik Negara Orde Baru

Dalam sebuah penelitian penulis dan Daniel Hutagalung, untuk Kelompok Kerja Pembaruan Hukum tentang paradigma pembaruan hukum di Indonesia, pernah disampaikan bahwa pada era Orde Baru, proses pencarian wujud negara hukum sempat terhenti karena kepemimpinan Presiden Suharto. Suharto telah mereduksi ketetapan normatif dalam praktik politik, yang selanjutnya menyebabkan krisis organik negara Orde Baru.(12)

Orde Baru menerapkan kebijakan dan praktik authoritarian statism, dimana produk hukum dan ketentuan normative bukanlan didasarkan pada ide negara hukum, melainkan sebagai menjadikan seluruh ketetapan normatif dibawah praktik politik, sebagai proses konstruksi discourse politik Orde Baru, yang berujung pada perlindungan kepentingan Suharto dan kroninya. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Diluar kroni Suharto, semua rentan menjadi politik kekerasan untuk menjaga hegemoni negara, termasuk para advokat yang dianggap punya potensi melakukan counter-hegemoni terhadap rezim Orde Baru.

Sejak wafatnya tokoh-tokoh Peradin, peran advokat profit sangat berkurang untuk memberikan kritik terhadap kebijakan Suharto. Di era Suharto, peran penting mulai diemban para advokat LBH, utamanya dimotori Adnan Buyung Nasution. Bertahannya LBH dimasa Orde Baru, tidak lepas dari figur tiga serangkai: Adnan Buyung Nasution, Ali Sadikin(13) dan almarhum Adam Malik.(14)

Beruntung Buyung, ia ditempa dan banyak dibantu tokoh-tokoh advokat yang memiliki karakter dan integritas, seperti Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, Hasyim Mahdan, Nani Razak dan Yap Thiam Hien.(15)

Saat Buyung ditahan dan selepasnya ia dari penjara, para supporter dan advokat LBH terus melakukan advokasi hukum terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membangkang Soeharto. LBH juga terus melakukan advokasi membantu masyarakat yang menjadi korban politik, kebijakan dan terapan normatif rezim Orde Baru yang terus menjaga proses investasi dan akumulasi modal internasional melalui cara-cara kekerasan dan teror.

Peran paling signifikan yang dimainkan advokat dan PBH LBH diera Orde Baru, tidak lain, sebagai kelompok yang secara rutin dan berani melakukan counter-hegemoni.(16) Ambil satu contoh saja: penanganan kasus subversi. Boleh jadi advokat LBH masuk dalam Muri (Museum rekor indonesia) sebagai advokat yang paling banyak menangani perkara-perkara subversi ketika Soeharto berkuasa. Counter hegemoni pertama yang dilakukan profesi advokat yakni kasus dakwaan subversi terhadap harian Nusantara pada 1969. Ketika itu Lukman Wiridinata, Hasyim Mahdan dan Adnan Buyung tampil sebagai pembela dakwaan subversi karena harian ini seringkali memuat karikatur, tajuk dan opini yang mengkritik Suharto, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan kroni Suharto lainnya.

Counter-hegemony terus berlanjut, kasus hingga Suharto mengundurkan diri pada 1998. Sejarah selanjutnya mencatat, praktik politik a la Orde Baru akhirnya terhenti. Orde Baru mengalami apa yang diistilahkan Anthonio Gramsci sebagai krisis organik (organic crisis of the state)(17) akibat praktik politiknya sendiri. Pemicunya, tidak lain krisis ekonomi yang memaksa terjadinya perubahan politik. Rezim investasi internasional menilai kepemimpinan Suharto tidak lagi menyediakan iklim yang mampu melipatgandakan keuntungan lembaga-lembaga keuangan negara. Dengan kata lain, Suharto terpaksa mundur karena terjadi krisis hegemoni.

C. Peran Advokat dan Juridico Political Ideology Di Era Reformasi

Pasca era reformasi 1998, merupakan titik penting dalam proses pembentukan “negara hukum”. Satu hal yang kadang dilupakan orang, dibalik semua kebaikan yang dapat dinikmati dari era reformasi, terdapat sebuah fakta: reformasi merupakan pintu pembuka masuknya rezim hukum neoliberalisme.(18)

Sejak Suharto menandatangi letter of Intent IMF (International Monetary Fund) yang dipercaya oleh para penasihat ekonominya sebagai “cara terbaik” untuk keluar dari krisis ekonomi, tak pelak lagi peraturan perundang-undangan di Indonesia mesti disesuaikan dengan skema international finance institutions. Tidak kurang 43 Undang-Undang selama periode 1999 hingga 2003, tidak lain mengikuti logika dan hukum IMF.(19) Fakta termuktahir, yakni penetapan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, yang saat ini telah diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan UUD 1945.(20) UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat kampanye pemilihan presiden gemar bicara dan berjanji menerapkan ekonomi kerakyatan!(21)

Produk perundang-undangan yang memberi landasan praktik neo-liberalisme(22) di Indonesia jelas bertentangan dengan juridico political ideology yang mesti diperjuangkan dalam kerangka Negara Hukum: keadilan sosial dan kebebasan mayarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengikuti logika neo-liberalisme, jelas mengadopsi kepentingan ekonomi pihak pemilik modal yang kuat, dan meninggalkan gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan ”pure market” secara otomatis akan merusak tatatan dan modal sosial masyarakat.

Karenanya, sangat relevan bagi para advokat saat ini melakukan counter hegemony terhadap semua peraturan perundang-undangan yang menjamin modal ekonomi sebagai panglima, dan sebaliknya modal sosial ditinggalkan karena dianggap sebagai penyebab perekonomian menjadi kurang efisien. Karena, menjadi ”kewajiban” bagi para advokat LBH untuk menerapkan BHS, termasuk melakukan aksi hukum untuk memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) sebagai proyek dan gerakan mempromosikan modal sosial masyarakat sebagai salah satu benteng penahan belitan gurita globalisasi neo-liberalisme.

D. Penutup: Esai Lev Sumber Inspirasi yang Kaya bagi Profesi Advokat

“But reformers among them provide the ideological rationalizations for political change, as indeed lawyers have done elsewhere through much of modern history. Legal systems, as they actually work, record essential codes of political relationship and authority…A small pride of professional advocates has had remarkable influence in framing the debate over legal and political change, and is likely to pursue them long into the future”.(23)

Sebagai mana pendapat Lev, eksistensi advokat, baik advokat pro-bono yang bekerja untuk LBH atau advokat profit, akan terus hidup jika terus berkontribusi terhadap perwujudan ideal negara hukum. Diluar itu, profesi advokat tereduksi sebagai sebatas pembaca undang-undang dimuka pengadilan.

Dari analisis Lev, maka jelas peran advokat sangat penting dalam pembaruan hukum dan pembentukan ideal Negara Hukum di Indonesia. Karenanya, peran LBH dan Peradi, sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia signifikan untuk gerakan pembaruan hukum di Indonesia.

Salah satu kendala yang dihadapi, tentu lemahnya ”interest” para advokat saat ini untuk memperbaiki sistem hukum. Karena, problem ”mafia peradilan” atau problem ”bobroknya sistem peradilan”, atau ”problem korupsi di Indonesia, tidak membuat pendapatan para advokat profit menurun. Bahkan signifikan menjadi lebih tinggi. Karenanya optimisme yang bisa dipupuk yakni dari para advokat muda, yang terbatas sumber dayanya untuk ”memenangkan” perkara tanpa melakukan suap atau sogok, tetapi mengandalkan pengetahuan dan keterampilannya beracara dimuka badan-badan peradilan.

Advokat profesional – profit dan pro-bono – tidak semata diukur dari kasus-kasus yang ditanganinya, melainkan juga diukur dari kontribusinya terhadap: (1) pembentukan negara hukum - konstitusionalisme, dan (2) perlindungan modal sosial masyarakat.

Advokat profit, dengan mudah menjelaskan bahwa ia membela hak hukum kliennya, tidak peduli seorang Suharto, Wiranto, Polycarpus, Anthony Salim, badan hukum dan korporasi Freeport atau Newmont. Hal ini berlaku dibelahan dunia apapun. Sama seperti profesi dokter yang menerima uang jasa dari pasiennya, dari seorang koruptor atau penjahat hak asasi manusia, juga dari masyarakat biasa yang datang berobat kepadanya. Karenanya kurang relevan mempertanyakan dan memperdebatkan perkara apa yang dibela atau siapa yang dibela oleh seorang advokat, melainkan apa sumbangannya terhadap kedua hal tersebut.

Esai-esai Lev, merupakan sumber yang kaya bagi inisiatif memuliakan peran advokat. Dari kaca mata Lev, dapat dilihat betapa advokat berperan dalam perjuangan kemerdekaan RI. Lev menyatakan, ”(i)t is possible, though a guess, that 75 percent of all ethnic Indonesian advocates were in some way organizationally involved in the pre-war nationalist movement”.(24) Selanjutnya peran advokat baik advokat Peradin maupun LBH memberikan kontribusi dalam mengkritik kebijakan demokrasi terpimpin Sukarno dan rezim Suharto.

Peran advokat mesti terus belanjut. Sebuah peran mempromosikan dan mewujudkan mempromosikan sebuah juridico political ideology: keadilan sosial dan kebebasan masyarakat. Kepergian Professor Lev merupakan kehilangan besar, guru dimana para advokat dapat menajamkan pandangan tentang peran mulia sebuah profesi.

Catatan Belakang

(1) Lihat Philip Pettit. 1999. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.
(2) Ibid., p. 66 – 69, 97 – 109.
(3) Daniel S. Lev. “Social Movement, Contitusionalism and Human Rights” in Daniel S. Lev. 2000. Legal Evolution and Political Authority in Indonesia. Selected Essays. Hague, London, Boston: Kluwer Law International, p. 321.
(4) Lihat Ibid., pp. 325 – 330.
(5) Lihat Ibid., p. 328.
(6) Lihat Ibid.
(7) Pertemuan nasional organisasis advokat pada 1985 berujung ricuh, sejak saat itu organisasi advokat beranak pinak hingga ditetapkannya UU No. 18/2003 tentang Advokat. Pembentukkan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) pasca UU Advokat juga masih menyisakan residu konflik, karena dianggap bukan terbentuk dari sebuah kongres advokat seluruh Indonesia. Perkembangan paling akhir, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) juga mengalami perpecahan pada Musyawarah Nasional di Balik Papan.
(8) Dikutip dari Daniel S. Lev. Op.cit, pp. 328 – 329.
(9) Dikutip dari Ibid., p. 329.
(10) Dikutip dari Ibid.
(11) Dikutip dari Ibid.
(12) Tentang hal ini, lihat lebih lanjut “Paradima Pembaruan Hukum di Indonesia: Agenda Lembaga-lembaga Negara”. 19 Desember 2003. Naskah penelitian Kelompok Kerja Pembaruan Hukum Alternatif.
(13) Adnan Buyung dalam otobiografinya, menyebut Bang Ali sebagai benteng pelindungnya. Lihat Adnan Buyung Nasution. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Pahit Getir Merintis Demokrasi. Jakarta: Aksara Karunia, h. 129. Peran Bang Ali terhadap LBH sangatlah besar. Ia tidak saja memberikan bantuan dana, tetapi juga spirit dan moril keberanian dan kepemimpinan.
(14) Selain Bang Ali, peran Adam Malik, boleh jadi, sangat signifikan mempengaruhi Suharto untuk tidak “me-Munir-kan” Adnan Buyung Nasution, utamanya pasca peristiwa Malari. Ketika Adnan Buyung Nasution dipenjara tanpa proses peradilan, Adam Malik saat itu menjabat Menteri Luar Negeri. Ia terus menerus melaporkan surat protes baik lisan maupun tulisan ke Suharto dari komunitas internasional, seperti International Commission of Jurist, perhimpunan ahli hukum Belanda, Amerika Serikat, Inggris atau surat protes dari Amnesty International. Kepedulian Adam Malik terhadap aktivitas LBH terus berlanjut sampai ia menjadi Wakil Presiden.
(15) Lihat Ibid., h. 217.
(16) Kiprah LBH tentu tidak akan diketahui secara luas tanpa tokoh-tokoh pers: diawal pendiriannya, LBH banyak didukung oleh, antara lain Moctar Lubis dengan Indonesia Raya. Tokoh lainnya, P.K Ojong dengan Kompas-nya.
(17) Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung. Op.Cit., h. 24. Selanjutnya tentang krisis organik, lihat Antonio Gramsci. 1986. Selections from Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart, p. 210.
(18) Lihat Patra M Zen dan Daniel Hutagalung. Ibid.., h. 24 – 33.
(19) Lihat tabel inkorporasi agenda IFIs kedalam pembaharuan hukum di Indonesia. Ibid., h. 32.
(20) Lihat antara lain Kompas. 6 September 2007. “MK Diminta Batalkan UU Penanaman Modal”. Lihat juga Detikcom. 27 Maret 2007. “YLBHI: RUU Penanaman Modal Rugikan Rakyat Kecil”; Antara News. 18 Mei 2007. “YLBHI Nilai 23 Pasal UU Penanaman Modal Langgar UUD 1945”. Teks di http://www.antara.co.id/arc/2007/4/18/ylbhi-nilai-23-pasal-uu-penanaman-modal-langgar-uud-1945/
(21) Lihat antara lain. Tempointeraktif. 11 Mei 2004. “SBY Lakukan Lawatan Ke Daerah”. Teks di http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/05/11/brk,20040511-05,id.html
(22) “What is neoliberalism? A programme for destroying collective structures which may impede the pure market logic”. Pengertian neo-liberalisme ini dikemukakan Pierre Boirdieu untuk menjelaskan bahwa program neo-liberalisme tidak lain dari upaya untuk mewujudkan logika pasar secara murni. Dikutip dari Pierre Bourdieu, “The Essence of Neoliberalism” in Le Monde Diplomatique, December 1998.
(23) Dikutip dari Lev. “Between State and Society: Professional Lawyers and Reform in Indonesia”. Op.cit., p. 305
(24) Dikutip dari Lev. “The Origins of the Indonesian Advocacy” in Daniel S. Lev. Op.cit., p. 275.

Bantuan Hukum Indonesia: Mengurai Gagasan dan Praktiknya lewat Perjalanan LBH

2008-11-04T11:44:00.004+07:00

Adnan Buyung Nasution benar; bantuan hukum yang mulai dicanangkannya pada tahun 1969 kongres III PERADIN di Jakarta, yang kemudian diwujudkan dengan membentuk LBH di tahun 1971, bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat golongan miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan.
(Aswab Mahasin, 20 Mei 1981)

Secuplik kalimat yang ditulis Aswab Mahasin, 25 tahun lalu, masih dapat dilihat kebenarannya. Memasuki angka 36 tahun, YLBHI dan kantor-kantor LBH tetap berkiprah menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan kelompok-kelompok masyarakat yang ter/dimarjinalkan.

Artikel singkat ini akan mencoba mengurai dan memaparkan perkembangan bantuan hukum, dari perjalanan 36 tahun LBH.

A. Menembus Batas: 36 tahun Lembaga Bantuan Hukum

A.1. Bantuan Hukum: Isu dan Perkembangan Terkini

Hak atas Bantuan Hukum adalah Hak Asasi Manusia: sebuah katalog hak dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum, berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak sipil dan politik, melainkan menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob).

Dengan melaksanakan aktivitas bantuan hukum, para advokat dan aktivis dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak ekosob, dengan melakukan klaim didepan pengadilan. Gagasan inilah yang disebut justisiabilitas hak ekosob. Dimana para korban pelanggaran hak ekosob mempunyai hak hukum untuk mengklaim reparasi dan pemenuhan hak ekosob lewat mekanisme hukum, utamanya di pengadilan.

Bantuan hukum juga mejadi salah satu metode dalam agenda global saat ini: memperluas akses keadilan (access to justice) dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin (legal empowerment of the poor).

Di Indonesia, saat ini tengah dipromosikan dan diperjuangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum. Dengan adanya sebuah Undang-undang, maka hak konstitusional semua orang untuk mendapat bantuan hukum mendapat sandaran hukum yang tegas: sekaligus membawa konsekwensi kewajiban (obligasi) Negara untuk mewujudkannya bagi semua orang.

Di Indonesia, gerakan bantuan hukum, tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah bedirinya sebuah lembaga bantuan hukum yang kemudian lebih dikenal dengan LBH. Berawal dari sebuah paper yang dipresentasikan Adnan Buyung Nasution pada Kongres Peradin, dalam perkembangannya, menjadi sebuah gerakan yang menginspirasi gerakan advokasi di Indonesia dan juga dinegara-negara lainnya. LBH dengan logo, seorang kurus, dengan kepala menengadah keatas, serta memegang timbangan – telah menjadi sebuah ikon – perjuangan melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

A.2. Lembaga Bantuan Hukum

Menginjak usia ke-25, Daniel S Lev, sempat menyatakan, pada saat berdidi tahun 1970, banyak orang menduga bahwa LBH hanya akan bertahan paling lama lima tahun. Menurut Lev, kemampuan LBH tetap tegar berdiri selama 25 tahun sungguh diluar dugaan.(1)

Kini LBH sudah memasuki 36 tahun, per 28 Oktober 2006. Akronim atau singkatan LBH, dapat dikatakan sudah menjadi singkatan yang diketahui masyarakat luas. Nomor telpon LBH diberbagai provinsi, menjadi salah satu nomor telepon penting dalam Yellow Pages, buku petunjuk penggunaan telepon terbitan Telkom. Kantor LBH, dipersamakan dengan kantor polisi atau kantor pemadam kebakaran: penting bagi masyarakat untuk menyimpan atau mengetahui nomor telponnya, untuk sewaktu-waktu bisa menghubungi.

Demikian juga, akronim LBH telah dimuat dalam Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris. Menunjukkan singkatan LBH telah menjadi akronim sehari-hari.(2) Bahkan dalam fora regional dan internasional, pelafalan el-be-ha (LBH) telah dikenal luas, selain pelafalan el-bie-eic (LBH), dalam abjad bahasa Inggris.

Tidak hanya ditingkat domestik, LBH juga dirujuk oleh publikasi regional dan internasional, sebagai salah satu lembaga penting yang memberikan pelayanan bantuan hukum, dan kerja hak asasi manusia.(3)

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan YLBHI hingga hari ini terus kokoh berdiri, setidaknya: LBH dengan para advokat dan aktivisnya memiliki karakter dan ciri khas; adanya dukungan para pemikir, intelektual, tokoh masyarakat; mendapat kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat; tradisi transparansi dan akuntabilitas, serta; adanya dukungan pendanaan bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum. LBH yang awal berdirinya, walaupun banyak dibantu pejabat Negara – berhasil meneguhkan independensi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil dan kelompok masyarakat marjinal dan dimarjinalkan.(4)

A.2.1. Karakter dan Ciri Khas

Ketika konsep pendirian LBH dipresentasikan pada 1970, Adnan Buyung Nasution baru berusia 30-an. Adnan Buyung Nasution, menyatakan, “…tokoh-tokoh advokat yang saya kagumi, seperti Lukman Wiriadinata, Suardi Tasrif, Hasyim Mahdan, Nani Razak, Yap Thiam Hien, dll…”(5) Adnan Buyung juga banyak belajar dari para tokoh Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) yang lain, seperti: Mohammad Room, Abidin, Djamaluddin Datuk Singomangkuto, Sukardjo, dan Haryono Tjitrosoebeno.(6)

Adnan Buyung Nasution, berulangkali menyatakan bahwa advokat adalah profesi yang sangat tua, seperti profesi dokter, sudah ada sejak zaman romawi. Adnan Buyung menyatakan bahwa dirinya sangat terpengaruh pada figur-figur advokat yang menurutnya sebagai pendekar-pendekar hukum yang tangguh dalam upaya menegakkan keadilan.

Bagi Buyung, model advokat ideal itu seperti Iskak, Suyudi dan Sastro Muljono – yang membela kasus Bung Karno di Pengadilan Landraad, Bandung. Menurutnya, advokat di Indonesia:

“sejak pertama kehadirannya tidak semata-mata menjalankan profesinya sebagai mata pencaharian belaka, atau kemulian semata-mata, melainkan berbarengan dengan itu sadar dan berperan dalam perjuangan memerdekakan bangsanya dari penjajahan dan penindasan kekuasaan kolonial”.(7)

Karakter LBH, selain dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution, sangat banyak dipengaruhi para pendiri dan tokoh masyarakat yang terpandang pada awal-awal pendiriannya. Diawal-awal berdirinya LBH, para advokat senior dan tokoh masyarakat, seperti: Lukman Wiriadinata, Yap Thiam Hiem, Suardi Tasrif – memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan YLBHI. Pembentukan karakter juga berasal dari tauladan para tokoh seperti Gubernur DKI Jakarta ketika itu Letnan Jenderal Marinir Ali Sadikin, Jenderal (Pol) Hoegeng Iman Santoso, Jenderal (Pol) Djayusman; Mochtar Lubis, dan tidak juga: Adam Malik Wakil Presiden RI ketika itu.

Dalam pendapat Yap Thiam Hien, Lukman Wiriadinata – yang menjadi pelopor kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia – melebihi tokoh Cicero. Yap menyatakan:

“Loekman melebihi negarawan Latin yang tersohor itu. Cicero meninggalkan kata-kata mutiara yang patut dipraketkkan oleh semua orang dibawah langit yang mencintai sesamanya dan bangsa lain. Tetapi Cicero sendiri tidak melaksanakan wasiat yang di tinggalkannya kepada umat manusia. Lain dengan almarhum Loekman. Dia lebih konsisten. Segenap praktek hidupnya adalah sesuai dan konsisten dengan imannya, prinsipnya dan ucapannya kepada kawan dan lawannya, dia berlaku adil seadil-adilnya. Hidupnya, sepak terjangnya, mencerminkan kejujuran, kesetiaan pada kata dan janji. Secara sengaja dan sadar, tidak pernah dia melukai perasaan orang lain, apalagi merugikan kepentingan orang lain”.(8)

Yap Thiam Hien sendiri, sosok tauladan bagi semua advokat dan aktivis LBH. Yap, pernah dijebloskan ke penjara selama beberapa minggu karena mengungkap kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepolisian dan kejaksaan. Ia dituduh memfitnah Jaksa Tinggi Jakarta B.R.M. Simanjuntak dan Inspektur Jenderal Polisi Mardjaman, saat melakukan pembelaan di Sidang Pengadilan Istimewa Jakarta, 1967. Ia juga sempat mendekam di penjara karena dituduh telibat dalam kerusuhan Malari, 1974. Yap menolak dibebaskan dengan konsensi apapun, selain meminta agar penguasa segara membuktikan segala kesalahannya.(9)

Adnan Buyung menyatakan pernah menggambarkan karakter Yap dalam buku otobiografinya, sebagai berikut:

“…Yap Thiam Hien, bintangnya advokat waktu itu, berani membela Subandrio. Kalau tidak ada dia, tidak ada yang berani bela Subandrio yang ketika itu tersiksa, teraniaya, di condemn oleh masyarakat, dimusuhi semua orang.”(10)

Adapun Suardi Tasrif, sebagaimana Abdul Hakim Garuda Nusantara menulis:
“Beliau adalah senior, guru, pembimbing, pengarah kami tidak saja dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Penyantun Yayasan LBH Indonesia, akan tetapi lebih dari itu sebagai seorang pengabdi hokum yang menghendaki Lembaga Bantuan Hukum terus bergerak di jalan lurus, teguh dalam pendirian, dan tidak keluar dari garis perjuangan awal yang juga dipahatkannya ketika lembaga ini berdiri: nilai-nilai dasriah Negara Hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.”(11)

Jika diselami, salah satu ciri khas advokat dan aktivis yang masih menular hingga sekarang yakni semangat kepeloporan dan kerja keras tanpa memikirkan upah – LBH seringkali menjadi tempat untuk mencari kepuasan bathin bagi para advokat dan aktivisnya.

A.2.2. Dukungan intelektual organik dimasanya

Banyak sekali akademisi yang berpengaruh dalam membentuk aktivis LBH dalam mengembangkan sekaligus menafsirkan “bantuan hukum struktural”. Diantara akademisi dan pemikir yang paling berpengaruh, seperti Paul Moedigdo, Soetandyo Wignjosoebroto, Satjipto Rahardjo. Para indonesianist, juga memberi pengaruh penting pada para aktivis LBH, seperti Daniel S. Lev.

Para pemikir, tokoh, aktivis kala itu, seperti Abdurrahman Wahid – yang kemudian menjadi Presiden RI setelah B.J. Habibie, Sijono Dirjosiswoyo, Arbi Sanit, Aswab Mahasin, Adi Sasono, Frans Magnis Suseno, juga seringkali diundang menjadi pembicara dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan YLBHI sejak era 1980-an. Selanjutnya diera 1990-an, YLBHI kerap mengundang Goenawan Wiradi, Thamrin Amal Tomagola – kemudian sempat menjadi pengurus Dewan Pembina.

Para aktivis dan akademisi itulah yang banyak menopang secara teoritik dan memberikan landasan pengetahuan bagi aktivis LBH.

Jika diamati, masing-masing LBH mempunyai “akademisi” penopang “intelektual” dan “pengetahuan” para advokat dan aktivisnya. LBH Surabaya dengan Soetando Wigjosobroto dan Suwoto Mulyosudarmo. LBH Semarang dengan Satjipto Rahardjo. LBH Bandung, dengan Goenawan Wiradi. LBH Yogyakarta, dengan Ichlasul Amal.

Sementara untuk aktivitas LBH Medan, tercatat akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang banyak mendukung kegiatan LBH di era 1980-an dan awal 1990-an antara lain Mariam Darus dan M. Solly Lubis.

Para akademisi itu, menjadi narasumber langganan dalam acara-acara diskusi yang diselenggarakan kantor-kantor LBH, termasuk dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri para pimpinan Dewan Penyantun – sekarang Dewan Pembina, pimpinan Badan Pengurus dan pimpinan kantor-kantor LBH. Para akademisi itu juga diminta untuk menulis disejumlah publikasi YLBHI, termasuk dalam jurnal-jurnal yang diterbitkan.(12)

A.2.3. Kepercayaan dan Legitimasi dari Masyarakat

Landasan kokoh berdirinya dan kesinambungan kerja YLBHI, tidak saja datang dari para pimpinan pengurus Yayasan dan kantor LBH, namun kekokohan itu, dapat dikatakan, didapat dari berbagai pihak yang percaya bahwa bantuan hukum yang menjadi ciri khas dan kompetensi utama YLBHI, memang sangat penting untuk dilakukan – dan mesti terus dilanjutkan.

Legitimasi yang datang dari masyarakat semacam itu, memperkokoh keberadaan dan kelembagaan YLBHI sebagai sebuah lembaga. Perhatian dari semua pihak, serta dukungannya, membuat YLBHI mampu bertahan, dan diharapkan terus berkiprah memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, kelompok masyarakat marjinal dan dimarjinalkan.

Prinsip membela tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, etnis, asal usul, agama, keyakinan politik, adalah prinsip yang mesti dipertahankan agar kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat terus diperoleh. Lebih dari itu, posisi dan sikap keberpihakan kepada yang lemah, marjinal dan dimarjinalkan, mesti terus dipegang teguh para advokat dan aktivis LBH.

Diawal berdirinya LBH, sejumlah kasus yang dapat mewakili keyakinan pembelaan semacam itu antara lain ditunjukkan oleh para advokat publik LBH: pembelaan para terdakwa yang dituduh terlibat G-30-S/PKI. Yap ThiamHien, Abdul Rahman Saleh dan Achmad Tamrella, diantara para advokat LBH Jakarta yang menjadi penasehat hukum Asep Suryaman, salah seorang pimpinan Partai Komunis Indonesia.(13) Kasus lainnya: tidak lain sengketa tanah Halim Perdana Kusumah, antara sekitar 500 KK versus Angkatan Udara (AURI) – sengketa pengadaan lahan seluas 1000 ha. Untuk lapangan udara Halim Perdana Kusumah di Kemayoran; kasus tanah kamping Simpruk – sekitar 700 jiwa dikampung itu digusur paksa karena lahannya hendak dibangun komplek perumahan modern; juga kasus tanah Sunter Timur, konflik lahan kepunyaan warga yan ghendak dijadikan komplek gudang entreport.

Para advokat publik LBH juga melakukan pembelaan terhadap Jenderal H.R. Dharsono dan Hariman Siregar dalam kasus Malari, 1974. Ketika itu tim pembelanya, antara lain Suardi Tasrif, Adnan Buyung Nasution, Haryono Tjitrosubono, Amartiwi Saleh, Todung Mulya Lubis dan Luhut M.P. Pangaribuan.(14)

Diera Orde Baru, sejumlah kasus besar yang sempat ditangani advokat publik LBH antara lain: pembelaan sejumlah aktivis pro-demokrasi, termasuk wartawan/jurnalis yang dituduh subversif di berbagai kota besar di Indonesia.

Para advokat LBH mengambil peran penting dalam pembelaan para mahasiswa yang memprotes kebijakan Soeharto pada 1978, atau lebih dikenal dengan peristiwa “Dewan Mahasiswa Indonesia” atau “Buku Putih Mahasiswa Indonesia. Ketika itu 8 Dewan Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Sriwijaya (Unsri) berkumpul dikampus ITB menerbitkan kertas kerja yang menganalisis dan menelanjangi kebijakan pemerintahan Soeharto dibidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, termasuk kebijakan militer. Akibatnya, kampus ITB diserbu tentara, dan para pimpinan mahasiswa ditangkap dan dipenjara. Maqdir Ismail, salah seorang pemimpin mahasiwa Yogyakarta, yang juga ditangkap – kemudian bergabung di LBH.

Pembelaan juga dilakukan bagi para tokoh Kelompok Kerja Petisi 50. Kelompok ini mengeluarkan “Pernyataan Keprihatinan” terhadap kebijakan Presiden Soeharto, yang mengakibatkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dipenjara. Petisi 50, antara lain beranggotakan Mohammad Natsir, Sanusi, H.R. Dharsono, Sjafruddin Prawiranegara, Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santoso, SK Trimurti, Boerhanuddin Harahap. Diantara tokoh Petisi 50 yang tidak ditahan: Ali Sadikin.

Para advokat LBH juga terlibat dalam pembelaan kasus Komando Jihad, peristiwa Tanjung Priok, HR Dharsono. Di akhir-akhir rezim Soeharto, para advokat dan aktivis juga menjadi motor penggerak bagi pembelaan Partai Demokrasi Indonesia dibawah pimpinan Megawati Soekarnoputri – yang kemudian menjadi Presiden RI – pasca penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, 1996. Diberbagai kota dilakukan gugatan massal secara serentak.

Selain kasus subversif dan perkara politik, para advokat publik, aktif membela warga dalam konflik dan sengketa agraria: Kedung Ombo dan Tanah Badega, pendampingan warga korban PT Tanjung Enim Lestari pulp paper (Sumatera Selatan);(15) pendampingan warga korban PT Inti Indorayon Utama (Sumatera Utara);(16) pendampingan warga korban teluk Buyat, PT Newmont Minahasa Raya.(17)

Memasuki millennium baru, kasus yang mengemuka yang ditangani LBH antara lain kasus Abu Bakar Ba’asyir(18) dan para aktivis muslim yang ditangkap sewenang-wenang disejumlah tempat pada 2004.(19) Kantor-kantor LBH juga menjadi pembela kebebasan beragama dan kasus-kasus kelompok individu – antara lain pembelaan terhadap Ahmaddiyah,(20) Lia Eden(21) yang didakwa pasal penodaan agama. Walaupun banyak kritik, cacian bahkan tekanan dan teror, para advokat LBH tetap membela hak hukum para terdakwa.

A.2.4. Transparansi dan Akuntabilitas

Sejak awal, tradisi penerbitan laporan keuangan sudah dilakukan LBH. Di era Adnan Buyung Nasution memimpin LBH Jakarta, secara rutin laporan keuangan dimuat dalam publikasi LBH.(22) Sumber dana LBH ketika itu, dilaporkan berasal dari subsidi Pemda DKI Jakarta, sumbangan perusahaan dan individu, serta kotak donasi LBH, yang dipergunakan untuk gaji, honor dan biaya rutin/administratif. Pada 1973, total penerimaan dana untuk LBH sejumlah Rp 8.697.789. Jumlah ini naik menjadi Rp 9.846.001 pada 1974 dan kembali naik sejumlah Rp 12.008.000 pada 1974.(23) Sumbangan dari perusahaan kepada YLBHI juga dilaporan dalam publikasi LBH seperti dimuat dalam Laporan YLBHI 1984.

Pada 2003, YLBHI menjadi lembaga swadaya masyarakat pertama, yang mempublikasikan laporan keuangannya, di 5 surat kabar nasional, termasuk harian berbahasa Inggris.

A.2.5. Dukungan Pendanaan: Internal, Pemerintah Daerah, Pengadilan, Pengusaha, Publik dan Masyarakat Internasional

Hingga saat ini, keberadaan dan keberlanjutan LBH, tidak lain karena dukungan pendanaan yang didapat dari 4 sumber utama: dana dari internal lembaga – berupa sumbangan dari dewan pembina dan badan pengurus dan kantor-kantor LBH; dana sumbangan masyarakat; alokasi anggaran dari pemerintah daerah, dan pendanaan dari lembaga dana internasional.

Donasi rutin dari anggota Dewan Pembina, merupakan salah satu sumber penting saat ini. Demikian juga dari pimpinan Badan Pengurus dan pimpinan kantor-kantor LBH. Adnan Buyung Nasution, merupakan salah satu Dewan Pembina yang terus menyumbangkan dana bagi operasional kantor LBH. Sumbangan dan dukungan juga diberikan, anggota Dewan Pembina lainnya: Ali Sadikin, Toeti Herati Rooseno, Fauzi Bowo, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ake Arif. Baru pada Juli 2006, dalam sebuah rapat Dewan Pembina dengan Badan Pengurus, dihasilkan komitmen Dewan Pembina untuk menjadi donator tetap dan rutin. Ketika itu rapat dihadiri Adnan Buyung Nasution, Mas Achmad Sentosa, Tuti Hutagalung, Ake Arief, Chairil Syah, dan juga Abdul Rahman Saleh.

Diawal-awal berdirinya LBH, lembaga ini banyak mendapat dukungan dana dari pemerintah daerah. Karenanya, subsidi yang diberikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta kepada LBH Jakarta dan pengalokasian dana untuk pembangunan gedung YLBHI di Jalan Diponegoro, bukan sebuah hal yang baru sama sekali.

Selain Pemda DKI, di awal 1980-an, Pemda Sumatera Utara, banyak memberikan bantuannya kepada LBH Medan.(24) Pemda Sumatera Barat pada 1983 mulai mengalokasikan APBD-nya untuk mendukung kegiatan-kegiatan LBH Padang.(25)

Selain pemberian dana dari Pemda Sulawesi Selatan, LBH Manado, tercatat juga sempat mendapat dana bantuan hukum dari Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Tondano.(26)

Demikian juga pendanaan kantor LBH yang diperoleh dari sumbangan pengusaha dan masyarakat setempat, antara lain sudah didapat sejak awal 1980-an. LBH Medan, ketika itu mendapat dukungan materil dari pengusaha untuk melakukan aktivitasnya.(27) Di Jakarta, para pengusaha atau perusahaan, bahkan memberi sumbangan rutin per bulan, selain bantuan insidentil dan berupa barang.

Tabel
Donatur YLBHI: Melalui Folder

No.	Nama Perusahaan	Sumbangan berupa barang	Donasi (Rp)		Jumlah
No.	Nama Perusahaan	Sumbangan berupa barang	Per bulan	Insidental
1.	PT Garuda Diesel (Ltd.), Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta Pusat		10.000	150.000	80.000
2.	PT Mutiara Record/PT Remaco, Glodok Plaza F/76, Jakarta Kota			150.000	150.000
3.	PT Eurindo Combined, Jl. Dr. Sahardjo 266, Jakarta 12870			60.000	60.000
4.	Garden Hotel, Jl. Kemang Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan			50.000	50.000
5.	Shinto Paint Co, Jl. Semper Kebantenan Cilincing, Jakarta			20.000	50.000
6.	PT Mesindo Agung, Jl. Ancol III/12 Ancol Barat, Jakarta Utara			50.000	20.000
7.	PT Indoprom Company (Indonesia) LTD. PO Box 2109, Jakarta.	Menyumbang 2 (dua) judul majalah/tiap bulan. Reader’s Digest dan Fast Eastern Economic Review			50.000
8.	Kompas Gramedia Intisari, Jl. Palmerah Selatan 26 – 28 Jakarta		125.000		750.000
9.	PT Super Mi Indonesia, Jl. Raya Bogor Km. 24,8 Jakarta 13740		150.000		150.000
10.	PT Tunggal, PO Box. 9/JNG Jakarta		100.000		800.000
11.	PT Percetakan “Sinar Offset”, Jl. Pejagalan I No. 72, Jakarta Kota		100.000	50.000	50.000

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan YLBHI 1984 (YLBHI: 1985, 34-35).

Sumber dana lain, yakni pendanaan dari lembaga donor internasional. Dalam konteks ini, isu negatif berkaitan dengan sumber dana dari luar negeri yang diterima LBH, bukan barang baru dan baru sekarang-sekarang ini muncul. Bahkan pada 1985, telah disadari adanya ketergantungan LBH dari bantuan luar negeri.(28)

B. Bantuan hukum: berbagai pola memperluas akses keadilan bagi masyarakat

“Pohon kelapa dan pohon-pohon lain kami tumbangkan untuk dijadikan palang-palang. Kamu buat barikade dari pohon-pohon itu…”Ini tanah milik rakyat, dilarang masuk berdasarkan pasal 155 dan 156 KUHP…Sebagian kampung kan sudah hancur, sudah rata dengan tanah, yang sebagian lagi belum; itulah yang kami tutup, kami pagar. Pagi-pagi pukul 8 kami sudah siap. Penduduk …berbaris membuat pagar betis.”(29)
(Adnan Buyung Nasution, 2004:253)

Sejak kasus para advokat dan aktivis LBH berdiri bersama masyarakat melawan kekuasaan yang sewenang-wenang – saat kasus Simpruk di tahun 1970-an, saat itulah “Bantuan Hukum Struktural” sudah dipraktikan.

Dalam lintasan aktivitas, sejak berdirinya YLBHI, beragam pola pemberian bantuan hukum yang dilakukan. Aktivitas bantuan hukum, dalam praktik, serasi dan diintegrasikan menjadi aktivitas pemberdayaan dan penguatan kesadaran politik masyarakat.

Bantuan hukum, dalam kerangka kerja LBH merupakan salah satu aktivitas untuk memperluas akses masyarakat atas keadilan. Namun dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, bantuan hukum di peradilan, bukan satu-satunya aktivitas. Makna memperoleh dan menikmati akses keadilan, bukan semata-mata individu atau kelompok masyarakat didampingi dalam proses pemeriksaan di kepolisian atau didampingi ketika persidangan di pengadilan, melainkan juga akses terhadap keadilan yang sesungguhnya. Kerangka berpikir seperti ini, menyebabkan advokasi litigasi (melalui mekanisme peradilan) disandingkan dan diparalelkan dengan aktivitas advokasi diluar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi yang bersifat pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat.

Praktik para pengacara publik dan penggiat bantuan hukum, tidak saja berdebat di ruang sidang, melainkan terjun langsung ke lapangan, dapat dikatakan dipelopori oleh aktivis LBH. Aktivitas semacam ini, dalam sejarah LBH, sudah dimulai sejak era awal YLBHI berdiri. Saat itu, Adnan Buyung Nasution memberikan contoh, jika diperlukan, aktivis LBH perlu mengambil sikap dan mengambil posisi berdiri bersama-sama klien atau kelompok masyarakat korban.

Pencabutan patok-patok kayu kasus Kemayoran, merupakan salah satu momen awal dimulainya “Bantuan Hukum Struktural” secara praktik. Ketika itu, LBH membela warga kemayoran yang menuntut hak atas tanahnya kepada pihak AURI.

Contoh tersebut, kemudian dikembangkan, baik secara otodidak oleh aktivitas LBH, juga akibat komunikasi dengan para tokoh dan akademisi, serta akibat buku bacaan yang dicerna para advokat dan aktivis LBH.

Pertukaran informasi semacam itu, berkembang menjadi konsep pemberdayaan masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan beragam aktivitas dan pola bantuan hukum berkembang ditubuh kantor-kantor LBH.

B.1. Pola Penyuluhan Hukum

LBH Medan di awal tahun 1980-an mempunyai cara unik dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat. Di era kepemimpinan H.M. Kamaluddin, LBH Medan bekerja sama dengan tim kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan untuk memberikan pelayanan kesehatan, setelah itu baru diberikan penyuluhan hukum – dengan menggunakan logika dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat, kemudian baru diberikan informasi hukum.(30)

Pendirian pos-pos kepanjangan dari kantor LBH merupakan salah satu pola yang dilakukan kantor-kantor LBH untuk memperluas akses keadilan kepada masyarakat. Di awal 1980-an, LBH Medan tercatat membentuk 7 pos yang terletak di daerah Labuhan Batu, Tebing Tinggi, Gunung Sitoli, Deli Serdang, Stabat, Asahan dan Tapanuli Selatan. Bahkan LBH Medan mempunyai sebuah pos di Langsa, Aceh Timur.(31)

LBH Jakarta sejak era 1980-an telah memanfaatkan siaran radio, sebagai media penyebarluasan informasi tentang bantuan hukum, termasuk usaha penyadaran hukum bagi masyarakat. Pendidikan-pendidikan hukum juga sudah dimulai, dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok buruh.(32)

LBH Bandung, diera 1980-an juga mempergunakan siaran radio untuk menyebarluaskan informasi hukum. Kerjasama dilakukan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bandung dengan mengisi siaran hukum sekali dalam sebulan.(33)

LBH Manado diera yang sama, telah melakukan penyuluhan hukum dengan memanfaatkan TVRI Manado dalam Siaran Pedesaan dengan bentuk penyajian dengan fragment selama 30 menit, juga acara Topik dalam Lensa, wawancara tentang masalah hukum selama 30 menit. Diera kepemimpinan HJJ. Mangindaan, LBH Manado juga telah mengisi rubrik klinik hukum di harian Obor Pancasila Manado dan Warta Manado. Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan, LBH Manado membentuk Tim Penyuluhan Hukum untuk masyarakat di kotamadya Manado dan Kabupaten Minahasa. Aktivitas lainnya, antara lain memberikan latihan kepada mahasiswa tentang teknik penyuluhan hukum kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).(34)

LBH Yogyakarta dimasa kepemimpinan Artidjo Alkostar – saat ini Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI – juga menggunakan media TVRI dan RRI Yogyakarta serta stasiun radio swasta dalam siaran-siaran hukum. Penerbitan juga dilakukan oleh LBH Yogyakarta antara lain “Dunia Informasi” – berupa kliping, kumpulan berita tentang hukum. LBH Yogyakarta, sempat memiliki Pos di 2 wilayah: Bantul dan Sleman.(35)

Penyuluhan hukum juga dilembagakan dalam bentuk piagam kerjasama YLBHI dengan sejumlah universitas, misalnya Piagam Kerjasama antara YLBHI dengan Universitas Ibn Khaldun Bogor yang bersepakat, pada 25 Maret 1984, menjalin kerjasama kegiatan penataran tenaga penyuluhan hukum untuk wilayah pedesaan.(36) Kegiatan ini semacam ini, dalam perkembangannya dikenal dengan Trainer of Trainers (TOT) atau Pelatihan untuk para Pelatih.

B.2. Pola Pendidikan Hukum dan Pengembangan Paralegal

Tercatat juga, LBH Yogyakarta bekerjasama Fakultas Hukum dengan Universitas Gajah Mada, pernah mengembangkan sebuah bentuk kerjasama: melibatkan para mahasiswa fakultas hukum untuk menjadi fasilitator penyelesaian perkara hukum di masyarakat. Pola semacam ini juga ditujukan sebagai salah satu media kaderisasi di LBH Yogyakarta.(37)

Sejumlah mahasiswa, yang memiliki minat dan semangat untuk membantu masyarakat, dikelompokan kedalam sebuah tim bersama dengan para pengacara publik LBH Yogyakarta. Tim ini, kemudian, mendatangi wilayah pedesaan, dan mengidentifikasi tokoh masyarakat yang berpengaruh didaerah itu. Saat dilapangan, Tim ini mengumpulkan kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat. Jika, perkara atau sengketa ringan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan diantara pihak yang bersengketa. Namun, jika diperlukan, maka tim ini, dapat mengupayakan penyelesaiannya lewat pengadilan. Pola ini, dalam pelaksanaanya, masih menuntut peran besar dari para pengacara publik LBH, karena dalam pemecahan masalah, pengetahuan para pengacara publik relatif masih dominan.

Pendidikan hukum masyarakat dan perekrutan mahasiswa menjadi paralegal LBH, kemudian dikembangkan terus menerus. Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyatakan:
“Kursus pendidikan hukum kilat bagi paralegal hampir setiap tahun satu kali diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia …Peserta kursus pendidikan hukum kilat atau dalam istilah YLBHI pendidikan hukum untuk pemuka informal (informal leaders) terdiri atas para mahasiswa, pemuka-pemuka masyarakat pekerja sosial lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Biasanya para peserta kursus tersebut telah mempunyai pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus kolektif seperti kasus penggusuran tanah, kasus pencemaran/perusakan lingkungan, kasus perburuhan, dan lain sebagainya”.(38)

Selain LBH Yogyakarta, LBH Surabaya diera Abdullah Thalib, juga telah menyelenggarakan kaderisasi mahasiswa hukum tingkat akhir, yang dilibatkan dalam penyelesaian langsung konflik-konflik hukum yang diadukan ke LBH Surabaya.(39)

B.3. Pola Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pola lain, dilakukan dengan cara, mentransfer pengetahuan, keterampilan dan memberikan sepenuhnya cara dan pilihan penyelesaian masalah kepada kelompok atau organisasi rakyat. Konsep ini dikembangkan, melalui beragam pelatihan dan aktivitas pengorganisasian buruh, petani dan kelompok masyarakat lainnya. Pola ini, dirintis sejak era 1980-an, dengan motor penggeraknya, antara lain Fauzi Abdullah.

Pola live-in atau hidup dan belajar dengan masyarakat secara langsung, dikembangkan di sejumlah LBH dipertengahan 90-an. Para pengacara publik dan penggiat bantuan hukum secara bergantian tinggal dikediaman kelompok masyarakat yang tengah mengalami konflik. Pola ini dilakukan dengan 2 tujuan: mencoba menghapus gap atau kesenjangan pengetahuan antara pengacara publik LBH dengan klien yang didampinginya, serta; menunjukan solidaritas penuh dan posisi keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang menjadi korban atau terlibat konflik. Gagasan awal pola ini, untuk mengupayakan kesetaraan antara penggiat bantuan hukum LBH dengan masyarakat.

Tinggal “di lapangan” seperti itu, berkembang dan dikembangkan para pengacara publik dan penggiat bantuan hukum di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Aktivitas semacam ini, bisa dilakukan, dengan bekerjasama dengan para mahasiswa yang menjadi paralegal dan sukarelawan bantuan hukum.

Di LBH Surabaya – pada 90-an, di era Indro Sugiyanto, dengan motor penggerak saat itu, antara lain (almarhum) Munir, Andik Ardiyanto dan Boedhi Widjardjo. Di era itu, LBH Surabaya aktif bekerjasama dengan organisasi-organisasi buruh. Salah satu, kasus besar yang ditangani LBH Surabaya, yakni kasus pembunuhan Marsinah, aktivis buruh pabrik jam PT Catur Putra Surya.(40)

Selain bekerja dengan organisasi buruh, LBH Surabaya juga aktif memfasilitasi pembentukan Papan Jati (Paguyuban petani Jawa Timur). LBH Surabaya belakangan kemudian mengembangkan sebuah konsep Masyarakat Bantuan Hukum (MBH), yang konsep awalnya telah dikenal sejak penghujung 1980-an, dan dikembangkan terutama era Mohammad Zaidun.(41) MBH antara lain dimotori oleh Herlambang. Pola yang dilakukan di Jawa Timur, ditularkan di Jawa Tengah, ketika Andik Ardiyanto diminta untuk masuk ke LBH Semarang. Di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai hubungan kuat dengan organisasi buruh, yang dimotori antara lain Saut Ch. Manalu dan Hemasari Dharmabumi.

Sejak kepemimpinan Chairil Syah dilanjutkan Suharyono, LBH Palembang mulai memberikan bobot lebih berat pada pola pengorganisasian rakyat - dimotori antara lain Munarman dan A. Patra M Zen, aktivitas pengorganisasian masyarakat menjadi corak pokok program-program yang dilakukan LBH Palembang. Diera ini, terbentuk KSKP (Kesatuan Solidaritas Korban Penggusuran – yang kemudian berganti menjadi Kesatuan Solidaritas Kesejahteraan Petani yang berbasis disejumlah kabupaten di Sumatera Selatan.

Diawal 1980-an, LBH Palembang sempat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kehakiman dan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dalam pemberian penyuluhan hukum untuk masyarakat transmigran.(42) Dimasa kepemimpinan Masagus Zainudin, LBH Palembang sempat memiliki Pos di kabupaten Musi Rawas, dan pos di provinsi Bengkulu.(43)

Di Lampung, gerakan rakyat menguat, menjelang kejatuhan Suharto. Diprovinsi ini, keterlibatan LBH Lampung amat penting dalam organisasi Dewan Rakyat Lampung (DRL), dengan basis utamanya para petani korban penggusuran paksa. Di Lampung, para advokat LBH aktif dalam gerakan perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan hak ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) – motor gerakan saat itu antara lain Edwin Hanibal dan Fenta, sekarang Wakil I Badan Pengurus YLBHI.

Pada awal-awal reformasi 1998 – sampai dengan awal tahun 2000, aktivitas re-klaiming tanah-tanah pertanian dan perkebunan sempat marak, sebagai salah satu aktivitas yang advokasi untuk memperjuang hak-hak dasar petani. Diera itu juga, para pengacara publik LBH membela kasus-kasus kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh petani.

Kritik paling utama, para advokat dan aktivis LBH tertinggal dalam advokasi litigasi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, YLBHI dan LBH Jakarta masih tetap menjadi pelopor dalam advokasi litigasi, bahkan masih mendorong penemuan-penemuan hukum baru, antara lain penerimaan hak gugat (‘standing’) oleh warga Negara atau citizen law suit.

Dalam perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan menerima standing warga Negara, dalam perkara perdata antara J. Sandyawan Sumardi, dkk, sebagai Penggugat, versus Negara RI c.q. Kepala Negara, Presiden RI, beserta 9 institusi, sebagai Para Tergugat berkaitan dengan peristiwa pendeportasian 480.000 buruh migrant asal Indonesia dari Malaysia, yang kemudian mengalami penderitaan dalam tempat pengungsian di Nunukan.

Tradisi yang paling kuat, untuk advokasi litigasi diturunkan ke para advokat dan aktivis LBH Jakarta. Dari sini muncul nama-nama Luhut M.P. Pangaribuan, Nursyahbani Katjasungkana, Apong Herlina, Irianto Subiakto dan Daniel Panjaitan – yang selalu terlibat membela aktivis pro-demokrasi semasa perlawanan terhadap rezim Orde Baru di era 1990-an. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Advokat, dirasakan, hampir semua LBH, termasuk LBH Jakarta, mengalami “krisis” advokat. Saat ini, kantor-kantor LBH rata-rata hanya memiliki 2 – 3 orang advokat publik – yang memiliki izin beracara.

C. 36 Tahun Bantuan Hukum oleh LBH: Apa yang Dapat Dipelajari?

Perjalanan 36 tahun LBH memberikan banyak muatan pelajaran sekaligus tantangan bagi para advokat dan aktivis LBH yang saat ini masih setia bekerja untuk lembaga publik ini. Pelajaran ini tentu saja, dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi lembaga-lembaga bantuan hukum dan organisasi advokasi yang saat ini tumbuh bak jamur dimusim hujan.

C.1. Menjadi mata rantai

YLBHI, dapat dikatakan telah berhasil menjadi jembatan bagi kelas terpinggirkan dengan kelas elit. Lembaga ini telah menjadi sebuah mata rantai yang menghubungkan rakyat kebanyakan dengan para pemegang kekuasaan di republik ini.

Setiap kantor LBH menjadi tempat para pencari keadilan mengadu, mencurahkan isi hati tentang masalah yang dihadapi. Dalam kurun waktu 35 tahun, YLBHI telah memiliki 15 kantor LBH di 15 provinsi.

Dalam perkembangannya, para advokat publik dan aktivis YLBHI telah menjadi mata rantai dan mewakili mulut masyarakat. Pasca 1996, mata rantai ini dapat dikelompokkan menjadi 3 menurut divisi yang dibentuk diera Bambang Widjojanto. Ketika itu Teten Masduki menjadi Kepala Divisi Perburuhan YLBHI. Hingga saat ini nama-nama aktivis LBH masih bergelut dalam isu perburuhan, seperti Surya Tjandra dan Rita Olivia (LBH Jakarta), Saut Ch. Manalu, Hemasari Dharmabumi (LBH Bandung).

Tabel
Ketua Dewan Pengurus/Badan Pengurus
Yayasan LBH Indonesia

No.	Periode	Ketua
	1981 – 1984 (1983)	Adnan Buyung Nasution
	1983 – 1984	Todung Mulya Lubis
	1984 – 1987	Todung Mulya Lubis
	1987 – 1990	Abdul Hakim Garuda Nusantara
	1990 – 1993	Abdul Hakim Garuda Nusantara
	1993 – 1997 (1995)	Adnan Buyung Nasution
	1995 – 1996	Soekardjo Adidjojo (Caretaker)
	1996 – 1997	Bambang Widjojanto
	1997 – 2000	Bambang Widjojanto
	2000 – 2002	Irianto Subiakto, Totok dan Mappinawang (Caretaker)
	2002 – 2007 (2006)	Munarman
	Mei 2006	A. Patra M. Zen (Caretaker)
	Sep. 2006 – 2011	A. Patra M. Zen

C.2. Menjadi inspirator advokasi dalam arti luas

“Advokasi”, tidak menjadi kata yang populer dikalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat, namun kata ini, juga telah menjadi satu gugus program kerja dibanyak oranisasi masyarakat sipil. Oleh advokat publik dan penggiat bantun hukum LBH, Advokasi tidak saja diartikan mendampingi klien dimuka pengadilan, namun dikembangkan menjadi aktivitas mempengaruhi substansi dan muatan kebijakan dan aturan perundang-undangan – atau lebih diistilahkan dengan advokasi kebijakan, yang diletakan dalam kerangka kerja LBH sebagai “pembaruan hukum”.(44)

Para advokat dan aktivis LBH dengan aktif melakukan aktivitas lobby dan berperan dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR/D saat peraturan perundang-undangan dibahas. Kegiatan yang seringkali dilakukan, berkaitan dengan advokasi kebijakan, antara lain “pertemuan-pertemuan ilmiah untuk memberikan masukan bagi proses pembentukan dan penegakan hukum…yang kemudian dijadikan bahan masukan bagi DPR-RI”.(45)

Tidak saja berada diluar arena, advokat publik dan aktivis LBH, seringkali diminta duduk dalam panitia perumus sebuah peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan yang diterbitkan pemerintah. Adnan Buyung Nasution, misalnya, duduk dalam Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU Hak Asasi Manusia, RUU Pengadilan HAM, RUU Peradilan Tata Usaha Negara, RUU Tindak Pidana Korupsi, RUU Pemilu, RUU Advokat.

Dalam perkembangannya, aktivitas legal drafting dan monitoring peraturan perundang-undangan, mendorong YLBHI turut melahirkan Konsorsium Pembaruan Hukum Nasional (KRHN).(46) Peran advokat dan aktivis LBH hingga saat ini terus dilibatkan dalam perancangan perundang-undangan dan peraturan pemerintah.(47)

Selain KRHN, para advokat dan aktivis LBH turut membidani pembentukan organisasi-organsisai masyarakat sipil seperti KontraS (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Voice of Human Rights, Baku Bae(48) - belakangan menjadi Institut Titian Perdamaian, dan ICW (Indonesian Corruption Watch). Organisasi-organisasi ini terbentuk dimasa kepengurusan Bambang Widjojanto. Belum termasuk organisasi-organisasi dimasing-masing provinsi yang pembentukannya juga diilhami dan diinisasi oleh para advokat dan aktivis LBH.

Pola pembentukan lembaga-lembaga tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 3 besaran pokok. Pertama, difasilitasi dari program LBH, termasuk kontribusi pendanaan, dengan dukungan para advokat dan aktivis LBH diperiode yang sama.

Kedua, dimotori oleh advokat dan aktivis LBH, namun pendanaannya bukan berasal dari dana khusus yang diambil dari dan program LBH.

Ketiga, dibentuk dan didirikan oleh alumni LBH, setelah advokat dan aktivis LBH tidak lagi bekerja penuh waktu di LBH. Karenanya, dalam sejumlah kegiatan dibanyak tempat, seringkali muncul seloroh “reuni LBH” – yang berarti para advokat dan aktivis LBH kembali bertemu, walaupun sudah mewakili lembaga yang berbeda-beda.
Sejumlah advokat dan aktivis LBH yang menjadi aktor utama pendirian organisasi masyarakat sipil. Dalam era kepengurusan Adnan Buyung Nasution dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, para advokat dan aktivis LBH, turut berkontribusi melahirkan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan INGI – selanjutnya berubah menjadi INFID (International NGO Forum on Indonesian Development).

Selanjutnya, Albert Hasibuan mendirikan LKBH Golkar. Nani Yamin membentuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk keluarga, wanita dan anak – yang berada dilingkungan Mesjid Al-Azhar.

Todung Mulya Lubis, menjabat ketua Dewan Pengurus (1983 – 1987), merupakan alumni LBH yang turut membentuk banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia, diantaranya Cetro (Centre for Electoral Reform), Imparsial, Yayasan Aceh Kita, P2D (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi), termasuk Yayasan TIFA – lembaga donor yang berkantor di Jakarta.

Hendardi, Luhut M.P. Pangaribuan, Mulyana W. Kusumah menjadi aktor-aktor penting dalam pendirian PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia). Selain itu, Mulyana juga dikenal sebagai pelopor pendirian KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu).

Selanjutnya, Abdul Hakim Garuda Nusantara – yang saat ini menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – selepas dari YLBHI membentuk ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Sementara Mas Achmad Sentosa, membentuk ICEL (Indonesian Center for Environemental Law). Nursyahbani Katjasungkana, yang pernah menjabat Direktur LBH – sekarang anggota DPR RI membentuk LBH Apik. Generasi yang lebih muda, seperti Surya Tjandra dan Rita Olivia Tambunan membentuk TURC (Trade Union Rights Centre); generasi lebih muda lagi, seperti Misbachuddin Gamma, yang turut membentuk LBH Pers. Banyak advokat dan aktivis LBH juga mendorong pembentukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dimasa-masa awal lembaga ini. Kantor-kantor LBH, dijadikan vocal point bagi jaringan KPA dibanyak provinsi. Tentu masih banyak, yang tak dapat disebut satu per satu.

C.2.1. Menyediakan Informasi dan Publikasi: Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Menyediakan informasi dan menyebarkannya: adalah salah satu aktivitas kampanye yang dilakukan sejak awal YLBHI berdiri. Bantuan hukum yang diberikan tidak saja bertujuan membantu dan membela klien LBH, namun mempunyai efek lain: menyebarluaskan informasi dan fakta tentang situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Dukungan media baik cetak maupun elektronik, merupakan bentuk kerjasama yang penting dalam menyebarluaskan berita dan informasi tentang kasus-kasus dan analisis yang diterbitkan YLBHI. Dengan dukungan ini, aktivitas bantuan hukum yang di lakukan para advokat, penggiatan dan sukarelawan YLBHI dapat diketahui masyarakat banyak. Sebaliknya, para pembuat kebijakan pun dapat mengetahui posisi dan sikap YLBHI dalam penanganan kasus atau masalah-masalah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat miskin dan buta hukum.

Selain menerbitkan sendiri publikasinya, sejak lama LBH bekerjasama dengan 2 lembaga: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial) dan YOI (Yayasan Obor Indonesia). Pada 1984 misalnya, YLBHI bekerjasama dengan LP3ES menerbitkan bulletin berbahasa Inggris, Human Rights Report.(49)

Publikasi yang memuat fakta dan kasus-kasus pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, dikemas menjadi laporan hak asasi manusia, yang diterbitkan secara rutin. Tradisi ini sudah dimulai sejak penghujung 1970-an.(50) Selain itu, juga menjadi tradisi YLBHI untuk mempublikasikan catatan awal tahun atau lebih dikenal dengan istilah Catahu. Dalam laporan ini dimuat analisis dan prediksi atas situasi dan kondisi penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia kedepan.

Tradisi penerbitan buku-buku tentang hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, berkembang pada masa Dewan Pengurus – sekarang disebut Badan Pengurus – sejak Abdul Hakim Garuda Nusantara, hingga saat ini. Motor publikasi YLBHI ketika itu, Selain Abdul Hakim, juga Benny K. Harman, Mulyana W. Kusumah, Luhut M.P. Pangaribuan dan Paul S. Baut, Kepala Departemen Penerbitan YLBHI.(51)

Diera Abdul Hakim, YLBHI juga aktif menerjemahkan buku-buku dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.(52) Selain itu, diterbitkan juga “Radar”, dengan motto “Keadilan untuk Semua”, sebuah terbitan yang ditujukan sebagai “sarana komunikasi yang aktif, timbal balik dan berkala untuk kalangan sendiri. Dimaksudkan juga sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai masalah hukum”.(53)

Menariknya, diera itu, YLBHI juga menerbitkan juga sebuah buku “Tanya Jawab Masalah Pengawai Negeri Sipil”(54) dan Petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80 yang memuat pedoman kebijakan bagi proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia.(55)

Dipertengahan 1990-an, Direktorat Operasional YLBHI mempublikasikan “Seri Laporan Kasus”, diantaranya Seri Laporan Kasus Sri Bintang Pamungkas (SBP), yang memuat dokumen proses hukum SBP yang menguasakan kepada advokat publik YLBHI mengajukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Jaksa Agung RI – yang memuat perintah pencegahan SBP bepergian ke luar negeri – ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada 13 Juli 1995.(56) Publikasi semacam ini, merupakan kelanjutan dari publikasi yang secara khusus memuat dokumen proses hukum sebuah kasus yang dihadapi klien LBH. Sebelumnya, YLBHI juga sempat mempublikasikan antara lain, pleidoi A.M. Fatwa didepan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(57)

Diera pertengahan 90-an, terutama sejak era Bambang Widjojanto, publikasi YLBHI dimotori Andi Achdian,(58) Daniel Hutagalung(59) dan Robertus Robet.(60) Diera ini dimulai penerbitan Jurnal Diponegoro 74 – tradisi yang berjalan hingga sekarang.

Pada era kepengurusan Munarman, diterbitkan Serial Laporan YLBHI yang menyediakan analisis secara tematik.(61) Diera ini, publikasi mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya disusun antara lain oleh A. Patra M. Zen yang menjadi Kepada Divisi Hak-hak Ekosob YLBHI.(62)

C.2.3. Melakukan kampanye publik dan penggalangan solidaritas: fora nasional dan internasional

Salah satu aktivitas yang identik dengan advokasi, tidak lain aktivitas kampaye publik.
Kampanye publik, selain untuk mempengaruhi kebijakan dilevel Negara dan organisasi dunia, juga bertujuan untuk menggalang solidaritas dilevel domestik, regional dan global.

Untuk tujuan itu, YLBHI terlibat aktif dalam pembentukan organisasi masyarakat sipil dilevel regional, antara lain the Regional Council on Human Rights pada 1981 – yang diprakarsai antara lain Yap Thiam Hien dan Adnan Buyung Nasution (Indonesia), Jose W. Diokno (Filipina), T. Rajamoorthy (Malaysia) dan Thongbai Thongpao (Thailand). Contoh lain, Forum Asia yang dibentuk menindaklanjuti pertemuan organisasi non-pemerintah di Manila pada 1991 – yang saat ini mempunyai 36 anggota di 14 negara Asia. Pada General Assembly Forum Asia ke-5 di Bangkok 26 – 27 November 2006, YLBHI yang diwakil A. Patra M. Zen, terpilih melalui voting untuk menjadi salah satu Executive Committee Forum Asia periode 2006 – 2009.

C.3. Menjadi promotor ide dan praktik

Warna gagasan yang berkembang dan dikembangkan dalam LBH, dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang dibawa para advokat dan aktivisnya, dari hasil pertukaran dan belajar di fora regional dan internasional, juga hasil dari menempuh studi lanjutan di dalam dan luar negeri.

Selain Adnan Buyung Nasution, yang menjadi anggota International Commission of Jurist (ICJ), gagasan hak asasi manusia dikembangkan antara lain oleh Todung Mulya Lubis.(63) Di era kepemimpinan Adnan Buyung Nasution, sebagai Direktur LBH Jakarta, sudah dirintis penerbitan Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam Laporan yang diterbitkan pada 1979, Adnan Buyung Nasution menyatakan:

“…Laporan tahunan ini adalah suatu usaha awal pemahaman diri: sejauhmana kita menghargai hak-hak azasi bangsa kita: manusia Indonesia itu sendiri. Tentu laporan ini tidak memuat semua hal yang terjadi di tanah air karena disamping itu belum mungkin juga karena LBH sendiri hanyalah satu badan yang memiliki keterbatasan-keterbatasn. LBH tidak ada dimana-mana. Namun demikian, LBH berusaha menampilkan semua fakta yang menurut LBH pantas untuk dilaporkan…”(64)

Dipenghujung tahun 1970-an, LBH Jakarta sudah membentuk Divisi Hak-hak Asasi Manusia, dengan para personil antara lain T. Mulya Lubis, Abdul Rahman Saleh, Abdul Hakim, Nasroen Yasabari, Happy August dan Mulyana W. Kusumah. Divisi inilah yang menyiapkan laporan HAM LBH Jakarta ketika itu. Dukungan dan saran diberikan oleh Sajogyo, Suharsono Sagir, Yuwono Soedarsono, Atmakusumah, Kartono Mohammad dan Yap Thiam Hien, bahkan Sidney Jones – yang saat ini dikenal tulisan-tulisan tentang berbagai isu hak asasi manusia di Indonesia.(65) Laporan Hak Asasi Manusia, kemudian menjadi tradisi di YLBHI dan kantor-kantor LBH.

Sebagai tambahan, istilah public interest litigation, sudah diperkenalkan pada awal 1980-an oleh para advokat LBH. Metode ini kemudian dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pengajuan gugatan class action, legal standing, citizen law suit, hingga wacana pengajuan permohonan constitutional complaint (pengaduan konstitusional).

C.4. Menjadi bidan bagi lahirnya para aktivis dan pejuang hak asasi manusia

Dalam laporan Tahunan YLBHI yang terbit pada 1985, tercatat per 1984, kantor LBH sudah berdiri di 9 ibukota provinsi yakni: Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang – sekarang Makassar dan Manado.(66)

Ribuan advokat publik, aktivis, paralegal, sukarelawan (volunteer) lahir dari rahim LBH. Advokat dan aktivis saat ini, sudah banyak yang tak mengetahui, atau sempat mengenal para pelopor dizaman awal LBH. Adnan Buyung Nasution, tentu saja tidak sendiri: ia didukung dengan tulus oleh banyak orang, antara lain Minang Warman, Sukayat, Syamsi Bachrum Nasution – adik kandung Adnan Buyung Nasution yang memberikan dukungan saat LBH berdiri di Jalan Ketapang, Jakarta.

Tercatat nama-nama sarjana hukum, yang menjadi angkatan ke-1 LBH, seperti: Mohammad Assegaf, Tatang Suganda, Indra Munaan, Nurni Husein dan Sri Rezeki. Setelah itu, bergabung sejumlah nama, dan turut membantu LBH, seperti: Abdul Rahman Saleh, T. Mulya Lubis, Tuti Hutagalung, Albert Hasibuan, Erman Rajagukguk, Mas Ahmad Santosa, Lelyana, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mulyana W. Kusumah, Luhut M.P. Pangaribuan, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, Hotma Sitompul, Fauzi Abdullah, Nani Yamin, Nurni Husein.(67)

Pengembangan staf dimulai sejak 1980-an, utamanya dirintis oleh LBH Jakarta, dengan cara antara lain mentorship, kuliah-kuliah tambahan, diskusi panel dan magang.(68) LBH Jakarta kemudian mengembangkan sebuah proses seleksi para advokat dan aktivisnya, melalui Kalabahu (Karya Latihan Bantuan Hukum). Pada 2001, Kurikulum Kalabahu, diperbaruhi dengan menambah materi “turun dan aksi ke lapangan” – para peserta kalabahu melihat dan membuat laporan langsung di wilayah-wilayah dimana korban pelanggaran hak asai manusia berdomisili/tinggal. Ketika itu A. Patra M. Zen, sebagai Kepala Divisi Riset, Publikasi dan Pendidikan merangkap Ketua Panitia Pelaksana Kalabahu 2001.

Dalam Rapat Kerja Nasional YLBHI di Denpasar, 2003, salah satu hasil keputusannya, antara lain mandat untuk pengembangan jenjang pendidikan bagi advokat dan aktivis LBH. Namun, pelaksanaanya belum semua dapat dilaksanakan. Mandat yang sudah dilaksanakan, antara lain penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) pada 2005 di Parung Jawa Barat dan 2006 di Jakarta.

C.5. Menjadi rumah rakyat

Gedung YLBHI tidak saja menjadi tempat para korban mengadukan masalahnya, namun juga telah menjadi tempat bertemu para tokoh, aktivis, jurnalis dan wartawan. Rahardjo Waluyo Djati dan Faisol Reza, salah seorang korban penculikan pada 1998, diculik di RSCM Jakarta pada 12 Maret 1998, usai melakukan konferensi pers Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD) di kantor LBH.

Ruang kantor LBH, seringkali dipakai untuk tempat menginap para warga yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Sementara halaman kantor, dijadikan tempat beragam aksi unjuk rasa, menaruh spanduk hingga aksi mogok makan.

C.5.1. Menjadi tempat deklarasi dan kampanye publik

Pendeklarasian sejumlah organisasi politik dan organisasi massa, mengambil tempat di Ruang Adam Malik, sebuah ruang yang biasa digunakan untuk tempat berdiskusi dan pelaksanaan konferensi pers di gedung YLBHI. Sebagai contoh pendeklarasian Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 22 Juli 1996, Komite Pendukung Megawati (KPM), pada 12 Februari 1998. Tradisi semacam itu terus berlanjut, antara lain pendeklarasian gerakan anti-premanisme pada 3 Juli 2006 – saat itu turut mendeklarasikan gerakan ini antara lain Shinta Nuriyah – isteri mantan Presiden Abdurrahman Wahid.(69) Hingga sekarang, kantor-kantor LBH seringkali digunakan oleh individu, kelompok dan organisasi masyarakat untuk penyelenggaraan konferensi pers.

C.5.2. Menjadi tempat gagasan dan perlawanan dimulai

Adnan Buyung dan Yap Thian Hiem, banyak menyampaikan gagasan sekaligus mengupayakannya. Gerakan pembebasan Tahanan Politik (Tapol), misalnya, telah disuarakan sejak 1970-an, seusai keduanya dilepas dari tahanan tanpa peradilan, setelah peristiwa Malari.

Kantor-kantor LBH seringkali digunakan untuk menyusun formula perlawanan dan aktivitas advokasi. Tidak sedikit, koalisi atau lembaga-lembaga advokasi lahir dari diskusi yang berawal dari kantor LBH, atau diinisiasi oleh para advokat publik dan penggiat bantuan hukum LBH. Gerakan anti-korupsi di Sumatera Barat yang awalnya seringkali mengadakan rapat di LBH Padang. Contoh lain, gerakan kampanye anti mafia peradilan, yang dimotori LBH Jakarta dan juga Jaringan Solidaritas untuk Penghentian Penggusuran.(70)

Di awal 2002, gagasan promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) dimulai secara lebih sistematis, dengan pembentukan sebuah divisi. Promosi hak-hak ekosob, kemudian dijadikan tema sentral rapat kerja Nasional pada Juli 2005 di Denpasar, Bali.

D. Penutup: Penghargaan dan Pengakuan

"Pemerintah yang saya pimpin tidak pernah merasa tersinggung, marah, atau jengkel terhadap setiap langkah hukum yang dilakukan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan lembaga-lembaga sejenis lainnya,"
(Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 24 April 2006)

Berbagai penghargaaan kepada LBH secara kelembagaan, dan penghargaan kepada para advokat dan aktivis LBH merupakan bentuk pengakuan terhadap aktivitas dan penggiat bantuan hukum yang bekerja di LBH.

Secara kelembagaan LBH memperoleh penghargaan Roger Baldwin Medal of Liberty. Sejumlah penghargaan juga diterima oleh pada advokat dan aktivis LBH, sebagai bentuk pengakuan terhadap kerja-kerja yang dilakukannya.

Adnan Buyung Nasution, memperoleh penghargaan: International Award for Legal Aid di Stockholm, 1976 dan London, 1977; dianugerahi Man of the Year (Indonesia Raya, 1987); mendapat penghargaan Bintang Maha Putera pada 2000. Tercatat juga, Bambang Widjojanto, memperoleh penghargaan Robert Kennedy Human Rights Award. Saat menjadi Wakil Ketua Bidan Operasional, Munir memperoleh penghargaan the Right Livelihood Award, 2000; Hounourable Mention, UNESCO – Madanjeet Singh Prize for Tolerance and Non-Violence, 2000; sebagai salah seorang dari 20 young leaders of Asia for the Millenium III (Asia Week, 1999); salah seorang dari 100 Orang Indonesia Terkemuka Abad XX (majalah Forum Keadilan), dan Man of the Year (majalah Ummat, 1998).

Kerja para advokat dan aktivis LBH, belakangan mendapat pengakuan. Dalam pertemuan puncak bantuan hukum yang diselenggarakan LBH pada 24 April 2006, sinyal perhatian Pemerintah telah diberikan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudyono (SBY), tidak kurang dari 8 menteri, termasuk Jaksa Agung RI dan Kapolri Jendral (Pol) Sutanto menghadiri acara ini. Presiden SBY ketika itu menyatakan pendapatnya tentang LBH,"walaupun kadang, suaranya terdengar keras dan lantang. Tidak perlu diubah, tidak apa-apa".(71) Menurutnya, setiap langkah yang dilakukan LBH dan pihak manapun sepanjang dilandasi itikad baik untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum, harus disambut baik.(72)

Baru-baru ini, YLBHI juga dipercaya menjadi penyelenggara aktivitas High Level Commission on Legal Empowerment for the Poor (CLEP) kemudian berubah menjadi CLEP (Commission on Legal Empowerment of the Poor), sebuah komisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan menggerakkan aktivitas pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin diseluruh dunia.(73)

Jakarta, 6 Desember 2006

Catatan Belakang

(1) Lihat Kompas. 12 Oktober 2005. “Refleksi 25 Tahun YLBHI. Harus Bisa Jawab Tuntutan Masyarakat”.
(2) Lihat antara lain John M. Echols dan Hassan Shadily. 2003. Kamus Indonesia Inggris. Edisi Ke-3. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Gramedia Jakarta., h. 333. Dalam kamus ini, LBH diterjemahkan menjadi legal aid services.
(3) Lihat antara lain ARRC. 2003. A Directory of Asia and the Pacific Organizations Related to Human Rights Education Work. 3rd Edition. Bangkok: ARRC, p. 111.
(4) Setelah Kongres Peradin III, Agustus 1969 guna mewujudkan idenya, Adnan Buyung Nasution, sempat mendatangi Ali Moertopo untuk mengutarakan rencana pembentukan LBH – yang juga memberikan bantuan pada awal LBH Berdiri, seperti 5 buah skuter. Kemudian menemui Gubernur DKI Jaya, Ali Sadikin, yang kemudian sangat banyak membantu keberadaan LBH. Lihat Adnan Buyung Nasution. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto. Jakarta: Aksara Karunia, h. 221.
(5) Dikutip dari Ibid., h. 216.
(6) Lihat Adnan Buyung Nasution. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Karunia, h. 25.
(7) Ibid.
(8) Dikutip dari Paul S. Baut. “Pendahuluan. Pemimpin dan Kepemimpinan yang Mandiri” dalam Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan (eds.). 1989. Loekman Wiriadinata, S.H. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: YLBHI, h. 9.
(9) Lihat Daniel S. Lev. “In Memoriam: Yap Thian Hien” dalam Daniel Hutagalung (ed.). 1998. Yap ThiamHien: Negara, HAM dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI, h. xiii.
(10) Adnan Buyung Nasution. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto., Op.cit., h. 223.
(11) Dikutip dari Abdul Hakim Garuda Nusantara. “Kata Pengantar” dalam YLBHI. 1991. Suardi Tasrif dalam Kenangan. Jakarta: YLBHI, h. i.
(12) Tulisan Satjipto Rahardjo misalnya, dimuat dalam publikasi Radar, yang diterbitkan YLBHI. Lihat Satjipto Rahardjo, “Masalah-masalah Hukum dan Sosial dan Rangka Pemerataan Keadilan” dalam Radar. Maret – April 1988, h. 38 – 43. Tulisan ini, sebelumnya disampaikan pada Lokakarya Masalah Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum se-Jawa Tengah kerjasama dengan LBH Semarang dan PWI Jateng, Ungaran 25 – 26 Februari 1988.
(13) Lihat LBH. 1976. Legal Aid in Indonesia (Five years of the Lembaga Bantuan Hukum). Jakarta: LBH, p. 20.
(14) Lihat T. Mulya Lubis. “In Memoriam: S. Tasrif. Pejuang Hukum yang Kesepian”, dalam YLBHI. 1991. Suardi Tasrif dalam Kenangan. Jakarta: YLBHI, h. 47 – 52.
(15) Tentang kasus itu, lihat antara lain Down to Earth Nr. 44 Februari 2000. “Protest at PT TEL pulp plant”. Teks di http://dte.gn.apc.org/44PTT.htm;
(16) Lihat antara lain Kompas. 8 Juni 2003. “Kronologi Kemelut Indorayon”;
(17) Tentang kasus ini, lihat antara lain. Suara Merdeka. 29 September 2004. “Kasus Buyat Tetap Dilanjutkan. YLBHI: Ujian untuk Polri”.
(18) Tentang pembelaan advokat dan aktivis LBH untuk Abu Bakar Ba’asyir, lihat antara lain: Tempointeraktif. 6 April 2004. “Adnan Buyung: Kalau Jadi Kacung Lebih Baik Da’i Berhenti”. Teks di http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/04/06/brk,20040406-30,id.html; Tempointeraktif. 5 April 2004. “Besok, Pengacara Ba”asyir Tentukan Sikap”. Teks di http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/04/05/brk,20040405-20,id.html
(19) Lihat antara lain. Gatra.com. 19 Juli 2005. “Ahmadiyah Tunjuk YLBHI Sebagai Kuasa Hukum”; Detikcom. 6 Agustus 2004. “Keluarga Aktivis Muslim Solo Minta Perlindungan YLBHI”.
(20) Detikcom. 13 September 2005. “LBH: Jemaat Ahmadiyah Punya Hak Kebebasan Agama”; Detikcom. 16 September 2005. “Warga Ahmadiyah Yogyakarta Datangi Kantor LBH Yogya”; Detikcom. 23 September 2006. “LBH Bandung Bentuk Tim Investigasi Penyerangan Ahmadiyah”; Detikinet.com. 14 Desember 2005. “Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH”
(21) Gatracom. 19 April 2006. “Kasus Penodaan Agama. Lia Eden Mulai Disidang”; Detikcom. 1 Januari 2006. “50 Pengacara Bela Lia Eden”.
(22) Lihat LBH. 1976. Legal Aid in Indonesia (Five years of the Lembaga Bantuan Hukum). Jakarta: LBH, p. 53 - 54.
(23) Ibid.
(24) Ibid, h. 10.
(25) Ibid., h. 11.
(26) Ibid, h. 15.
(27) Ibid, h. 10.
(28) Ibid., h. 33.
(29) Adnan Buyung Nasution. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto, Op.cit., h. 252.
(30) Lihat Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. Op.cit, h. 6.
(31) Ibid, hal. 10.
(32) Ibid, h. 13.
(33) Ibid, h. 14.
(34) Ibid, h. 15.
(35) Ibid, h. 17.
(36) Lihat Ibid, h. 22.
(37) Lihat Ibid., h. 17.
(38) Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Paralegal Sebagai Bagian Dari Profesi Pelayanan Hukum di Indonesia” dalam D.J. Ravindran. 1989. Buku Penuntun untuk Latihan Paralegal. Jakarta: YLBHI , h. x.
(39) Lihat Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. Op.cit., h. 17.
(40) Pada 8 Mei 1993, mayat Marsinah ditemukan sekelompok anak-anak di gubuk ditengah sawah di desa Jagong, kecamatan Eilangan Kabupaten Nganjuk. Marsinah saat itu berusia 25 tahun. Mengenai kasus ini, lihat antara lain Alex Supartono. 1999. Marsinah. Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan Indonesia. Jakarta: YLBHI.
(41) Penggunaan istilah MBH, antara lain dapat ditemui dalam Radar. Maret – April 1988. Lihat Rubrik “Jejak LBH”, h. 69.
(42) Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. Op.cit., h. 11.
(43) Ibid, h. 12.
(44) Lihat Ibid, , h. 6.
(45) Dikutip dari Ibid, h. 6.
(46) Publikasi yang berkaitan dengan advokasi kebijakan antara lain dapat dilihat dari buku-buku terbitan YLBHI dan KRHN, seperti: Teten Masduki, Selma Widhi Hayati, Husaimah Husain, dkk. 1998. Pokok-Pokok Pikiran YLBHI tentang YLBHI ; KRHN dan KPA. Jakarta: YLBHI; Tim Penulis. Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria. Menuju Penegakan Hak-hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Agraria. Jakarta: KRHN dan KPA.
(47) Contoh paling mutakhir, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga melibatkan YLBHI dalam Panitia Penyusunan RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Jenis-jenis Tindakan. Surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan No. I2.UM.02.10-945, 29 November 2006.
(48) Lihat antara lain Baku Bae. 2001. The Community-Based Reconciliation Process of Baku Bae in Maluku. Jakarta: Baku Bae Foundation, p. 10.
(49) Lihat Lihat Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. 1985. Laporan Tahunan 1984. Jakarta: YLBHI, h. 31. Ketika itu pendanaan didukung oleh FNS (Fredrich Naumann Stichtung).
(50) Dalam penyusunan laporan HAM itu, banyak pihak turut membantu, antara lain Dawam Rahardjo, Hero Kuntjorojakti, Daniel Dhakidaer, Kartono Mohammad, Atmakusumah.
(51) Publikasi yang diterbitkan di era Abdul Hakim Garuda Nusantara, antara lain: Mulyana W. Kusumah. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan. Seuatu Perspektip Kriminologi. Jakarta: YLBHI; Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1989. Politik Hukum Indonesia. YLBHI: Jakarta; Luhut M.P. dan Benny K (eds). Harman. 1989. Hak Rakyat atas Pembangunan. 40 Tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Jakarta: YLBHI dan Friedrich Naumann Stiftung; Mulyan W. Kusumah, Paul S. Baut dan Benny K. Harman. 1989. Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum. Jakarta: YLBHI; Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan. 1989. Loekman Wiriadinata, SH. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: YLBHI; Paul S. Baut (ed.). Legal Aid in Developing Countries. Jakarta: YLBHI; Paul S. Baut (ed.) 1989. Remang-remang Indonesia. Laporan Hak Asasi Manusia 1986 – 1987. Jakarta: YLBHI; Paul S. Baut dan Beny K. Harman. Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jakarta: YLBHI. D.J. Ravindran (Ed.). 1989. Buku Penuntun untuk Latihan Paralegal. Jakarta: YLBHI; Paul S. Baut (ed.). 1990. Dilema Arus Pembangunan. Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1988. Jakarta: YLBHI.
(52) Lihat antara lain C.B. MacPherson. 1989. Pemikiran Dasar tentang Hak Milik. Jakarta: YLBHI.
(53) Dikutip dari Radar. ISSN 0216 – 7476.
(54) Lihat Tatang Suganda. 1988. Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: YLBHI.
(55) Michael M. Cernea. 1990. Petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80. Pemukiman Penduduk Secara Terpaksa Dalam Proyek-proyek Pembangunan. Jakarta: YLBHI.
(56) Perkara No. 080/G/1995/IJ/PTUN-JKT. Ketika itu, yang menjadi Kuasa Hukum Penggugat antara lain Sukardjo Adidjojo, Amartiwi Saleh, Bambang Widjojanto, Mohammad Assegaf dan Jonly Joihin.
(57) A.M. Fatwa. 1989. Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili. Pembelaan Didepan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Desember 1985. Jakarta: YLBHI
(58) Publikasi YLBHI. 1998. Politik Pembebasan Tapol. Jakarta: YLBHI; Razif. 1998. Sejarah Pemikiran Serikat Buruh Indonesia. Andi Achdian (ed.). Jakarta: YLBHI.
(59) Antara lain, Daniel Hutagalung (ed.). 1998. Yap ThiamHien: Negara, HAM dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI.
(60) Publikasi YLBHI. 1999. School for Rape. Perkosaan Sistematis di Burma. Jakarta: YLBHI.
(61) Lihat situs YLBHI, www.ylbhi.or.id
(62) Lihat antara lain A. Patra M. Zen. 2004. Tidak Ada Hak Asasi yang Diberi. Jakarta: YLBHI.
(63) Adnan Buyung Nasution bersama-sama dengan para pakar Rijksuniversiteit Utrecht dan Leiden – Pieter van Dijk, Th. C. van Boven, L. Betten, menerbitkan sebuah buku pertama di Indonesia, yang memuat relatif lengkap norma dan standar internasional hak asasi manusia. Ide penerbitan buku ini sudah dimulai diawal 1980-an, dimotori Ivan Katz. Buku yang pertama kali dicetak versi bahasa Indonesianya pada 1997 ini kemudian diperbaruhi dan diterbitkan pada Juni 2006. Lihat Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. 1999. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Cetakan ke-3. Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan KAA. Sementara, pada 1993, juga bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, Todung menyunting sebuah buku penting dalam publikasi HAM di Indonesia. Buku ini memuat kumpulan tulisan dari para professor dan pemikir HAM terkemuka di dunia. Lihat T. Mulya Lubis (Penyunting). 1993. Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia. Isu dan Tindakan. Edisi ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
(64) Adnan Buyung Nasution, “Pengantar” dalam T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah (eds.). 1979. Laporan Tahunan Keadaan Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia. Jakarta: LBH Jakarta, h. 2; lihat juga T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah. 1981. Langit Masih Mendung. Laporan Keadaan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia 1980. Cet. Ke-2. Jakarta: YLBHI.
(65) Lihat Ibid., h. 2 -3.
(66) Lihat T. Mulya Lubis, “Kata Pengantar” dalam Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. 1985. Laporan Tahunan 1984. Jakarta: YLBHI, h. 3.
(67) Lihat Adnan Buyung Nasution. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto. Op.cit, h. 229.
(68) Lihat Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. Op.cit, h. 12.
(69) Tentang gerakan ini, lihat antara lain Detikcom. 3 Juli 2006. “Gerakan Antipremanisme Dibentuk”
(70) Lihat Berita LBH Jakarta No. 11/Oktober 2006, h. 16.
(71) Dikutip dari Kompas. 24 April 2006. “Presiden: Pemerintah Saya Tidak Pernah Merasa Tersinggung”. Teks di http://www.kompas.co.id/utama/news/0604/24/153932.htm
(72) Ibid.
(73) Lihat CLEP doc. “Partners”. Teks di http://legalempowerment.undp.org/who/partners.html

DAFTAR PUSTAKA

ARRC. 2003. A Directory of Asia and the Pacific Organizations Related to Human Rights Education Work. 3rd Edition. Bangkok: ARRC.

Baku Bae. 2001. The Community-Based Reconciliation Process of Baku Bae in Maluku. Jakarta: Baku Bae Foundation.

Baut, Paul S.. “Pendahuluan. Pemimpin dan Kepemimpinan yang Mandiri” dalam Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan (eds.). 1989. Loekman Wiriadinata, S.H. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: YLBHI.
-----------, (ed.). 1990. Dilema Arus Pembangunan. Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1988. Jakarta: YLBHI.

-----------, (ed.) 1989. Remang-remang Indonesia. Laporan Hak Asasi Manusia 1986 – 1987. Jakarta: YLBHI.

-----------, dan Luhut M.P. Pangaribuan. 1989. Loekman Wiriadinata, SH. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: YLBHI; Paul S. Baut (ed.). Legal Aid in Developing Countries. Jakarta: YLBHI;

-----------, dan Beny K. Harman. Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jakarta: YLBHI.

Cernea, Michael M.. 1990. Petunjuk Teknis Bank Dunia No. 80. Pemukiman Penduduk Secara Terpaksa Dalam Proyek-proyek Pembangunan. Jakarta: YLBHI.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2003. Kamus Indonesia Inggris. Edisi Ke-3. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.

Fatwa, A.M. 1989. Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili. Pembelaan Didepan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Desember 1985. Jakarta: YLBHI

Hutagalung, Daniel (ed.). 1998. Yap ThiamHien: Negara, HAM dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI.

Kusumah, Mulyana W., Paul S. Baut dan Benny K. Harman. 1989. Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum. Jakarta: YLBHI.

Kusumah, Mulyana W. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan. Seuatu Perspektip Kriminologi. Jakarta: YLBHI.

-----------., Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. 1985. Laporan Tahunan 1984. Jakarta: YLBHI.

LBH. 1976. Legal Aid in Indonesia (Five years of the Lembaga Bantuan Hukum). Jakarta: LBH.

Lev, Daniel S. “In Memoriam: Yap Thian Hien” dalam Daniel Hutagalung (ed.). 1998. Yap ThiamHien: Negara, HAM dan Demokrasi. Jakarta: YLBHI.

Lubis, T. Mulya, (Penyunting). 1993. Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia. Isu dan Tindakan. Edisi ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

-----------. “In Memoriam: S. Tasrif. Pejuang Hukum yang Kesepian”, dalam YLBHI. 1991. Suardi Tasrif dalam Kenangan. Jakarta: YLBHI.

------------, “Kata Pengantar” dalam Mulyana W. Kusumah, Hasto Atmodjo dan Happy A. Wicaksono. 1985. Laporan Tahunan 1984. Jakarta: YLBHI.

-----------. dan Fauzi Abdullah. 1981. Langit Masih Mendung. Laporan Keadaan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia 1980. Cet. Ke-2. Jakarta: YLBHI.

MacPherson, C.B. 1989. Pemikiran Dasar tentang Hak Milik. Jakarta: YLBHI.

Masduki, Teten, Selma Widhi Hayati, Husaimah Husain, dkk. 1998. Pokok-Pokok Pikiran YLBHI tentang YLBHI ; KRHN dan KPA. Jakarta: YLBHI.

Nasution, Adnan Buyung. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto. Jakarta: Aksara Karunia

----------. 2004. Pergulatan Tanpa Henti. Adnan Buyung Nasution. Menabur Benih Reformasi. Jakarta: Aksara Karunia

-----------, “Pengantar” dalam T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah (eds.). 1979. Laporan Tahunan Keadaan Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia. Jakarta: LBH Jakarta.

-----------, dan A. Patra M. Zen. 1999. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Cetakan ke-3. Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan KAA.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. “Kata Pengantar” dalam YLBHI. 1991. Suardi Tasrif dalam Kenangan. Jakarta: YLBHI

-----------. 1989. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: YLBHI.

-----------, “Paralegal Sebagai Bagian Dari Profesi Pelayanan Hukum di Indonesia” dalam D.J. Ravindran. 1989. Buku Penuntun untuk Latihan Paralegal. Jakarta: YLBHI .

Pangaribuan, Luhut M.P. dan Benny K (eds). Harman. 1989. Hak Rakyat atas Pembangunan. 40 Tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Jakarta: YLBHI dan Friedrich Naumann Stiftung.

Ravindran, D.J. (Ed.). 1989. Buku Penuntun untuk Latihan Paralegal. Jakarta: YLBHI.

Rahardjo, Satjipto, “Masalah-masalah Hukum dan Sosial dan Rangka Pemerataan Keadilan” dalam Radar. Maret – April 1988.

Suganda, Tatang. 1988. Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: YLBHI.

Supartono, Alex. 1999. Marsinah. Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan Indonesia. Jakarta: YLBHI.

Tim Penulis. Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria. Menuju Penegakan Hak-hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Agraria. Jakarta: KRHN dan KPA.

YLBHI. 1999. School for Rape. Perkosaan Sistematis di Burma. Jakarta: YLBHI.

-----------. 1998. Politik Pembebasan Tapol. Jakarta: YLBHI; Razif. 1998. Sejarah Pemikiran Serikat Buruh Indonesia. Andi Achdian (ed.). Jakarta: YLBHI.

Zen, A. Patra M.. 2004. Tidak Ada Hak Asasi yang Diberi. Jakarta: YLBHI.

Berita

Berita LBH Jakarta No. 11/Oktober 2006.

Down to Earth Nr. 44 Februari 2000. “Protest at PT TEL pulp plant”.
Detikcom. 23 September 2006. “LBH Bandung Bentuk Tim Investigasi Penyerangan Ahmadiyah”.

-----------. 3 Juli 2006. “Gerakan Antipremanisme Dibentuk”.

-----------. 1 Januari 2006. “50 Pengacara Bela Lia Eden”.

-----------. 16 September 2005. “Warga Ahmadiyah Yogyakarta Datangi Kantor LBH Yogya”.

-----------. 13 September 2005. “LBH: Jemaat Ahmadiyah Punya Hak Kebebasan Agama”.

-----------. 6 Agustus 2004. “Keluarga Aktivis Muslim Solo Minta Perlindungan YLBHI”.

Detikinet.com. 14 Desember 2005. “Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH”.

Gatra.com. 19 Juli 2005. “Ahmadiyah Tunjuk YLBHI Sebagai Kuasa Hukum”.

------------. 19 April 2006. “Kasus Penodaan Agama. Lia Eden Mulai Disidang”.

Kompas. 24 April 2006. “Presiden: Pemerintah Saya Tidak Pernah Merasa Tersinggung”.

-----------. 12 Oktober 2005. “Refleksi 25 Tahun YLBHI. Harus Bisa Jawab Tuntutan Masyarakat”.

-----------. 8 Juni 2003. “Kronologi Kemelut Indorayon”.

Suara Merdeka. 29 September 2004. “Kasus Buyat Tetap Dilanjutkan. YLBHI: Ujian untuk Polri”.

Tempointeraktif. 6 April 2004. “Adnan Buyung: Kalau Jadi Kacung Lebih Baik Da’i Berhenti”.

------------. 5 April 2004. “Besok, Pengacara Ba”asyir Tentukan Sikap”.

Situs

CLEP doc. “Partners”. Teks di http://legalempowerment.undp.org/who/partners.html

YLBHI, www.ylbhi.or.id

Lainnya

Surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan No. I2.UM.02.10-945, 29 November 2006. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga melibatkan YLBHI dalam Panitia Penyusunan RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Jenis-jenis Tindakan.

Perkara No. 080/G/1995/IJ/PTUN-JKT.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Hukum: Menguntungkan Pejabat!

2008-11-03T20:46:00.003+07:00

Oleh A. Patra M. Zen dan Angelique Jaime**

Paper singkat ini bertujuan untuk memberikan pengantar bagi diskusi lebih lanjut tentang “hak partisipasi masyarakat dalam penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang maupun peraturan daerah – selanjutnya dalam tulisan ini disingkat “hak partisipasi masyarakat”.(1) Dalam tulisan ini akan dideskripsikan keuntungan/manfaat aparat Negara, pejabat Pemerintah dan Anggota Parlemen (DPR/DPRD) jika turut mempromosikan, melindungi, melaksanakan atau memenuhi hak partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, paper ini akan mendeskripsikan sekaligus menganalisis dua tema: (1) hak partisipasi dalam hukum internasional (hak asasi manusia), serta: (2) hukum yang menjamin hak partisipasi masyarakat atau konsultasi publik di negara tetangga Thailand.

Dibagian akhir, tulisan ini ditutup dengan tawaran kerjasama mempromosikan dan mengimplementasikan “hak partisipasi masyarakat”, terutama dalam penetapan maupun rancangan peraturan daerah.

A. Mengapa Menguntungkan Pejabat Pemerintah dan Anggota Parlemen?

“Hak partisipasi masyarakat” telah menjadi isu global, menjadi isu komunitas internasional. Tentu dengan banyak alasan. Telah banyak argumen “hak partisipasi masyarakat” jika dipenuhi akan memberikan manfaat bagi publik dan rakyat banyak. Namun, manfaat apa yang akan diperoleh aparat Negara jika memenuhi hak masyarakat ini?

Setidaknya ada 4 manfaat, yang dapat dinikmati, sebagai berikut:

Pertama, pejabat dan anggota parlemen mendapatkan banyak masukan, sehingga diharapkan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan tidak salah sasaran, berguna dan juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Para komentator menyatakan, pemenuhan hak partisipasi masyarakat yang genuine akan mengurangi efek oposisi lawan politik dan juga dapat menyebabkan situasi: walaupun publik tidak setuju dengan “keputusan akhir”, namun mereka paham alasan “keputusan akhir” yang diambil Pemerintah atau DPR/DPRD karena alasan yang dikemukakan oleh pejabat merupakan alasan yang “objective” dan “reasonable”.

Kedua, terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan termasuk terhindar dari praktik korupsi. Pemenuhan “hak partisipasi masyarakat” berkaitan dengan pemenuhan sejumlah prinsip antara lain keterbukaan (transparansi), pemenuhan hak atas informasi serta melibatkan sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang marjinal, tidak teruntungkan dan miskin. Tidak tertutup kemungkinan “orang baik” yang terjurumus menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan praktik korupsi karena kebijakan yang diambil tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara luas. Publik disini juga, termasuk akademisi, aktivis organisasi masyarakat sipil serta organisasi profesional.

Ketiga, menjadi refensi dan contoh best practices (contoh-contoh terbaik) sekaligus pejabat yang bersangkutan menjadi kampiun (champion) dalam pemenuhan salah satu hak asasi manusia yang fundamental ini. Secara paralel, juga dapat membuka pintu bagi pemenuhan hak asasi manusia yang lainnya, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob). Namun perlu dicatat, “bukti yang baik ini” bertujuan untuk mendapatkan “keputusan yang tepat”.

Keempat, meningkatkan “popularitas” pejabat yang bersangkutan dimata konstituennya, dan masyarakat secara umum. “Popularitas” yang dimiliki, secara realpolitiek tentu saja mendukung karier politik yang bersangkutan. Tentu, “popularitas” bukanlah menjadi tujuan utama, namun tidak dapat dipungkiri pejabat yang merakyat dan sering mendengar konstituen dan rakyat banyak, dapat diistilahkan pejabat popular.

Tentu masih banyak argumen keuntungan bagi pejabat yang dapat dirumuskan. Keempat manfaat tersebut merupakan contoh sekaligus ilustrasi bahwa pemenuhan “hak partisipasi masyarakat” menguntungkan semua pihak. Kadangkala, memang bisa menyebabkan proses keputusan yang diambil agak memakan waktu, namun hal ini dapat menjadi investasi yang sangat berharga karena peraturan atau kebijakan yang partisipatif akan menghemat waktu, uang dan lainnya termasuk mencegah konflik yang mungkin timbul.

B. Hak Partisipasi Masyarakat: Isu Global

Dilevel internasional “hak partisipasi masyarakat dalam penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang maupun peraturan daerah” merupakan salah satu ‘prinsip hak asasi manusia yang lebih luas yakni: “hak untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik (pemerintahan), hak dipilih dan memilih serta persamaan hak terhadap pelayanan publik”.(2) Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan hak ini dalam pasal 25. Sebagai informasi, RUU tentang Pengesahan Kovenan Internasional ini (ICCPR) telah dimasukan sebagai prioritas dalam program Legislasi Nasional Tahun 2005 – 2009. Setelah diratifikasi, Pemerintah Republik Indonesia diwajibkan memberikan laporan periodik, karenanya, tidak menutup kemungkinan wilayah/daerah Anda akan dilaporkan sebagai contoh terbaik dalam pemenuhan pasal 25 ICCPR ini.

Tidak usah menunggu hingga ditetapkanya RUU Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, daerah/wilayah Anda (sudah) dapat menjadi contoh terbaik dalam promosi dan pemenuhan hak partisipasi perempuan serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan didalam kehidupan publik dan politik. Pasal 7 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan bahwa Pemerintah mesti melakukan semua tindakan yang dapat dilakukan untuk memastikan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam: (1) memilih dan dipilih disetiap pemilihan umum, dan pengambilan pendapat publik serta semua dapat memilih dan dipilih dalam lembaga-lembaga publik yang menerapkan mekanisme pemilihan; (2) berpartisipasi dalam perumusan/formulasi kebijakan pemerintah dan implementasinya serta memegang jabatan publik dan menjalankan fungsi-fungsi publik disemua level pemerintahan, serta; (3) berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik. CEDAW diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/1984.(4) Ketentuan pasal 18 UU ini, menyatakan Pemerintah Indonesia, setidaknya setiap empat tahun sekali atau pada saat Komite CEDAW meminta, mesti menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB, untuk dipertimbangkan oleh Komite CEDAW. Pertanyaannya, apakah wilayah/daerah Anda (sudah) dapat disebut sebagai contoh terbaik pemenuhan hak partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan?

Selain perhatian terhadap kaum perempuan, komunitas internasional juga memberikan perhatian terhadap hak partisipasi kelompok-kelompok minoritas, antara lain dinyatakan dalam Deklarasi tentang Hak-hak Kelompok Masyarakat Minoritas dalam Hal Nasionalitas, Etnis, Agama dan Bahasa.(4)

Sebagai tambahan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perspektif hukum internasional, juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya, sebagaimana telah disinggung dibagian awal. Keterkaitan hak partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pembangunan politik, sempat dikemukakan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).(5) Pada saat membuka sesi Kelompok Kerja PBB untuk Hak atas Pembangunan, dinyatakan: “(k)omunitas internasional telah menyampaikan dan berulangkali menegaskan dibanyak kesempatan bahwa hak atas pembangunan memiliki substansi khusus, yakni berintikan hak partisipasi.(6)

C. Ideal Partisipasi

Komite CCPR telah merumuskan ideal pemenuhan hak setiap orang (“every citizen”) untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih serta persamaan hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik – hak-hak ini disebut dengan “the core of democratic government based on the consent of the people”. Ideal partisipasi masyarakat ini oleh Komite dijabarkan, antara lain sebagai berikut:
- Hak setiap orang untuk “berpartisipasi dalam urusan-urusan publik”, merupakan konsep yang luas berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan politik, khususnya kekuasaan legislatif, eksekutif dan administratif. Karenya, mencakup semua aspek administrasi publik, dan penyusunan serta implementasi kebijakan baik dilevel internasional, nasional, region, maupun ditingkat lokal. Hak ini mesti dijamin dalam konstitusi, undang-undang termasuk peraturan daerah.(7)
- Partisipasi warga negara secara langsung dalam melaksanakan urusan publik dapat dilakukan saat mereka memegang jabatan sebagai anggota parlemen dan menjabat di pemerintahan. Secara paralel, warga negara juga dapat secara langsung berpartisipasi dalam urusan-urusan publik pada saat mereka memilih atau mengubah konsitusi atau menentukan isu yang menjadi urusan publik lewat proses referendum atau proses elektoral lainnya. Selain itu, warga negara dapat berpartisipasi secara langsung lewat organisasi-organisasi masyarakat (popular assemblies) dan organisasi-organisasi rakyat akar rumput, yang mempunyai kekuasaan untuk membuat suatu keputusan tentang isu-isu lokal atau urusan-urusan didalam komunitas tertentu dimana mereka dapat menjadi perwakilan warga negara pada saat konsultasi publik diselenggarakan oleh pemerintah.(8)
- Warga negara dapat juga berpartisipasi dalam pelaksaan urusan publik lewat debat publik dan dialog dengan wakil-wakil yang dipilih mereka (dalam Pemilu) atau lewat kapasitas organisasi yang mereka miliki sendiri. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah “organisasi rakyat yang kuat dan efektif”. Hak ini juga mempunyai prasyarat dimana terdapat situasi perlindungan hak asasi lainnya, yakni: kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat.(9)
- Hak dan peluang setiap warga negara untuk mendapatkan akses atas pelayanan publik, termasuk melakukan aksi afirmatif agar terjadi persamaan akses terhadap semua pelayanan publik. Karenanya Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghapuskan praktik-praktik diskriminasi.(10)
- Tak kalah penting, “hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih serta persamaan hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik” dapat dipastikan pemenuhannya, jika terdapat “kebebasan pers dan; adanya kebebasan setiap warga negara melakukan aktivitas politik secara individual atau melalui partai politik atau organisasi-organisasi masyarakat lainnya; kebebasan dalam mengikuti debat publik; melakukan demonstrasi damai (peaceful demonstration) dan pertemuan-pertemuan massa; adanya kebebasan untuk memantau dan mengkritik serta menjadi oposisi; kebebasan untuk mempublikasikan political material; berkampanye dalam Pemilu atau proses pemilihan lainnya, serta; kebebasan untuk mempromosikan ide-ide politik.(11)

D. Hak Partisipasi Masyarakat dan Konsultasi Publik di Thailand: Sebuah Perbandingan(2)

Ideal partisipasi tersebut, dapat dikatakan ingin dicapai oleh komunitas internasional, oleh Pemerintah dibanyak negara. Dalam kesempatan ini Penulis, akan memberikan gambaran tentang praktik konsultasi publik dan hak partisipasi masyarakat di Thailand. Pemilihan Thailand disebabkan negara ini terletak di satu kawasan dengan Indonesia (Asia Tenggara).

Thailand merupakan salah satu negara yang sering menjadi contoh dan model pemenuhan “hak partisipasi masyarakat” dalam proses amandemen konstitusi – yang diistilahkan amandemen konsitusi dari akar rumput.

Selain pengalaman amandemen konstitusi, sejumlah pengalaman dalam melaksanakan konsultasi publik di Negeri ini menarik untuk menjadi bahan diskusi.

Pengalaman dan praktik konsultasi publik di Thailand terjadi pada 14 Oktober 1974 saat terjadi demonstrasi besar menentang UU Perencanaan Kota (the City Planning Act). Dampaknya masih bisa dirasakan saat ini, Bangkok Metropolitan Administration (BMA) dibentuk untuk mengevaluasi Bangkok City Planning. Rencana Tata Kota Bangkok dipublikasikan di sejumlah koran (surat khabar) termasuk denah penggunaan lahan untuk selanjutnya dimintakan komentar tertulis dari penduduk yang berdomisili di Bangkok. Selain itu badan ini juga menyediakan forum terbuka bagi warga Bangkok untuk mengekspresikan pendapat serta argumennya.

Selanjutnya, konsultasi publik dalam pengambilan keputusan (decision making process) diadopsi dalam Promotion and Conservation of Environmental Quality Act (1992). Menarik untuk dicatat, UU ini memuat aturan: Pemerintah Thailand wajib memberikan mensubsidi atau memberikan dana kepada NGOs untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber dan kekayaan alam. Juga UU ini mewajibkan adanya environmental impact assessment report (EIA) sebuah proyek yang dianggap akan berdampak pada lingkungan. Report ini disusun oleh independent specialist.

Demonstrasi massa rakyat yang besar terjadi lagi di Thailand pada Mei 1992, meminta amandemen konstitusi dan juga meminta pemerintah meningkatkan pelayanan publik.

Kemudian pada Januari 1996, Kabinet menyetujui Rule of the Office of the Prime Minister on Public Consultation by Public Hearings. Dalam aturan ini dinyatakan:

“if the Minister or Provincial Governor, as the case may be, is of opinion that an implementation of any project under his/her power and duty may cause adverse impact to environment, culture, occupation, safety, way of life of individual, community or society and may cause serious arguments among interested parties, the Minister may organize public hearings.”

Sebaliknya:

“…if any interested party is of opinion that an implementation of any government project may cause such adverse impact, he/she may submit written complaint to concerned government agencies. In the case where no response is given or he/she is not satisfied with such response, he/she may ask the Minister or Provincial Governor to organize public hearings on the project.”(13)

Dari pengalaman Thailand, sebuah pelajaran dapat diambil, dalam praktiknya dengar pendapat formal yang dilakukan dijadikan satu-satunya mekanisme untuk mengumpulkan komentar publik, akibatnya aparat pemerintah tidak berusaha mengembangkan metode tersebut atau berusaha mencari teknik-teknik lain yang lebih tepat. Disamping itu, dalam praktik juga terjadi informasi yang diberikan tidak up to date; tidak dipraktikan komunikasi dua arah, serta mengalami sejumlah hambatan karena tidak adanya aturan dan prosedur standarnya. Sebagai solusi, diajukan UU yang memuat prosedur administratif dan prosedur umum proses pengambilan kebijakan, serta diajukan juga UU Informasi yang bertujuan untuk menetapkan metode dan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi. Kedua UU ini mulai berlaku pada akhir 1996 dan 1997. Sebagai catatan, di Indonesia, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar prioritas RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2005.

Kembali ke Thailand Konstitusi Thailand (1997), memuat aturan konsultasi publik, section 59 menyatakan:

“A person shall have the right to receive information explanation and reason from a State agency, State enterprise or local government organization before permission is given for the operation of any project or activity which may affect the quality of the environment, health and sanitary conditions, the quality of life or any other material interest concerning him or her or a local community and shall have the right to express his or her opinions on such matters in accordance with the public consultation procedure, as provided by law.”

Dilevel praktik, mekanisme konsultasi publik di Thailand dijabarkan sebagai berikut:
- Mesti dilakukan lewat metode yang variatif;
- Konsultasi publik yang formal mesti dilakukan oleh komite independen ad hoc. Anggota komite ini dipilih dari daftar “impartial specialists” oleh “independent organization”;
- Untuk terwujudnya “good understanding” antara Pemerintah dan para pihak, respon dari konsultasi publik mesti dibuat dan laporannya dipublikasikan.
- Jika institusi Pemerintah gagal mengorganisir konsultasi publik, para pihak memiliki hak untuk menggugat di Pengadilan Administratif.

Selanjutnya teknik, untuk mengumpulkan informasi, sebagai berikut:
- internet interaktif;
- penyebarluasan RUU atau Rancangan Peraturan secara gratis ke sebanyak-banyaknya masyarakat lewat institusi pemerintahan atau otoritas lokal;
- iklan layanan masyarakat (advertesing) untuk meminta komentar, diiklankan di surat khabar dan radio-radio;
- seminar – banyak universitas di Thailand secara sukarela bekerja sama untuk mengorganisasir seminar dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan tentu saja pejabat pemerintah.

Warga atau penduduk dapat memberikan komentarnya melalui telepon, faksimile, surat dan internet interaktif.

D. Penutup: Bekerja Bersama(14)

Tercatat, Forum LSM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga anggota Koalisi Kebijakan Partisipatif. KKP, merupakan salah satu koalisi yang memiliki perhatian terhadap “hak masyarakat dalam penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang maupun peraturan daerah” . Saat ini Sekretariat Nasional KKP bertempat di kantor Yayasan LBH Indonesia di Jakarta.

Koalisi yang beranggotakan tidak kurang dari 161(15) organisasi masyarakat sipil telah merumuskan prinsip-prinsip yang harus dimuat dalam RUU termasuk Ranperda, sebagai berikut:
1. “Inisiasi untuk membuat peraturan atau kebijakan bisa muncul dari Pemerintah dan DPR ataupun masyarakat.
2. Pemerintah dan DPR wajib melibatkan masyarakat seluas-luasnya menyusun kebijakan/aturan hukum.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan DPR wajib dilakukan secara terbuka dan bersama-sama masyarakat.
4. Membuka ruang aksesabilitas yang sebesar-besarnya pada proses tersebut, melalui berbagai macam cara seperti konsultasi publik, mendorong prakarsa masyarakat dan sebagainya.
5. Berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan dari lahirnya suatu kebijakan (publik) atau penyusunan suatu aturan (hukum).
6. Adanya pengakuan dari negara atas hak setiap warga untuk ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan/aturan hukum, serta jaminan atas pelaksanaan hak tersebut.
7. Adanya akses untuk meraih keadilan apabila prosedur (tata cara) penyusunan suatu aturan hukum tersebut dilanggar/menyimpang, misalnya hak untuk meminta banding. Termasuk di sini adalah hak masyarakat untuk melakukan peninjauan kembali apabila substansi/materi produk hukum tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.
8. Memastikan adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari para perumus kebijakan (eksekutif) dan penyusun aturan hukum (legislatif) atas prosedur penyusunan tersebut.”(16)

Lembaga-lembaga serta individu, pakar hukum, akademisi yang bergabung dalam KKP telah menorehkan sejarah mekanisme pembentukkan perundang-undangan di Indonesia. Beragam bentuk advokasi dilakukan untuk mendesakkan ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan membentuk perundang-undangan.(17) Sebagai contoh, menjelang rapat paripurna untuk persetujuan bersama DPR dan Presiden terhadap RUU PPP, anggota KKP secara intens melobby anggota DPR dan melakukan upaya-upaya seperti menggelar konferensi pers meminta penundaan persetujuan sekaligus merekomendasikan dimuatnya secara eksplisit hak setiap orang untuk terlibat dalam proses pembentukkan perundang-undangan. Rekomendasi KKP ini selanjutnya diadopsi dalam pasal 58 UU No. 10/2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan. Anggota Panja Fraksi Reformasi, Mutammimul Ula dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkeh HAM, Abdul Gani Abdullah sempat menyatakan bahwa DPR dan Pemerintah telah menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam KKP berkaitan dengan pasal 58.(18)

Satu hal yang juga penting, namun kerap terlupa, KKP bersama-sama akademisi dan pakar hukum telah mencegah bangsa ini kejurang “sesat hukum”. Menjelang diundangkannya RUU, KKP mengorganisir beragam aktivitas untuk mendesak DPR merubah hirarki perundang-undangan yang dimuat dalam RUU PPP. Saat itu, KKP mengorganisir diskusi, talk show, konferensi pers dan pembuatan press release, termasuk bersama-sama para akademisi, yang secara individual mendukung KKP melobby sejumlah anggota DPR termasuk anggota Panja untuk merubah hirarki perundang-undangan yang “sesat”. Draft RUU yang dibahas DPR sempat mencampuradukkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, termasuk memuat peraturan Bank Indonesia dalam hirarki perundang-undangan. (19) Upaya KKP dan sejumlah akademisi/pakar hukum ini kemudian diadopsi dalam pasal 7 UU PPP perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, KKP telah mencegah terjadinya kekacauan dalam sistem hukum di Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan KKP direkam oleh “Pusat Informasi Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia”, sebuah lembaga non-pemerintah. Dalam paragraf pembuka artikel yang memuat profil KKP, dinyatakan:

“Profil kali ini sengaja mengetengahkan sosok institusi yang tengah gigih berjuang untuk lahirnya sebuah tatanan yang mengatur pelibatan masyarakat khusus dalam penyusunan kebijakan. Tidak tanggung-tanggung, institusi ini langsung melakukan intervensi ke tubuh komisi dua DPR RI dan ikut serta mengkritisi lahirnya sebuah RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan (TCP3).”(20)

Sebagai penutup, Seknas KKP bersedia menjadi “kendaraan bersama” dan “jembatan” semua pihak untuk mempromosikan “hak partisipasi masyarakat” dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan serta kebijakan publik lainnya, termasuk memfasilitasi pertukaran gagasan tentang “partisipasi masyarakat” dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemampuan “legal drafting”. Tentu Seknas KKP tidak melakukannya sendiri, Seknas KKP akan memberikan referensi dan rekomendasi lembaga-lembaga atau individu-individu, termasuk akademisi anggota KKP dan kontak person pejabat negara lainnya yang dianggap mampu dan cakap untuk membagi pengetahuan, ilmu dan pengalamannya.

Terima kasih.

* Pengantar diskusi pada Seminar Publik “Rakyat Berhak Terlibat”, Ruang Seminar Gedung UC, UGM, Yogyakarta, 27 April 2005.

Catatan Belakang

* Pengantar diskusi pada Seminar Publik “Rakyat Berhak Terlibat”, Ruang Seminar Gedung UC, UGM, Yogyakarta, 27 April 2005. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Forum LSM DIY, yang telah memberikan kesempatan untuk hadir dalam Seminar ini.
** Pengumpulan dokumen awal dilakukan oleh Angelique Jaime, volunteer (sukarelawan) pada Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP).

(1) Jaminan hak ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 53 (Bab X mengenai Partisipasi Masyarakat) UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), disahkan pada 22 Juni 2004. Dalam hukum positif kita, hak ini juga dinyatakan dalam Konstitusi, pasal 28F dan Peraturan Pemerintah No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, terutama pasal 84 – yang perlu direvisi (Penulis), berkaitan dengan ketentuan “hanya undangan dapat berbicara dalam persidangan dan rapat DPRD”.
(2) Penjabaran hak ini, dapat dilihat dalam UN doc. CCPR. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25):. 12/07/96. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.
(3) Lihat UU No. 7/1984, pasal 7. CEDAW sendiri diadopsi oleh oleh Majelis Umum PBB lewat Resolusi 34/180 pada 18 December 1979. Berlaku (entry into force) pada 3 September 1981.
(4) Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB lewat Resolusi No. 47/135 pada 18 Desember 1992. Lihat art. 2 (2) dan (3). Sedangkan obligasi (tanggungjawab) Negara untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk pemenuhan hak kaum minoritas dibidang pembangunan dan kemajuan ekonomi, lihat art. 4 (5).
(5) Lihat UN doc. Office of the High Commissioner for Human Rights. 7 Februari 2003. “Opening Statement of the High Commissioner for Human Rights to the Fourth Session of the Open-Ended Working Group on the Right to Development”.
(6) Ibid.
(7) UN doc. CCPR. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25):. 12/07/96. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7., para. 5.
(8) Ibid, para. 6.
(9) Ibid., paras. 8, 12 and 26. Tentang hak bebas berpendapat dan berekpresi, antara lain lihat juga ICCPR, art. 19; UN doc. Commision on Human Rights resolution 2003/42. Adopted without a vote. 59th meeting, 23 April 2003.
(10) Ibid., para. 23.
(11) Ibid., para. 25.
(12) Bagian ini disusun berdasarkan paper Pakorn Nilprapunt “Thailand’s Public Consultation Law: Opening the Door to Public Information Access and Participation” Teks di www.lawreform.go.th
(13) Dikutip dari Pakorn Nilprapunt “Thailand’s Public Consultation Law: Opening the Door to Public Information Access and Participation”
(14) Bagian ini mengutip dokumen KKP. Lihat A. Patra M. Zen, Kertas Kerja Koalisi Kebijakan Partisipatif. “Membangun Koalisi yang Otoritatif Dalam Menilai Proses Pembuatan Perundang-undangan yang Partisipatif”, Edited Version, April 2005, hal. 3 – 5.
(15) Daftar 161 nama anggota KKP dapat dilihat di A. Patra M. Zen, Afrizal Tjoetra dan Sugiharto A. Santoso. 2003. Koalisi Kebijakan Partisipatif. Jakarta: Yappika, h. 28 – 40. Direktori ini memuat juga contact person, dan nomor kontak anggota KKP. Jumlah ini terus meningkat, dalam Pertemuan Nasional KKP di Cipanas 14 – 18 Maret 2005, tercatat jumlah anggota KKP sebanyak 180 lembaga dan individu.
(16) Ibid., h. 14-15.
(17) Lihat Kompas. 12 Mei 2004. “LSM Tolak Pengesahan RUU Perundang-undangan”; Lihat juga Kompas. 17 Mei 2004. “RUU Perundang-undangan Tidak Berpihak kepada Masyarakat” Upaya yang pernah dilakukan KKP termasuk menyelenggarakan seminar, diskusi dan konferensi pers serta mengirimkan surat pembaca ke media-media cetak. Satu contoh, antara lain lihat: Afrizal Tjoetra. “Partisipasi Publik Tidak Terjamin” dimuat dalam rubrik Kontak Pembaca harian Sinar Harapan, 6 Maret 2004; lihat juga Hukumonline. 23 April 2004. “Pakar Hukum Tegaskan Perlunya Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang” Teks di http://hukumonline.com/detail.asp?id=10167&cl=Berita; Kompas. 23 April 2004; Sinar Harapan. 14 April 2004. “Koalisi LSM Usulkan DPR Tunda Pengesahan RUU”
(18) Pernyataan tersebut dapat dilihat di Hukumonline, 27 April 2004. “Pemerintah dan Komisi II Akhiri Deadlock RUU PPP” Teks di http://hukumonline.com/detail.asp?id=10193&cl=Berita
(19) Lihat Hukumonline. 27 Februari 2004. “Jika RUU PPP Disahkan, Sistem Hukum Indonesia Kacau”.
(20) Lihat Good Govenance Newsletter. Vol. 2, Mei 2002. “Koalisi Kebijakan Partisipatif”. Versi online dapat dilihat di http://www.goodgovernance.or.id/NewsContenView.asp?mid=7&newsmenu_id=2&

Prosedur Komplain dibawah Mekanisme dan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa

2008-11-03T20:37:00.002+07:00

Prosedur komunikasi dan komplain dalam mekanisme dan system Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) digunakan sebagai aktivitas pencarian judicial remedies dilevel internasional, bagi para korban kejahatan hak asasi manusia (HAM). Tujuannya, antara lain: mendapatkan dorongan dan desakan komunitas dilevel global kepada Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Walaupun aktivitas ini bersifat komplementer, penggunaan prosedur ini dalam skala tertentu dapat memicu perbaikan-perbaikan situasi dilevel domestik.

Karena pengaruh tersebut, intensitas pembawaan dan kampanye persoalan-persoalan HAM ke PBB dilakukan ribuan orang setiap tahun melalui mekanisme yang ada. Tulisan ini akan memberikan gambaran prosedur-prosedur yang seringkali digunakan untuk meminta PBB berbuat sesuatu atas problem pemenuhan HAM yang terjadi.

Prosedur dibawah perjanjian dan Prosedur Khusus

Komplain dibawah hukum internasional HAM yang utama: dilakukan lewat alas acuan perjanjian-perjanjian (treaties) dan prosedur khusus yang disediakan Komisi HAM (Commission on Human Rights) – juga Komisi Status Perempuan (Commision on the Status of Women).

Prosedur dibawah perjanjian, setidaknya mulai digunakan – dan dikembangkan mekanismenya, sejak periode awal 1970. Komplain dilakukan dibawah aturan: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR); Konvensi menentang Penyiksaan (CAT); Konvensi anti Diskriminasi Rasial (CERD); dan Kovensi anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Sesuai dengan tajuk konvensi, komplain atau keluhan didasarkan pada klausa dan klasifikasi HAM yang ada dimasing-masing perjanjian. Upaya ini ditujukan kepada sebuah komite quasi-judicial, yang selanjutnya melakukan examinasi atas komplain-komplain yang diterimanya. Mekanisme yang sama berlaku juga untuk prosedur komplain kepada Komisi HAM dan Komisi Status Perempuan, dimana kedua komisi ini melibatkan lembaga politik yang beranggotakan perwakilan dari Negara.

Komplain yang diajukan pada komite diistilahkan sebagai “komunikasi” atau “petisi”. Masing-masing petisi ini mempunyai form khusus yang meminta penyediaan informasi spesifik termasuk korespondensi yang ada. Beberapa hal yang penting dalam menggunakan mekanisme prosedur, sebagai berikut:
1. memberikan informasi-informasi dasar personal;
2. mengajukan petisi dengan segera – walaupun tidak ada aturan soal batas waktu.

Prosedur pengajuan petisi: ika petisi kita dieksaminasi Komite, kita akan mendapat advice of registration. Komite akan mengirimkannya ke Negara untuk meminta komentar atas petisi kita. Jika Negara memberikan komentarnya, pengaju petisi diberikan kesempatan untuk memberikan komentar balik. Jika Negara tidak mau merespon permintaan Komite, maka komite selanjutnya dapat mengambil keputusan berdasar petisi original kita.

Petisi yang dieksaminasi Komite dengan melewati dua tahap: “admissibility” dan “merits”. Admissibility, kasus merujuk pada persyaratan formal dimana komplain kita harus jelas sebelum komite memeriksanya, menyangkut antara lain: otorisasi pengaju petisi; berkesuaian dengan provisi-provisi dalam perjanjian (ratione materiae). Sedangkan, “merits”, dimana kasus dipertimbangkan sudah dimengerti dengan baik, dimana komite memutuskan apakah hak-hak yang dijelaskan dalam petisi memang sudah dilanggar.

Komite dibekali kapasitas untuk mengambil urgent action jika dianggap perlu. Mekanisme berdasarkan interim action yang dilakukan komite (“interim measures”) untuk mencegah problem HAM yang lebih serius, seperti urgent action atas kasus deportasi seseorang yang menghadapi resiko penyiksaan jika dilakukan. Pendeknya, “interim measures” ini digunakan berdasarkan isu yang mendesak dan tidak dapat ditunda atau diulang dimasa selanjutnya. Jika kita ingin komite mempertimbangkan upaya ini, mesti secara eksplisit dimuat dalam petisi yang kita buat – dengan tentu saja menjelaskan dengan rinci dan dengan argumen yang kuat mengapa upaya ini diperlukan.

Dalam keputusan yang nantinya dibuat Komite, kita juga dapat meminta Komite untuk tidak memuat nama individu jika dianggap membahayakan kepentingan personal. Permintaan ini akan dipertimbangkan komite sebelum keputusan finalnya menjadi dokumen publik. Paska keputusan dibuat, komite dapat mengundang Negara untuk memberikan informasi dengan waktu tiga bulan tentang langkah-langkah yang diambil berkaitan dengan problem HAM yang terjadi.

Prosedur 1503

Prosedur 1503, merupakan prosedur komplain tertua dalam system PBB. Digunakan dibawah mekanisme Komisi HAM berdasarkan Economic and Social Council resolution 1503 (XLVII), 27 May 1970. Dalam prosedur ini, komplain lebih bersifat umum, ketimbang individual. Serta diajukan dalam kasus-kasus yang kualifikasinya kejahatan berat. Ditahun 2000, terjadi amandemen prosedur (revised 1503 procedure) dengan tujuan untuk memfasilitasi lebih banyak dialog dengan Pemerintah dan menyediakan peluang debat yang efektif dalam Komisi ini.

Prosedur 1503 dapat digunakan untuk Negara mana pun, tanpa harus mempertimbangkan apakah Negara ini telah meratifikasi perjanjian yang ada. Sekali kita mengajukannya, kita tidak lagi melakukan respon ditahapan selanjutnya. Komplain ditujukan ke Kantor Komisioner Tinggi HAM (OHCHR) di Jenewa, Swiss. Komplain ini dieksaminasi oleh mekanisme Komisi HAM, level tertinggi dalam UN human rights machinery, yang dapat memberikan dorongan dan desakan kepada Negara, karena sifat lembaga ini merupakan lembaga politik. Namun, kelemahannya, jika kita menggunakan prosedur ini, kita tidak mendapatkan informasi tentang putusan-putusan yang diambil, beserta alasan mengapa putusan semacam itu yang dijatuhkan. Prosedur 1503 dapat juga digunakan dan ditujukan kepada Komisi Status Perempuan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi trend global dan pola-pola problem hak asasi perempuan.

Sebagai tambahan, Indonesia pernah dieksaminasi oleh Komisi HAM. Eksaminasi terjadi periode 1978 – 1981 (sessi 34th – 37th), dan periode selanjutnya, 1983 – 1985 (39th – 41th). Eksaminasi, menyangkut aneksasi militer Indonesia ke Timor Leste.

* Artikel dalam diskusi ELSAM, Februari 2004.

Memenuhi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua

2008-11-03T20:21:00.004+07:00

Apa makna dana pembangunan bagi rakyat Papua? Ungkapan sarkastik sempat diungkapkan Oentarto, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri. Menurutnya, Otonomi Khusus di Papua sudah meningkatkan kesejahteraan sebagian penduduk: para birokrat dan pejabat DPRD.(1) Tapi rakyat, penduduk Papua? Mungkin ungkapan ini terlalu berlebihan. Namun, kebenarannya mendekati 100 persen.

Tercatat, periode 2002 lalu, Depkeu telah menyalurkan Dana Otonomi Khusus ke Papua sejumlah Rp 1,382 triliun pada 2002.(2) Berdasarkan Kepmenkeu No. 47 KMK 07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, 21 Februari, pembagian dana berasal dari persentase setara 2% Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional per tahun. Nilai ini belum termasuk, alokasi yang diberikan dari dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. Sedangkan persentase pembagian hasil tambang minyak dan gas, sama dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Jadi, perbandingannya 70:30, yakni 70 untuk daerah dan 30 untuk pusat.

Selanjutnya, apa makna otonomi khusus bagi rakyat Papua? Otonomi khusus merupakan satu contoh: bentuk kreatifitas pemerintah di wilayah paling timur ini. Otonomi khusus wilayah Papua diperkuat dengan instrumen legal UU No. 21/2001. Dari segi teks, terdapat perbedaan-perbedaan fundamental dengan UU No 22/1999 dan UU No. 22/1999 yang mengatur semua propinsi di Indonesia – terkecuali Papua dan NAD. Perbedaan ini antara lain, soal sistem pemerintahan dan institusi lokal serta kebijakan keuangan.

Kebetulan atau tidak, dua propinsi khusus, Papua dan Aceh, diberikan pembedaan karena bekerjanya aspirasi sebagian rakyat untuk mengeksaminasi hak atas menentukan nasib sendiri (the right to self determination). Karenanya, bentuk kreatifitas pemerintah yang memberikan otonomi khusus di Papua, sebaiknya dioperasikan dan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan keadilan bagi rakyat, distribusi hasil pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, menarik untuk mengutip pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polkam – didepan Muspida propinsi dan kabupaten/kota se-Papua di Jayapura:

“Aktivitas separatis bersenjata di Papua ,,, harus diatasi secara lebih adil dan bermartabat. Caranya adalah membangun dan menata sistem kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Separatis di Papua tidak perlu diatasi dengan menggelar darurat militer ,,,”(3)

Selanjutnya, Yudhoyono menjelaskan:

“…setelah sekitar lima tahun merefleksi dan mengevaluasi apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di Papua bersama tokoh masyarakat, DPRD, pejabat Papua, unsur pemuda, dan mahasiswa Papua ternyata ditemukan akar persoalan sesungguhnya di daerah ini, yakni keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian yang dialami masyarakat di Papua.”(4)

Pernyataan tersebut lebih tepat jika diberikan tambahan informasi, bahwa persoalan yang fundamen, ketidak adaan proteksi Negara selama ini. Bahwa inilah yang menjadi akar persoalan sesungguhnya. Karenanya, otonomi khusus diwilayah ini mesti dimaknai juga oleh proteksi apa yang hendak diberikan Negara terhadap rakyat di propinsi ini? Ketiadaan proteksi inilah yang memunculkan untaian kata menyayat dari rakyat Papua tentang penindasan dan pembodohan yang dialami, seiring dengan perampasan sumber daya alam di propinsi yang begitu kaya.(5) Penindasan yang teramat payah mesti dipikul seluruh rakyat, perempuan dan anak-anak.

Ketidakadaan proteksi ini juga, boleh dikatakan, yang telah memunculkan pemberontakan rakyat sepihak – Amungme – ditahun 1977, meledakkan jalur pipa Freeport – yang kemudian diikuti dengan bencana pembunuhan massal oleh militer terhadap penduduk asli.(6) Ketiadaan proteksi, yang menyebabkan cadangan emas dan tembaga tidak bermakna bagi pemenuhan hak bagi mayoritas rakyat diwilayah ini terhadap standar hidup yang layak (the right to adequate standard of living). Merujuk Kompas, hasil tambang diteritori Amungme ini bernilai tidak kurang dari $US 40 milyar dengan perincian ditaksir memiliki cadangan 25 milyar pon tembaga, 20 juta ons emas dan 70 ons perak.(7)

Artikel singkat ini akan mengidentifikasi beberapa prinsip, mekanisme dan pendekatan dalam disiplin hak asasi manusia yang berguna bagi Negara, utamanya pemerintah dalam menjalankan obligasinya: mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) rakyat di Papua. Pada bagian selanjutnya, akan dianalisis peran strategis Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mendorong promosi dan proteksi kebebasan-kebebasan fundamental dan hak asasi rakyat di Papua.

Human Rights based Approach

Dalam pembangunan, manusia merupakan subyek sentral dalam pembangunan.(8) Dengan demikian, kebijakan Negara yang mengatasnamakan dan mengklaim ditujukan untuk kepentingan pembangunan dipagari dengan pendekatan ini.(9) Sebagai ilustrasi, soal kontroversial pemekaran wilayah Papua yang oleh beberapa pejabat Negara(10) diklaim sebagai upaya mengefektifkan pembangunan dapat dieksaminasi dengan pendekatan hak asasi manusia: siapa yang (paling) diuntungkan dengan pelaksanaan kebijakan ini? Apakah militer, karena peluang pendirian Kodam baru? Apakah pemerintah? Atau rakyat diwilayah ini? Apakah dengan pemekaran wilayah, obligasi negara dibidang hak asasi manusia menjadi lebih efektif? Pendekatan hak asasi inilah yang mesti diperkuat dalam otonomi khusus – sebagai pedoman bagi pejabat Negara. Pendekatan inilah yang akan mengurai satu persatu dimensi pemenuhan hak-hak ekosob: hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, lahan dan seterusnya.

Mekanisme Judicial Remedies dan Hak Klaim

Mekanisme judicial remedies dan hak klaim korban dari pelanggaran hak-hak ekosob sebaiknya diatur secara ketat dalam kerangka otonomi khusus. Semestinya dicarikan mekanisme yang nantinya juga bersifat dan memiliki dampak horisontal secara langsung (horizontal direct effect) kepada pelaku non-negara (non-state actors), seperti entitas privat dan korporasi (perusahaan). Mekanisme ini guna memberikan peluang kepada rakyat secara langsung untuk menguji apakah anggaran-anggaran pembangunan, utamanya APBD, dirancang, dikelola dan didistribusikan sesuai dengan pendekatan hak asasi. Mekanisme ini juga dirancang agar dilaksanakan prinsip accountability dan responsibility aparat Negara dan pelaku Non-Negara dalam pemenuhan hak ekosob.

Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam promosi dan perlindungan hak ekosob

Majelis Rakyat Papua (MRP) sebuah lembaga yang dilahirkan UU No. 21/2001. Lembaga ini merupakan representasi kultural orang asli Papua yang dibentuk untuk upaya perlindungan hak-hak orang asli.(11) Wewenang yang diberikan pada MRP berpeluang mempercepat pemenuhan hak-hak ekosob penduduk.(2) Lembaga ini bisa dibilang instusi quasi-judicial yang strategis untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Negara berkaitan dengan implementasi obligasi Negara dibidang pemenuhan hak ekosob. Dengan demikian, mesti diberikan peluang dan dibentuk mekanisme efektif untuk MRP dalam mengimplimentasikan justiciability hak-hak ekosob orang asli Papua. MRP juga dapat berperan dalam mendorong mekanisme judicial remedies berjalan efektif serta mematiskan keputusan-keputusan badan peradilan dilaksanakan oleh Negara maupun pelaku non-Negara, memastikan adanya proteksi Negara atas hak hak ekosob rakyat dari Sorong hingga Samara!

Cara kerja Sehari-hari

Sebagai ilustrasi ambil contoh alokasi anggaran Rp 1,382 triliun pada 2002 untuk Papua. Dana ini akan bermakna untuk Ny. Beatriks Nggapulu, seorang perempuan suku Dani, Jayawijaya jika Ny. Beatriks dan komunitasnya memiliki peluang untuk menguji apakah dana ini dapat ia peroleh guna pemenuhan hak ekosobnya lewat mekanisme judicial. Lewat mekanisme ini, Ny Beatriks bersama-sama komunitas mengeksaminasi perencanaan, pelaksanaan, audit dan distribusi hasil anggaran dan hasil pembangunan. Ny Beatriks dan komunitasnya dapat mengklaim sebagai korban pelanggaran hak-hak ekosob jika dana ini tidak dirasakan manfaatnya, demikian juga jika pelaku Non-Negara yang beroperasi di wilayah domisilinya melakukan tindakan yang dikuantifikasi sebagai pelanggaran hak ekosob.(13) Jika ada klaim dari korban, maka perlu disediakan mekanisme judicial remedies baik lewat badan peradilan maupun institusi administratif.

Ny Beatriks dapat juga mengadukan problem atau kasusnya kepada MRP. Selanjutnya, MRP sesuai tugas, wewenang dan haknya – seperti termuat dalam pasal 20 – 22 UU No. 21/2002 dapat saja mengeksaminasi kasus Ny Beatriks, dkk. Ambil contoh, setelah diidentifikasi, ternyata diwilayah domisili Ny Beatriks diperlukan fasilitas pendidikan bagi anak-anak. MRP sebagai lembaga quasi-judicial dapat membuat rekomendasi bahwa sarana pendidikan diwilayah Ny. Beatriks, dkk sebagai sebuah prioritas program pembangunan. Untuk seterusnya rekomendasi ini diharapkan mempunyai direct effect.

Ilustrasi diatas, sangat sederhana. Dan begitulah pemenuhan hak ekosob. Tidak rumit dan sangat sesulit yang dibayangkan. Pertanyaannya hanya apa pemerintah mau? Pertanyaan, apakah pemerintah bisa memenuhi hak ekosob rakyat menjadi irrelevant, karena secara de facto ada anggaran. Apakah ini mengada-ada. Tidak juga. Prinsip-prinsip dan mekanisme ini sudah berjalan, diuji, digunakan ditingkat domestik – seperti Afrika Selatan dan Brasil, maupun regional mekanisme hak asasi manusia Amerika, Afrika dan Eropa. Kalau pemerintah Indonesia tidak mau menjalankan obligasinya memenuhi penduduk asli Papua? Lalu maunya apa sih?

* Artikel ini dibuat untuk keperluan pengantar diskusi Working Group on Papua (WGP).

Catatan Belakang

(1) Tempo Online. 8 Januari 2003. “Otonomi Khusus Papua Belum Menyejahterakan Rakyat”. Soal alokasi dana, lihat juga Gatra Online. 24 Oktober 2001. “DPR dan Pemerintah Alokasikan Rp 1.38 Trilyun untuk Papua”.
(2) Tempo Online. 8 Januari 2003. “Otonomi Khusus Papua Belum Menyejahterakan Rakyat”.
(3) Kompas, 10 Juli 2003. “Menko Polkam: Atasi OPM dengan Lebih Adil dan Bermartabat”.
(4) Ibid.
(5) Mengutip Tom Beanal, Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua. Lihat Kompas. 2 Juni 2003. “Mendekonstruksi Makna Kemerdekaan.”
(6) Kompas. 23 Februari 2003. “Sekilas Kata Dunia tentang Freeport”.
(7) Ibid.
(8) The Decalaration on the Right to Development. UN doc. GA Res. 41/128., art. 2(1).
(9) Lihat antar lain komentar, Dominggus Mandacan, Bupati Manokwari. Gatra Online. 4 Februari 2003. “Buka Isolasi Warga. Penting, Pemekaran Provinsi Papua”. Sementara pihak pemerintah yang diwakili Hari Sabarno, Mendagri dan Oentarto, Dirjen Otda Depdagri malah seringkali mengusung argumen legal posivistik, bahwa pemekaran propinsi karena sesuai dengan amanat UU No. 45/1999. Lihat antara lain: Kompas. 14 Februari 2003. “Sidang Kabinet Terbatas di Istana. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Majelis Rakyat Papua Belum Selesai Dibahas.”; Tempo Interaktif. 6 Februari 2003. “Tak Ada Pertentangan Yuridis pada Pemberlakuan Inpres Pemekaran Papua”; Kompas. 8 Februari 2003. “Pemekaran Papua Tidak Salahi Otonomi Khusus”.
(10) Pemekaran wilayah Irian Jaya Barat dan Tengah, dialaskan Inpres No.1/2003 – sebagai tindakan provokatif dari Pemerintah dalam pelaksanaan UU No. 45/1999.
(11) UU No. 21/2001., pasal 1 huruf (g) inter alia pasal 5 (2).
(12) Ibid.Tugas dan wewenang MRP diatur dalam pasal 20.
(13) Ibid. Lihat pasal 20 huruf e dan f dan pasal 21 tentang hak yang melekat pada MRP.
(14) Sosok ini diambil dari sebuah feature di Kompas. 2 September 2002. “Pekerjaan Rumah untuk MRP”. Feature ini mengisahkan betapa perempuan Papua menjalankan peran berlipat mulai mengurus rumah tangga, mengurus anak, mencari makanan ternak, kayu bakar dan pendapatan bagi keluarga.

Kejahatan Korporasi dan Norma tentang Akuntabilitas Korporasi

2008-11-03T14:32:00.002+07:00

Pengantar

Terdapat satu dokumen penting yang dikeluarkan Komisi HAM (CHR) Sub Komisi Promosi dan Perlindungan HAM PBB. Dokumen ini berjudul “Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights”(1) – selanjutnya disebut dengan Norma tentang Tanggungjawab TNCs.

Membaca dokumen CHR ini, maka ‘corporate crime’ secara sederhana, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan (crime) yang dilakukan korporasi (badan usaha) mencakup kejahatan HAM, humaniter, perburuhan, kejahatan terhadap hak konsumen serta praktik-praktif yang luas dari definisi korupsi.

Sally S. Simpson menyatakan “(c)orporate crime is a type of white-collar crime”.(2) Simpson, mengutip John Braithwaite, mengambil the simplest definition dari kejahatan korporasi sebagai “conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.”(3) Selanjutnya Simpson, menyatakan 3 ide kunci dari definisi Braitwaite. Pertama, tindakan illegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan prilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah (lower socio-economic class) dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, kejahatan korporasi tidak hanya tindakan (acts) kejahatan atas hukum pidana (criminal law), tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagal “subyek hukum perorangan “legal persons”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional, dan mungkin saja ditopang oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.(4)

Dibagian pengantar ini, definisi kejahatan korporasi sengaja dibuat sebagai jembatan pengantar untuk diskusi lanjutan – dan uraian/pembahasan artikel singkat ini. Tulisan ini, tidak akan menguraikan secara detail teori “coporate crime” seperti dalam disiplin kriminologi, melainkan memberikan gambaran dan analisis menyangkut obligasi korporasi dibidang hak asasi manusia (HAM) dan hal-hal yang relevan dalam tema ini.

Bagian A akan menguraikan norma yang mengatur tentang tanggungjawab korporasi dilevel internasional, dengan merujuk pada satu dokumen Komisi HAM PBB, yang sebaiknya dipulsasi agar berefek kepada hukum domestik. Pada bagian ini juga sedikit akan disinggung tentang corporate social responsibility (CSR) dan global compact PBB, sebagai trend mutakhir dilingkungan korporasi. Selanjutnya, masih dengan merefer ke dokumen CHR, dibagian B, akan mendeskripsikan obligasi korporasi dan mengetengahkan dua kasus: TNCs dan ilustrasi korporasi lokal. Artikel ini diakhiri dengan beberapa isu dan rekomendasi untuk diperbincangkan bersama tentang apa yang bisa kita lakukan sekaligus evaluasi atas rekomendasi yang dikemukakan. Harapannya, tentu saja, diskusi ini punya tindak lanjut – yang sudah pasti sudah jauh-jauh hari masuk dalam agenda kerja Seknas Walhi.

A. Norma yang mengatur Tanggungjawab Korporasi

Norma tentang Tanggungjawab TNCs, menjadi penting karena 2 alasan pokok: pertama, dokumen ini dianggap oleh banyak komentator merupakan sebuah langkah maju yang diambil PBB – dalam hal ini Komisi HAM – untuk menegaskan prinsip-prinsip hukum internasional (international legal principle) yang (dapat) diterapkan pada sektor bisnis. Hukum internasional yang dimaksud, meliputi hukum hak asasi manusia, humaniter, perburuhan, lingkungan hidup, konsumen, dan hukum anti-korupsi. Kedua, dokumen ini memberikan norma sekaligus alat analisis untuk menilai apakah sebuah korporasi

Tentu dokumen tersebut disambut gembira oleh para aktivis HAM dan secara parallel membuat gerah korporasi besar (TNCs/MNcs). Tercatat, lobby group seperti the International Chamber of Commerce (ICC) telah meluncurkan counter-kampanye untuk menjegal upaya proposal yang diadopsi CHR tersebut. Salah satu korporasi global, Shell, menjadi panglima perang melawan promosi legally binding korporasi terhadap hukum internasional hak asasi manusia. Sebagai catatan, selama ini Shell merupakan TNC seringkali dicontohkan sebagai TNC yang gemar melakukan inisiatif CSR dan mendukung global compact PBB.

Global Compact diajukan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Anan pada Forum Ekonomi Dunia pada 31 Januari 1999. Saat itu, Anan meminta para pemilik korporasi untuk bergabung dengan badan-badan PBB, organisasi/serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil lain bekerjasama dan melakukan aksi-aksi menjawab tantangan global, termasuk menjawab problem-problem yang ditimbulkan ekonomi global. Sejak dilaunching, selain Shell International Ltd., sejumlah korporasi trans-nasional yang dapat dikategorisasikan ‘korporasi pelopor’, menyatakan kesediaannya untuk bergabung secara sukarela, antara lain DuPont, Amazon Caribbean Guyana Ltd, SAP; British Telecom (BT), Statoil, BASF, Hennes & Mauritz AB, Willian E. Connor & Associates Ltd., Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), Nexen Inc., Yawal System, British Petroleum (BP), Nokia, STMicroelectronics (ST), Novartis International AG. Secara singkat, merujuk pada dokumen Global Compact, penilaian HAM atas kinerja korporasi meliputi 9 isu,(5) sebagai berikut:
(1) dukungan dan penghormatan HAM yang diterima secara internasional (internationally proclaimed human rights) berdasarkan pengaruh yang dimilikinya;
(2) aktivitas yang dilakukan dipastikan tidak melanggar dan menyebabkan timbulnya kejahatan HAM (human rights abuses);
(3) mewujudkan kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak atas posisi tawar kolektif buruh (the right to collective bargaining);
(4) turut serta menghapus segala bentuk perbudakkan dan pemaksaan kerja (forced and compulsory labor);
(5) berpartisipasi menghapus buruh anak;
(6) menghapus praktek-praktek diskriminasi dalam pekerjaan dan lapangan kerja;
(7) mendukung pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan;
(8) mengambil inisiatif mempromosikan tanggungjawab lingkungan yang lebih besar;
(9) mendorong pengmbangan dan difusi tekonologi yang ramah lingkungan.

Dokumen yang diadopsi CHR, merupakan langkah berani melampaui inisiatif yang dipelopori Koffi Annan. Perkembangan mengarah pada standar hukum internasional yang sifatnya legally binding, setidaknya sudah dimulai secara sistematis pada 1999, utamanya dibidang hukum HAM, saat working group on the working methods and activities of transnational corporations of the Sub-Commission, menetapkan perlunya perumusan sebuah code of conduct bagi korporasi (perusahaan) berbasis standar hak asasi manusia.(6)

Dalam dokumen ini, CHR mengembangkan argumen, dengan merefer pada pasal 1, 2, 55 dan 56 Piagam PBB inter alia untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar. Kemudian, CHR merefer UDHR, dengan menegaskan kewajiban semua penduduk dan bangsa, pemerintah dan organ masyarakat lainnya serta individu untuk mempromosikan penghormatan HAM dan kebebasan fundamental.

CHR mengembangkan argumen, dengan memposisikan TNCs dan business enterprises lainnya, sebagai “organs of society”, dan selanjutnya ditegaskan:

“transnational corporations and other business enterprises, their officers and persons working for them are also obligated to respect generally recognized responsibilities and norms contained in United Nations treaties and other international instruments…”(7)

Dalam pembukaan (preamble) CHR mencontohkan sejumlah UN treaties, sebagai berikut:
- the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
- the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
- the Slavery Convention and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery;
- the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
- the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
- the International Covenant on Civil and Political Rights;
- the Convention on the Rights of the Child;
- the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families;
- the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and two Additional Protocols thereto for the protection of victims of war;
- the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms; the Rome Statute of the International Criminal Court; the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
- the Convention on Biological Diversity; the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage; the Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment; the Declaration on the Right to Development;
- the Convention against Discrimination in Education of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization;
- conventions and recommendations of the International Labour Organization;
- the Convention and Protocol relating to the Status of Refugees.

CHR juga menyatakan treaties dilevel regional, yakni:
- the African Charter on Human and Peoples' Rights;
- the American Convention on Human Rights;
- the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
- the Charter of Fundamental Rights of the European Union;
- the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of the Organization for Economic Cooperation and Development; and other instruments.

Sedangkan, UN non-treaty, dicontohkan CHR sebagai berikut:
- the Rio Declaration on the Environment and Development;
- the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development;
- the United Nations Millennium Declaration;
- the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights;
- the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes adopted by the World Health Assembly;
- the Ethical Criteria for Medical Drug Promotion and the "Health for All in the Twenty-First Century" policy of the World Health Organization.

Secara singkat, obligasi umum (general obligations) TNCs dinyatakan CHR, sebagai berikut:

”States have the primary responsibility to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law, including ensuring that transnational corporations and other business enterprises respect human rights. Within their respective spheres of activity and influence, transnational corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law, including the rights and interests of indigenous peoples and other vulnerable groups.”(8)

B. Apa yang Menjadi Obligasi Korporasi?

CHR menyatakan sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan “Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights”, TNCs dan business enterprises lainnya mesti (shall) mengadopsi, mendiseminasi dan mengimplementasikan aturan operasi internalnya sesuai dengan norma-norma yang dinyatakan CHR, termasuk menginkorporasikan kedalam kontak bisnis atau perjanjian dengan kontraktor, sub-kontraktor, suppliers, licensees, distributor, dan seterusnya. Selanjutnya, TNCs mesti menyusun laporan periodik.(9) Selanjutnya, CHR menyatakan setidaknya 2 obligasi pokok TNCs, sebagai berikut:

Pertama, TNCs menjadi subjek monitoring dan verifikasi periodik oleh PBB, dan mekanisme domestik dan internasional – baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk dimasa datang.(10)

Kedua, TNC mempunyai obligasi untuk menyediakan reparasi efektif dan memadai bagi individu (persons), entitas (entities) dan komunitas (communities) yang menjadi korban kejahatan dan pelanggaran norma-norma HAM, termasuk reparasi, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, termasuk bertanggungjawab atas sanksi pidana yang dijatuhkan pengadilan domestik dan internasional (national courts/international tribunals) sesuai dengan hukum domestik dan internasional.(11)

Sebagai catatan, CHR juga meminta kepada Negara untuk menyusun dan me-reinforce legal dan administrative framework yang dianggap perlu untuk memastikan norma internasional dan domestik diimplementasikan oleh TNCs.(12)

B.1. Kasus Shell

Menarik untuk sedikit membahas Shell. TNCs ini tercatat sebagai salah satu korporasi global yang mengklaim telah mengimplementasikan “corporate social responsibility’ yang mengadopsi prinsip-prinsip promosi dan pemenuhan HAM.(13) Shell juga tercatat pernah ‘minggat’ dari Nigeria karena menggangap rezim yang berkuasa tidak menghormati HAM dan melakukan kejahatan terhadap rakyatnya.(14)

Lantas mengapa muncul problem, korporasi seperti Shell memimpin kampanye bisnis internasional menentang norma HAM PBB? Baik CSR – “corporate citizenship”; “sustainable growth”; “triple bottom line” – istilah-istilah yang diadopsi dalam trend bisnis saat ini – atau pun UN’s Global Compact, mencakup “a wide range of economic, social and environmental initiatives by enterprises that go beyond legal requirements and are mostly voluntarily in nature”.(15) Defini CRS yang lain, seperti dirumuskan European Commission, sebagai: “a concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.(16) Dari kedua definisi ini, maka satu benang merah muncul: CRS merupakan inisiatif yang bersifat sukarela (voluntarily in nature atau a voluntary basis). Berbeda jauh dengan proposal yang hendak dipromosikan Komisi HAM PBB, yang sifatnya legally binding, mengikat secara hukum.

Dengan membaca Norms, yang disusun CHR, kita menjadi makfum dan maklum mengapa TNCs menjadi ‘kepanasan’ dan bersatu untuk menentang proposal CHR ini. Istilah ‘proposal’ disebabkan, saat ini memang sedang dikembangkan dan dipromosikan sebuah badan internasional, yang diharapkan dapat mengadili “Si Pemilik Modal Global.” Dalam hukum internasional, criminal responsibility ‘masih terbatas untuk subyek negara dan individul atas kasus-kasus gross violation of human rights dengan preseden keputusan (judgement) of Nurenberg International Military Tribunal; International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia; the International Criminal Tribunal for Rwanda.17

Dengan membaca norma tersebut, kita juga menjadi lebih paham mengapa the Alliance for a Coporate-Free United Nations mengirim surat pada pertengahan Januari tahun ini, kepada pimpinan 5 badan PBB (UNEP, UNDP, UNHCHR, UNIDO dan ILO) untuk segera mengahiri keterlibatannya dalam Global Compact PBB. Surat aliansi ini ditandatangani oleh 14 perwakilan NGOs terkemuka, yakni Kenny Bruno (EarthRights International); Alison Linnecar (International Baby Food Action Network); Chee Yake Ling (Third World Network); John Cavanagh (Institute for Policy Studies); Millon Kothari (Habitat International Coalition); Pratap Chatterjee (CorpWatch); Anuradha Mittal (Food First); Fiona Dove (Transnational Institute); Susan George (ATTAC); Tom Goldtooth (Indigenous Environment Network); June Zeiline (Women’s Environment and Development Organization); Rob Weissman (Essential Action); Bobby Peek (groundWork) dan Victor Menotti (International Forum on Globalization). Dalam suratnya mereka meminta kepada badan-badan PBB tersebut untuk mengakhiri partisipasi dalam Global Compact, dengan menyatakan:
“…We believe that the Global Compact, though started with good intentions by Secretary General Kofi Annan, is counterproductive. The Global Compact allows the name and reputation of the UN to be abused by corporations whose practices are in contradiction with the values of the UN. Partnerships with these corporations damage the integrity and mission of your agency and of the United Nations.”

Dibagian akhir surat, Aliansi ini menyatakan:

“Therefore, again, we call on you to end your agency’s participation in the Global Compact, in favor of initiatives that emphasize cooperation with groups that share the aims of the United Nations, and in favor of measures to hold powerful corporations accountability in an international legal framework.”

Jika kita membaca penuh surat dari Aliansi tersebut, argumen-argumen yang dikembangkan dapat diadosi untuk NGOs (jika mau) untuk tetap mempertahankan “the name and reputation” dan secara filosofis tidak kontradiksi-antagonis dengan nilai-nilai yang ditanam ditubuh NGOs sendiri. Dalam praktik untuk mempertahankan ‘integrity’ dan ‘mission’ lembaga, tantangan dan ancaman ‘gila-gila-an’ pasti mesti dihadapi.

B.2. Kasus Perusahaan Ember

Kasus perusahaan ember yang hendak penulis kemukakan, hanyalah ilustrasi untuk keperluan memberikan gambaran tentang tantangan yang tidak kalah sulitnya ketimbang tantangan lobby group dan TNCs. Perusahaan ember ini murni domestik: pemilik modal domestik, dan produknya habis dilevel domestik. Karenanya, perusahan ini tidak termasuk dalam mata rantai TNCs: kontraktor, sub-kontraktor, suppliers, licensees, distributor, dan seterusnya. Pengusaha lokal ini ‘tidak peduli’ dengan norma-norma HAM internasional, termasuk (apalagi) norma Komisi HAM PBB! Begitu pun pengusaha ini tidak merasa perlu untuk tunduk pada pasal 28 Amandemen ke-2 UUD 1945 atau UU No. 39/1999.

Dalam prakteknya, perusahaan ember tersebut melakukan kejahatan lingkungan hidup, hak asasi manusia, diskriminatif, dan seterusnya. Pengalaman penulis, melakukan advokasi korban dari perusahaan jenis ini sangat-sangat sulit. Dilevel domestik, perusahaan jenis ini menggantung diri dan secara mutual simbiosis bekerjasama dengan powerfull individual dan institution, termasuk menyewa jasa keamanan bandit lokal.

C. Apa yang kita bisa lakukan?: Dalam Evaluasi Konteks Indonesia

”States have the primary responsibility to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law…”

Kasus Shell dan Perusahaan Ember memunculkan problem ‘corporate crime’. Kedua-duanya mesti disadari, tak dapat beroperasi sewenang-wenang jika apparatus Negara punya komitmen kuat terhadap pemenuhan HAM warga negaranya, sebagaimana dokrin hukum internasional dan domestik: Negara mempunyai tanggungjawab utama dalam soal HAM. Karenanya, masyarakat sipil tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya untuk terus mendorong Negara menghargai hak warga negara secara genuine. Dalam konteks prilaku Negara, Indonesia tertinggal dengan Afrika Selatan misalnya.

Afrika Selatan, lagi-lagi, sebagai sebuah Negara berkembang yang progressif melakukan terobosan. bursa efek Johannesburg diwajibkan untuk menyusun laporan yang memuat ‘Code of Coporate Practices and Condut’ sebagai bagian dari laporan ke publik dalam rangka penjualan saham sebuah perusahaan.18

Sebagai tambahan, dinegara maju seperti US, terdapat trend korporasi diwajibkan untuk mengupayakan apa yang disebut socially responsible investment (SRI). SRI mencakup tiga tipe aktivitas utama: indexes, ratings and funds. Merujuk laporan ILO, investasi yang menggunakan criteria social investment (screening, sharholder advocacy and community investing) telah meningkat dari US$40 billion in 1984 menjadi US$2.34 trillion di tahun 2001.(19) Angka ini hanya dihitung social investment di Negara US saja.

Beberapa catatan penutup tentang apa yang bisa kita lakukan, antara lain:

Pertama, dalam laporan dan evaluasi periodik tentang impak aktivitasnya terhadap HAM, TNC diwajibkan untuk memperhatikan input dari stakeholders, termasuk NGOs dan komplain tentang kejahatan atas norma-norma yang berlaku.(20) Selanjutnya mendorong mekanisme domestik untuk melakukan monitoring dan verifikasi atas operasi TNCs – dalam konteks Indonesia, bisa mendorong intitusi-institusi yang sudah ada, seperti Komnas HAM, dan seterusnya. Disamping itu, mendorong judicial mechanism: gugatan di pengadilan domestik untuk mengeksaminasi kasus-kasus kejahatan yang dilakukan TNCs dan other business enterprises. Mencontoh pengalaman negara lain yang sudah melakukan praktik-praktik positif juga baik, untuk didorong dilevel domestik.

Kedua, mengeksaminasi beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) Indonesia. Eksaminasi didorong menuju pencapaian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) diimplementasikan tidak saja sebagai hak konstitusional melainkan juga hak hukum, serta mendorong klaim judicial remedies dalam mekanisme yudisial (justiciability).(21)

Selain UU HAM, beberapa norma domestik, secara tegas menyatakan obligasi korporasi. Dalam UU No. 41/1999 pasal 32 tentang Kehutanan, dinyatakan korporasi sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan “berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya”. Demikian juga, antara lain kewajiban korporasi dalam UU No. 39/1997, pasal 35 ayat (1), yang menyatakan:
“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Eksaminasi juga dapat dilakukan dengan metode sosiologi dan analogi hukum berkaitan dengan hukum kebiasaan dimasyarakat, dengan konsep hukum yang dikemukakan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto sebagai “pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empiris.”(22)

Disisi lain, terus diupayakan untuk menggunakan hukum nasional Negara asal TNCs.(23) Preseden-preseden gugatan di AS, Jepang, sebaiknya terus diupayakan dengan menggalang solidaritas komunitas internasional.

Ketiga, kumpulkan 12 orang, dan selamat berdiskusi!

* Artikel pada Diskusi “Corporate Crime” di Walhi. Seknas. Jakarta, 7 April 2004.

Catatan Belakang

(1) UN doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. 26 August 2003. Dokumen ini diadopsi Comission on Human Rights Sub-Comission on the Promotion and Protection of Human Rights diadopsi pada pertemuan ke-22 pada 13 Agustus 2003. Sebagai catatan Indonesia, merupakan salah satu anggota CHR, hingga tahun 2006.
(2) Sally S. Simpson. 2002. Corporate Crime, Law, and Social Control. Cambridge: Cambridge University Press., p. 6; supra f.n. 23.
(3) Ibid., p. 6 – 7.
(4) Lihat Ibid., p. 7.
(5) Teks prinsip-prinsip bagi korporasi dan pelaku bisnis yang dirumuskan dalam Global Compact dapat dilihat di: www.unhchr.ch/global.htm. Lihat juga Guide to the Global Compact. A Practical Understanding of the Vision and Nine Principles.
(6) Lihat UN doc. E/CN.4/Sub.2/1999/9. Sebagai catatan, perumusan sebuah code of conduct sendiri, sudah dimulai sejak 1976, dimana the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menetapkan “Guidelines for Multinational Enterprises to promote responsible business conduct consistent with applicable law.”
(7) UN doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. Opcit. Preamble.
(8) Ibid., para. 1.
(9) Ibid., para. 15.
(10) Ibid., para. 16.
(11) Ibid., para. 18.
(12) Ibid., para. 17.
(13) Lihat David Weissbrodt. “Principles relating to the Human Rights Conduct of Companies”. UN doc. E/CN.4/Sub.2/2000/WG.2/WP.1. 25 May 2000. fn. 23. Selain Shell, contoh lain: 3M, Body Shop, BP Amoco, British Telecom, Cargill, C&A, Carlson Companies, Gap, H&m, ING Group, Levi Strauss, Medtronic, Nokia, Novo Nordisk, Numico, PepsiCo, PetroCanada, Reebok International, RioTinto, Sara Lee Corporation, Royal Dutch/Shell Group Companies, Starbucks, Statoil, Tata Iron and Steel Co., Volkswagen, dan Xerox.
(14) Margaret Jungk. 2001. Deciding whether to do Business in States with Bad Government. The Confederation of Danish Industries, The Danish Centre for Human Rights, the Danish Industrialization Fund for Developing Countries. Jungk memberi tiga contoh korporasi yang akhirnya menghentikan operasi akibat kejahatan-kejahatan yang terjadi di Negara dimana mereka melakukan investasi: Shell menghentikan operasinya di Nigeria; Heineken di Birma; serta Levi Strauss di Cina. Lihat juga Maria de los Angeles Villacis Paredes.2000. Supplementary Guide to ‘Deciding Whether to do Business in State with Bad Governments’. Danish Centre for Human Rights.
(15) ILO doc. GB. 286/WP/SDG/4(Rev). March 2003. “Information note on corporate social responsibility and international labor standards”., para. 2.
(16) Commission of the European Communities doc. COM (2002) 347 Final. July 2002. “Communication from the Commission concerning corporate responsibility: A business contribution to sustainable development”., p. 5
(17) Lihat D.J. Harris. 1998. Fifth Edition. Cases and Materials on International Law. London: Sweet and Maxwell., p. 487 – 490; 738 – 764.
(18) Lihat Ibid., para. 19.
(19) ILO doc. GB.286/WP/SDG/4(Rev.). Information Note on Corporate Social Responsibility and International Labour Standards. ILO: Geneva. March 2003., para. 18.
(20) Lihat Ibid., para. 16.
(21) Untuk tema ini, lihat A. Patra M. Zen “Justisiabilitas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menarik Pengalaman Internasional, Mempraktikannya di Indonesia.” Jurnal HAM Komnas HAM. Vol. 1 No. 1 Oktober 2003., pp. 36 – 47; Lihat juga “Justisiabilitas: Hak Klaim Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.” Paper pada diskusi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta, 10 Februari 2003. Teks dapat dibaca di website Jatam.
Peluang Menggunakannya dalam mengadvokasi Industri Pertambangan
(22) Dikutip dari Dr. Abdurrahman “Peran Prof. Soetandyo Wigjosoebroto, M.P.A. Dalam Penelitian Hukum dan Kajian Hukum di Indonesia” dalam Winaryo, dkk. Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten. Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Jakarta: ELSAM, HUMA dan WALHI., h. 156
(23) Lihat uraian tentang corporate accountability under national law: home State responsibility and host State responsibility, artikel Paula Richardson. “Corporate Crime in a Globalized Economy. An Examination of the Corporate Legal Conudrum and Positive Prospect for Peace.” Carleton University Ottawa. September 2003., p. 7 – 8.

Standar dan Praktek Hak Asasi Manusia untuk Polisi

2008-11-03T14:07:00.005+07:00

Pengantar

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan menyusun satu buku: “Buku Panduan Umum Hak Asasi Manusia Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia” – selanjutnya disebut dengan Buku Panduan. Saat ini, telah disusun draft kuisioner, yang memuat 3 tema pokok, yakni:
1. Umum
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Pelaksanan Tugas Dilapangan

Artikel singkat ini disusun untuk merespon Draft Akhir Kuisioner untuk Konsep Penyusunan Buku Panduan Umum HAM Bagi Kepolisian Negara RI. Depkeh HAM. Tulisan ini akan mendeskripsikan norma dan standar internasional HAM yang sebaiknya dirujuk untuk penyusunan Buku Panduan. Dibagian B, akan didiskusikan beberapa topik yang relevan berkaitan dengan penyusunan Buku Panduan. Dibagian akhir artikel, akan dimuat beberapa rekomendasi berkaitan dengan Penyusunan Buku Panduan.

A. Standard dan Praktek Hak Asasi Manusia untuk Polisi dibawah Norma dan Standard
Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Untuk Keperluan ini ada beberapa dokumen standard internasional dan pedoman yang sebaiknya dirujuk dalam menyusun Buku Panduan, seperti dokumen baik General Comment maupun General Recommendation yang diadopsi Komite HAM (CHR) dan Komite Menentang Diskriminasi Rasial (CERD); serta “Buku Saku Hak Asasi Manusia untuk Polisi”, yang diterbitkan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB.

A.1. General Comment dan General Recommendation

a. Polisi dan Problem Penyiksaan
Salah satu isu yang menjadi perhatian Komite HAM (CHR) adalah berkaitan dengan problem/kejahatan HAM yang dilakukan oleh polisi: penyiksaan, tindakan kejam dan tindakan merendahkan martabat manusia lainnya. Komite HAM menyatakan:

“… police officers … involved in the custody or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment must receive appropriate instruction and training. State parties should inform the Committee of the instruction and training given and the way in which the prohibition of article 7 forms an integral part of the operational rules and ethical standards to be followed by such person”.(1)

Ketentuan pasal 7 ICCPR, sebagai berikut:

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”.

CHR menyatakan, pasal 7 ICCPR tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi “both dignity and the physical and mental integrity of the individual”(2) inter alia perlindungan bagi setiap orang yang terdeprivasi kebebasanya, termasuk tahanan, wajib diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.(3)

b. “Exercising Police Power”
Dalam melakukan wewenangnya, khususnya melakukan penahanan atau harus dipastikan polisi juga mempunyai tanggungjawab untuk menghormati dan melindungi “human dignity” dan menjamin dan menegakkan hak asasi manusia tanpa perbedaan apa pun (diskriminasi) atas dasar ras, warna kulit atau asal etnis dan nasional.(4)

c. Polisi dan Problem Diskriminasi
Larangan untuk menggunakan “illegal force” yang dimiliki kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang sifatnya diskriminatif terhadap individu/kelompok tertentu. Larangan diskriminasi, termasuk memastikan polisi tidak menikmati impunitas atas dasar ras, warna kulit atau asal etnis tertentu, agama dan seterusnya.(5)

d. Internal Kepolisian: Kualifikasi dan Promosi
CHR dalam sebuah General Comment pernah memberikan perhatiannya kepada problem adanya praktek-praktek diskriminasi dan/atau limitasi berkaitan dengan kualifikasi dan promosi yang dilaksanakan institusi kepolisian. Sebagai contoh, adanya praktek diskriminasi terhadap individu yang ingin bekerja sebagai polisi, atau adanya praktek-praktek diskriminasi dalam hal promosi, dengan dasar diskriminasi ras, warna kulit, asal etnis, agama dan seterusnya.(6)

A.2. Buku Panduan Terbitan OHCHR

Buku panduan yang diterbitkan Kantor Komisioner Tinggi PBB (OHCHR) dengan judul “Human Rights Standards and Practice for the Police. Expanded Pocket Book” .(7) merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam seri pelatihan profesional yang menjadi inisiatif dari kantor ini.

Buku panduan tersebut, boleh dikatakan lengkap karena mencakup banyak tema yang memang relevan sebagai panduan bagi aparat kepolisian, sebagai berikut:(8)
1. Application of General Human Rights Principles;
2. Ethical and Legal Conduct;
3. Policing in Democracies;
4. Non-Discrimination in Law Enforcement;
5. Police Investigation;
6. Arrest;
7. Detention;
8. Use of Force and Firearms;
9. Civil Disorder, State of Emergency and Armed Conflict;
10. Protection of Juveniles;
11. Human Rights of Women;
12. Refugees and Non-Nationals;
13. The Human Rights of Victims;
14. Police Command and Management;
15. Community Policing;
16. Police Violations of Human Rights;
17. Source for Human Rights Standards and Practice.

A.3. Sumber-Sumber untuk Praktek dan Standar HAM

Dalam buku panduan terbitan OHCHR, dimuat norma dan standard internasional, yang diadopsi PBB untuk menjadi rujukan bagi praktek kepolisian, sebagai berikut:
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR);
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
3. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CAT);
4. Convention on the Right of the Child (CRC);
5. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(CERD);
6. Convention on the Elimination of the All Forms of Discrimination against Women;
7. Code of Conduct for Law Enforcement Officials;
8. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials;
9. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Forms of Detention
or Imprisonment
10. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power;
11. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;
12. Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal,
Arbitrary and Summary Executions
13. Guideline on the Role of Prosecutors;
14. Declaration on the Elimination of Violence against Women;
15. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo
Rules);
16. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
(“The Beijing Rules”);
17. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty;
18. Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against
Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice.

Sebagai catatan, Indonesia telah meratifikasi beberapa norma internasional HAM, seperti dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Instrumen Internasional HAM Utama yang Telah Diratifikasi Indonesia

No.	Konvensi Yang Diratifikasi	Inkorporasi dalam Hukum Domestik
1.	CERD	UU No. 29/1999
2.	CAT	UU No. 5/1998
3.	CEDAW	UU No. 7/1994
4.	CRC	Keppres No. 36/1990
5.	Hak-hak Perempuan	UU No. 68/1959

B. Menyusun Buku Panduan Umum HAM Bagi Polisi

Langkah Depkeh HAM yang memfasilitasi penyusunan Buku Panduan Umum HAM Bagi Kepolisian merupakan langkah penting, fenomenal sekaligus patut dipuji. Hal lain, komposisi keangotaaan tim penyusun pun sangat apik karena berasal dari beragam latar belakang baik dari aspek asal lembaga maupun aspek latar belakang pengetahuan dan akademik, seperti terlihat dalam tabel 2. Karenanya, alangkah lebih baik jika Buku Panduan yang disusun dapat benar-benar menjadi “Panduan” bagi Kepolisian kita.

Buku Panduan ini, sebaiknya dapat digunakan bagi aparat kepolisian, sekaligus dapat digunakan untuk menjawab problem-problem yang ada di masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, tentu saja yang berkaitan dengan tugas, peran, wewenang dan fungsi kepolisian. Dengan demikian, selain merujuk pada norma dan standard internasional, sangat baik kita menggali dari norma dan standar domestik (nasional) yang kita miliki.

Setidaknya ada 2 problem dapat muncul dalam penyusunan Buku Panduan jika merujuk pada norma (hukum) positif saat ini, sebagai berikut:
1. Beberapa perundang-undangan mempunyai kelemahan, seperti KUHAP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana)(9) oleh banyak komentator mestinya direvisi – termasuk
UU 39/1999 tentang HAM;
2. Bisa saja norma dan standar domestik belum mengatur tentang ideal kepolisian
menyangkut pemenuhan hak asasi manusia;(10)

Tabel 2
Partisipan dalam Penyusunan Buku Panduan

No.	Nama	Jabatan/Asal Lembaga
1.	Prof. DR. Harkristuti Harkrisnowo	FHUI
2.	Lies Sugondo, S.H.	Ketua Sub Pengkajian Komnas HAM
3.	Kombes Pol. Drs. Ichwanto Harijadi	PTIK
4.	AKBP Soedjojo Sam, S.H., M.H.	Mabes Polri
5.	AKBP DR. R.M. Panggabean	Mabes Polri
6.	A. Patra M. Zen, S.H., LL.M	YLBHI
7.	DR. Adhi Santika MS	Kapus. Pengkajian Hak-hak Ekosob, Balitbang HAM
8.	Drs. Edi Ichwanto	Kabid. PMP. Pusat Pengkajian Hak-hak Ekosob
9.	Cuntoko, S.E., MM.	Kasubid. Lokal, Bidang PMP, Pusat Pengkajian Hak-hak Ekosob
10.	Markus Harjanto, S.H.	Balitbang HAM
11.	Ir. Maruahal Simanjuntak, M.M.	Pimpro. Penelitian dan Pengembangan HAM
12.	Ir. Bresman Sianipar, MSc.	Koordinator Penyusunan Buku Panduan

Sumber: Lampiran Surat Undangan Ka. Balitbang Depkeh HAM No. K1-UM.02.10-472

Membaca dokumen internasional, seperti telah dibahas dibagian sebelumnya, tentu saja memuat standard dan norma ideal. Dalam konteks ini, jika Buku Panduan disusun berdasarkan ideal tersebut, tentu saja sangat baik. Namun, tentu saja bisa muncul pernyataan-pernyataan sinis, seperti: “untuk apa disusun buku panduan yang sangat ideal, tapi tidak bisa dilaksanakan” atau malah pernyataan brutal, semisal: “untuk apa disusun buku panduan yang sangat ideal, kalau tidak dipakai dan hanya untuk dilanggar”.

Buku Panduan yang hendak kita susun, sebaiknya menjadi suatu ideal standar dan praktek yang diiktiarkan bersama. Karenanya, tidak menutup kemungkinan, Buku Saku ini malah menjadi inspirasi, bahan masukan, dan dokumen rujukan bagi rancangan perundang-undangan yang akan disusun dan/atau perundangan-undangan yang (akan) direvisi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan Pimpinan Kepolisian menjadi inspirasi pimpinan lembaga Negara lain menjadi tauladan melaksanakan Buku Panduan, dan menjadi pimpinan berhasil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan praktek-praktek promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi oleh Polisi.

C. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk penyusunan Buku Panduan, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Buku Panduan disusun dengan merujuk pada norma dan standar internasional Hak Asasi Manusia, dengan memberikan elaborasi yang lebih mendetail untuk menjawab persoalan-persoalan konteks Indonesia, seperti panduan untuk polisi yang bertugas di daerah konflik komunal, seperti di Maluku; diwilayah-wilayah dimana masyarakat adat (indigenous people) berdiam; dan di wilayah-wilayah “khusus” lainnya;
2. Sebaiknya Buku Panduan disusun juga untuk menjawab problem korupsi dilingkungan kepolisian – karena korupsi merupakan satu kejahatan yang berkaitan juga dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pemberantasan kejahatan korupsi ini pada hakikatnya menjadi kewajiban polisi untuk memberantasnya.
3. Buku Panduan ini sebaiknya menjamin aksesibilitas publik untuk memberikan masukan, mengetahui dan memperolehnya. Dengan demikian, publik dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya, hingga pada saat Buku Panduan ini selesai dicetak. Distribusi buku panduan kepada publik, dengan beragam cara termasuk penyebarluasan di internet, sebaiknya dilakukan, dengan harapan masyarakat luas dapat berpartisipasi untuk membantu para pimpinan kepolisian untuk melakukan pengawasan (monitoring) pelaksanaan Buku Panduan.

Dengan demikian, kuisioner yang disusun sebaiknya menuju dan mencakup semua ideal standard dan praktek hak asasi manusia yang seharusnya dilaksanakan polisi – walau pun dengan sifat “umum”, yang bisa menjawab problem-problem “spesifik” dan “khusus” Indonesia.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

* Artikel ini disusun untuk keperluan “tanggapan draft” dalam Pembahasan Draft Akhir Kuisioner untuk Konsep Penyusunan Buku Panduan Umum HAM Bagi Kepolisian Negara RI. Depkeh HAM. Jakarta, 8 Juni 2004.

Catatan Belakang
(1) CHR. General Comment No. 20. Forty-fourth session (1992), para. 10.
(2) Ibid, para. 2.
(3) Lihat pasal 10 ICCPR.
(4) UN doc. A/48/18. CHR. General Recommendation XIII on the training of law enforcement officials in the protection of human rights. Forty-second session (1993), para. 2.
(5) Lihat CERD. General Recommendation XXVII on Discrimination against Roma. Fifty-seventh session (2000) , para. 12
(6) CHR. General Comment No. 25. Fifty-seventh session 1996 (Article 25 ICCPR), para. 18.
(7) Office of the UN High Commissioner for Human Rights. 2004. Human Rights Standards and Practice for the Police. Expanded Pocket Book. New York and Geneva.
(8) Lihat Ibid., p. v.
(9) Lihat Depkeh HAM “Kuisioner untuk Konsep Penyusunan Buku Panduan Umum Hak Asasi Manusia Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, h. 2. Pertanyaan dalam Bagian I Umum, no. 8.
(10) Lihat Ibid., no. 5.

-----
Standar dan Praktek Hak Asasi Manusia untuk Polisi Addendum 1*

Pengantar

Dalam pertemuan yang membahas Buku Panduan HAM Bagi Kepolisian RI di Depkeh HAM pada 8 Juni 2004, penulis mencatatat beberapa hal:
Pertama, Buku Panduan ini, ditujukan untuk “konsumsi” aparat polisi dilevel Tamtama;
Kedua, mode of presentation dari buku panduan ini disusun dengan model yang “dapat dipahami” oleh para Tamtama.
Ketiga, buku panduan ini tidak ditujukan sebagai pedoman yang berkaitan dengan internal control kepolisian, melaikan pedoman bagi para Tamtama dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya “dilapangan”.

A. Tentang Buku Panduan

A.1. Buku Panduan untuk para Tamtama Polisi

Penulis berpendapat bukan pada tempatnya untuk mereduksi kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan para Tamtama polisi. Karenanya, tidak diskusi tentang “rumit” atau “tidak rumit” isi buku panduan, ataupun “bisa dipahami” atau “tidak bisa dipahami” buku panduan yang hendak disusun hanya relevan diuji lewat proses dan metode yang tepat, seperti wawancara mendalam kepada responden polisi, yang hendak menggunakan buku panduan itu sendiri.

A.2. Buku Panduan yang Mudah dipahami

Penulis sangat sependapat dengan ajuan argumen bahwa buku panduan yang hendak disusun harus bermanfaat dan berdaya guna. Karena, pendapat bahwa isi, substansi dan cara penulisan sebaiknya disesuikan dengan para polisi yang akan menggunakannya. Menurut penulis, bahkan, bila perlu menggunakan “bahasa” para polisi.

A.3. Buku untuk Panduang bagi para polisi melaksanakan fungsi dan tugas di lapangan

Dalam konteks ini, setidaknya ada dua pokok fungsi dan tugas polisi, yakni dibidang yudisial, utamanya berkaitan dengan tugas-tugas penyelidikan, penahanan, penangkapan serta dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebaiknya, buku panduan yang hendak disusun paling tidak – dan tidak terbatas – memberikan panduan 2 bidang pokok ini.

B. Tentang Kuisioner

Agar mencapai tujuan buku panduan menjadi efektif dan berdaya guna, penulis berpendapat sebaiknya, rumusan kuisioner memuat pertanyaan ‘apa yang boleh’ dan ‘apa yang tidak boleh’ dilakukan oleh polisi. Tentu saja benchmark atau ukuran ‘apa yang boleh’ dan ‘apa yang tidak’ boleh dilakukan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dirumuskan terlebih dahulu, sehingga secara konsep dan praktik menjadi jelas. Dalam konteks ini ‘ukuran’ bisa berasal ‘buku-buku saku’ ‘buku-buku pedoman’ yang sudah ada dan dipakai di kepolisian. Dapat juga merujuk pada hukum internasional dan hukum domestik, termasuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang disusun Kepolisian RI – sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan standar hak asasi manusia.

C. Harapan

Merujuk rekomendasi sebelumnya, tentang penyusunan buku panduan diharapkan juga mempertimbangkan dan/atau merujuk pada norma dan standar internasional HAM; memberikan perhatian kepada pelaksanaan tugas dan fungsi diwilayah-wilayah “khusus” serta rekomendasi perihal perlunya memastikan partisipasi publik dalam perumusan buku panduan ini, selanjutnya penulis dalam kesempatan ini hanya berharap buku panduan ini tidak diproduksi dengan tergesa-gesa, an sich hanya ditopang dengan argumen keterbatasan waktu (time constraint). Tentu saja harapan ini tanpa sedikit pun mengurangi penghargaan penulis terhadap upaya positif dan kerja keras yang dilakukan Depkeh HAM dalam memfasilitasi penyusunan Buku Pedoman ini.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Indonesian Legal Aids Foundation: Struggling for democracy and its sustainability

2008-11-03T13:58:00.004+07:00

Describing experiences of our own organization probably will barely be a less objective article. In an effort to show objectivity, the writer cited some statements and articles to represent others’ opinion on the Legal Aids Institution (LBH). The brief article alone is intended to describe and analyze the roles of LBH in the New Order periods, its challenges now and in the future.

What have been deemed opponents of all legal aids workers since the establishment of LBH is ‘ism’ that antagonistically contradicts with the values of democracy, supremacy of just law and human rights, totalitarianism, authoritarianism, militarism and racism. For the reasons, many legal aids workers or activists should many often cope with agents or actors behind such “isms”. In this context, the LBH activists are struggling together with civilian community organization to fight against the New Order led by former President Soeharto who represented the authoritarianism leader in Indonesia.

The biggest legal aid organization in Indonesia, the Indonesian LBH Foundation, has entered into the third stage of historical development. The first stage was the preliminary stage of LBH start and establishment as it was founded on October 20, 1970. The former establishment of the Jakarta Legal Aids Institution as the pilot project of the Indonesian Advocates Association (Peradin) was followed by the founding of other LBH in the provinces’ major cities nationwide. The second phase was marked by the founding of association of the dozen of LBH into the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) on March 13, 1980. Since then on, LBH turned to be independent non-governmental organization and no longer be affiliated to the Peradin. The third phase was marked by the revision of the organization statutes that were commonly considered as the ‘locomotive of democracy’(1) by national media based on the notary certificate No. 26 on September 26, 2002. Thus far YLBHI has offices in some 14 provinces. In addition, YLBHI has become known by the emergence of some noted and popular individuals in media as the human rights fighters who got domestic and international awards.

Implementing structural legal aid approaches, LBH has been long put into service not only litigation advocacy at court as the core competence but also done some activities outside court including organizing and educating clients and poor society. However, such approaches have run the risk of the institution given that, for instance, the technical and skill abilities of some legal aid workers at court has now relatively decreased in quality if they are compared with some senior advocates of the 1970s and 1980s.

In addition to the risk, the approach of BHS has surely made LBH workers the operation target of Soeharto regime. Many often a worker of LBH should support the other colleague when the iron-fist regime considered the worker here enemy for pleading farmers or poor labor interests. Physical and mental terrors or even the victims of the police and military’s tortures at the time was deemed daily hazard under Soeharto’s regime.

Graphic 1

Source: YLBHI doc. Data compilation. Human Rights Directorate

On the roles of LBH during the Soeharto’s era an article wrote, “… at the beginning of 1990s LBH was even named as the locomotive for democracy…. Almost every day many activists ranging from students, labors, urban poor society and the like thronged YLBHI office…”. (2) In this article, the writer said that LBH was the source of opposition to the ruling government. Here are the statements:

“Some Political Parties participating in the 1999 general election were declared in this place including the Democratic People Party (PRD) and Indonesian Democratic Union Party (PUDI). It implies that LBH at the beginning of 1990s was really the central place in which many groups met in their attempts to oppose openly against the Soeharto’s regime. The existing groups were still small in number… From the office here, the schemes of actions to counter the evictions nationwide were planned.

… in other words, YLBHI was no longer simple place to file a complaint from poor civilians but also place for pro democracy activists of various groups to gather… “(3)

In conjunction with the 25th anniversary of LBH in 1995, Professor Daniel S. Lev, a senior lecturer from Washington University, said that emergence of LBH in 1970s was a sort of experiment. But the experiment here worked out well. Lev even stated that the surviving existence of LBH has encouraged the movement of NGO in Indonesia. Lev said: “… when LBH was founded in 1970s, many predicted that LBH would only survive for five years at maximum. Thus, it is unpredictable thing to note that LBH has survived for 25 years.”(4)

In the new era, PBH LBH are facing more challenges. Soeharto’s downfall on May 21, 1998 has marked the new era. The event here opened new chances and hopes to all Indonesian nations. Formally the state has given new procedures and mechanism and new state-owned institutions. These brand new stuffs are considered the requirements of democracy system and structure including a direct presidential election, direct governor and regent election, establishment of Constitutional Court, Constitutional Commission, National Law Commission, Corruption Eradication Commission, and the like.

The formal development here has yet to guarantee the protection of poor peoples’ rights. Corruption goes rampantly in the era of regional autonomy. Worse still, following the former President Soeharto’s downfall, the intensity of communal conflict increased as it was the case of the violence against minor ethnicities, women and poor community.(5) With reference to the data on cases of the New Order and its transitional periods as depicted in Figure 1, the cases reported by public to LBH also heightened significantly. Worse, assault incidents committed by state apparatus and militias, or unidentified perpetrators against LBH offices were escalating in worse quality in the reform era.

For instances, in 2001 a number of violence cases reportedly happened to some LBH activists.(6) In Medan, LBH director Irham Buana Nasution should be hospitalized as unknown perpetrators shot him with bow and arrow on April 11, 2001. He got the attack at his office at LBH Medan. The poisonous arrow was lifted up by an hour surgery at the hospital. On April 1996, LBH Medan office was burned out by unidentified people a day after pro democracy activists staged rallies in response to the general election.

On April 12, 2001, a number of unknown people attacked Toyota van of LBH Bandung director Haneda Lastoto. The incident happened at the LBH Bandung office. In addition to the attack, the perpetrators also stole the documents on Lastoto’s clients dealing with the 13 suspects of bombing case.

On April 13, 2001, a number of Jakarta Police apparatus attacked YLBHI office in Jakarta. At the time, police hurled stones and batons to destroy four glass windows. Five police even intruded Adam Malik room in which Legal Aids Training session (Kalabahu) - a training for caderes at LBH Jakarta - was given. The assault occurred following the police attempts to sweep the demonstrators staging anti military rallies nearby the YLBHI. In response to the police hunt, some demonstrators escaped the incidents for safe shelter at YLBHI. Worse, police even beat some 10 student activists at Adam Malik room. An eyewitness was even collapsed noting the shocking real tortures there. It is very common for any demonstrator to keep cover at YLBHI when they put up with clashes with police and military apparatus.

On July 20 2001, joint team of Aceh Police and Aceh Besar Police Precinct carried by a truck and three cars attacked LBH Banda Aceh. Police forcibly arrested LBH Banda Aceh director Rufriadi and his staff Arie Maulana and Banta who was student activist. Police even ordered them to put off their clothes and lay facing downwards at yard of LBH Banda Aceh. The assault occurred when some human rights activists staged rallies on human rights violation in Aceh. The security apparatus confiscated computer, banner and pictures of the violence victims exhibited at the venue.

The above examples are just partial cases of the reported violent cases happened to the LBH workers. Ironically, the recent political party elites and high-ranking state officials could claim the prior prominent roles of LBH to struggle hard for truthfulness, justice and human rights. It was unlike the era of former President Soeharto.

The supports given by funding agencies have plunged. The traditional donor institutions for LBH including Novib and USAID have no longer extended their supportive contracts. There is no more block grant for the NGOs that once become a symbol opposing New Order regime. This was because all progressive and Soeharto’s opposed elements have gathered, declared or had discussion at ‘Adam Malik’ conference room at YLBHI. It looks ironical as many doctorates and masters for LBH activists and intellectuals conducting researches for their thesis and dissertation were born from LBH. But on the other side, they did not prepare themselves to explore more domestic financial supports.

A number of staffers who have worked there for years should put up with dismissal with improper severance payment. The staffers who keep on working there did not get regular monthly salary. The real challenges at present are on the matters of how to survive the organization and at the same time, it undertakes advocacy for poor people and justice seekers free of charge.

Since October 2002, the structure of Indonesian Legal Aids Foundation has been set up in line with the above challenges. The arranged work plans either adopted the dynamics of external organizations. The national workshop of YLBHI on July 2004 asserted that the primary program of all LBH now was to encourage the fulfillment and protection of economy, social and cultural rights. Of course, this does not put aside the protection of civilian and political rights. Modifying Professor Lev’s question, it was really incredible fact that LBH could survive up through to 33 years and now almost on the 34th anniversary.

*Article for Hurights Osaka.

End Note

(1) See Kompas October 12, 1995. “Refleksi 25 Tahun YLBHI. Harus Bisa Jawab Tuntutan Masyarakat” ( “YLBHI 25 Year Reflection. It Must Be Able to Respond to Public Demands”), Kompas August 17, 2003. “Menemukan Sosok Masyarakat Madani” (“Finding an Indonesian Civil Society”), Tri Agung Kristianto. “Ornop, Sebuah Citra Ketergantungan” (“NGO, an Image of Dependency”), Kompas January 22, 2003. “LBH dan Demokarasi” (“LBH and Democracy”), GATRA weekly magazine, March 16, 1996 (No. 18/II)
(2) Sharir, Bari Muchtar and Junito Drias, “Perahu Retak Kelompok Pro –Demokrasi” (“Cracking Boat for Pro Democracy Group”), September 25, 2002. Text could be read at http://www.rnw.nl/ranesi.htiml/gw_20020926
(3) Ibid.
(4) Kompas October 12, 1995, “Refleksi 25 Tahun YLBHI. Harus Bisa Jawab Tuntutan Masyarakat” (“YLBHI 25 Year Reflection. It Must Be Able to Respond to Public Demands”)
(5) On the violence escalating tension at the post Soeharto’s era, for instance figure out Elizabeth Fuller Collins “Indonesia: A Violent Culture?” Text can be read at http://www.cmdd.org/artikel_efc.htm
(6) See Ucok Ritonga’s “Sejumlah Kasus Menimpa Aktivis LBH dan Kontras” (“Some Cases for LBH and Kontras Activitsts”), Tempo weekly magazine, August 21, 2001.

Educating Law with Peasant Communities: Struggling together for the right to land

2008-11-03T13:45:00.004+07:00

Thousands of land conflict cases have been reported to the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) over the past few decades. These cases can be categorised into three main issues: Firstly, land expropriation and forced evictions. Secondly, the problem of compensation and restitution, specifically when peasant communities are offered compensation that is not equivalent to the real value of their land. Lastly, there is the problem of environmental disaster and pollution, which has an impact on the production process.

These problems are making peasant communities suffer as well as decreasing their standard of living. Therefore, they are suffering violations of both their civil and political rights, as well as their economic and social rights. This occurs often and the land conflict causes peasant families to become victims of intimidation and torture, sometimes even causing them death.

The types of violators can be separated into two categories: (1) private entities, in particular corporations and landlords (2) government institutions, for instance: Department of forestry, including the military and police. These violators abuse the communities in order to use their land for housing, plantations, fishponds, dams and other purposes. Besides using repression and intimidation tactics, the violators are also using the law to expropriate peasants’ land and weaken the peasant movement.

This article will describe LBH’s experience in organising and conducting a law education program in Lampung, South Sumatra and Bangka. The cases and training experiences in these areas are unique examples of some cases advocated by LBH. They are unique because the peasant communities in these regions have successfully reclaimed their land, something that is uncommon with land conflict struggle in Indonesia.

Law Education for Peasant Communities

Peasant communities are a target group for law training and education organised by LBH. In this context, the peasant community can be categorised into two main groups: tuna kisma (landless peasant) including labor-peasants who work in plantations belonging to private or State companies, and petani gurem, peasants who just have limited and small amounts of land, not enough to earn profits from the process of production.

Living together during law education

Law education and learning takes place within the peasant communities and the lawyers, activists and volunteers who work for LBH lived together with peasant during the training. The live-in aspect means that LBH’s staff stays in peasants’ homes for a period of time during the training. Below are the methods being exercised during the stay-in approach.

Firstly, LBH’s staffs commonly receives reports from peasants who are victims of human rights violations. The staffs will then discuss the details of the case with the client, such as the number of victims and perpetrators, the location where the violation took place, and with that information they will build a case study.

Secondly, The staff will discuss the case study with the other LBH staff members in order to formulate strategic planning for advocacy on behalf of the victims. One of the advocacy programs is law education in the villages. However, before conducting education work, there are some necessary steps to take in such as initial fact-finding activities to cross check the informations from the client. This informations will be used in order to prepare materials as well as logistics.

Thirdly, a team will be established composes of two or three staff members and which uses a rotation method for organising education in the village. The rotation method is applied in order to monitor the cases between staff that are on location in the village and in the office. In the village, LBH’s staff members also identify people who could be trained further in order to gain the skills necessary to become a paralegal – who can then act as a “local lawyer” in her/his community.

These education processes uses materials developed by LBH’s staff. The materials contains theory of law and positive law, including constitutional law as well as legal concepts regarding land and human rights as a tool in struggling for land rights. The law concepts are discussed between the staff and peasants and covers, for instance, themes of justice, law institution and law enforcement. Meanwhile, they also identify which laws can strengthen the struggle itself. A pocket book, leaflet, poster and other materials has been produced as a material kit. For example, LBH produced a pocket book regarding people’s rights in the judicial process as contained in Indonesian Penal Code Act, which benefited people if they faced problems of arrest and detention. As another example, LBH also produced a poster containing a list of articles, which gives protection for peasants and highlights the right to land.

Peasant communities in Lampung, South Sumatra and Bangka

Peasant communities are using law mechanisms and law arguments to defend their rights. However, these mechanisms are only used if they believed the results can strengthen their legal positions. As a result, in many cases peasant communities do not exercise the mechanism as they feel there are limitations and problems in law institutions and law enforcement. These consist of problems of corruption and red tape in judicial bodies. Many facts show that court decisions can even weaken the position of peasants and further violate their rights. For instance, if the court enacts a decision to give land to a corporation and a peasant is unable to provide a certificate or land title, it can become a justification for the corporation to carry out a forced eviction against the community. It is a common story for peasant families not having a land title. Land for them have been obtained based on inheritance. In some cases the land has been passed on to them even before Indonesia declared its independence from ?

In Lampung, South Sumatra and provinces of Bangka where LBH and peasant communities are working together to defend their land rights, peasant organisations are learning law from the LBH staff.

In the province of Lampung, there are two villages, Sidodadi Asri Jati Agung and Kertosari Tanjung Bintang, South Lampung District where people are managing law arguments and mechanisms in order to reclaim their land. About 600 peasant families faces land conflict against a State Corporation. After, several sessions on law studies and practicing strategies with the peasants the community efforts has yielded success

Nowadays, 600 families have power over the land. They are now organising their communities for land redistribution. The peasants also builds their houses on their hard fought land.

Likewise in Sidodadi village, a corporation is using the same tactics in law mechanisms to sue peasant families before local court in order to argue that the land is a state property. Constant meetings and education work with the villagers and LBH staffs also pays for the attainment of land for the peasants. They have won the case and have started to build a local market for the community people. In the opening ceremony of the market early this year , the villagers has even invited local government officials to give a speech and take pride of their achievement in struggling to own a land.

It can be said that these success stories could not be separated from the realities that peasants, LBH staffs and other organisations has worked together in cooperation, sacrifices, patience and hard work in the struggle to reclaim peasants’ rights. As a result, twenty thousands families from 80 villages in Lampung formed a peasant organisations, Lampung Peasant Council (DTL). At the start, LBH was involved in building these organisations. Many of the peasant families had become LBH’s client. LBH regularly discusses and educates peasants concerning the law and their rights.

In South Sumatra and Bangka, the cases are almost the same as in Lampung story. It is not always that the peasants learnt from LBH staffs. LBH people in humbleness are also learning with the peasant communities. In Musi Banyu Asin and Bangka hundreds of people in these areas reclaimed their natural resources and are defending them through litigation and non-litigation processes including demonstrations (mass rallies), lobbying and campaign work.

Learning points

From the illustration above, it can be said that lessons regarding law education are being learned through the live-in method. Firstly, peasant communities and LBH staff can examine the experiences of the peasants, develop a theory and concept of law using facts and their daily realities. Therefore, the education materials developed by LBH came from the real experiences of the people and not mere concepts.

Secondly, In the process of living with the peasants, the peasants become more open to speak about their problems. Some peasants felt proud that lawyers would be staying in their homes and willing to take a risk with them and also teaches them law. The education methodology is not formal and law training is performed anywhere, in peasant houses, farms, or organisation offices.

Thirdly, LBH’s staff and lawyers get direct knowledge in how to handle cases and these experiences are very useful when they are representing peasants before the court. Moreover, peasants can also use the law and “duplicate” (Stregthened) lawyer’s argument when they faces state structures and corporations.

In conclusion, the type of law education that makes use of the live-in approach has an impact and influences and promotes social change in peasant communities. It is now possible to say that it is relatively easy to find peasants in remote areas who could argue well and who are experts in speaking about the law, including acts and law mechanisms, as well as any lawyer in a capital city.

* Article for ARRC

End Note

(1) The Indonesian Legal Aid Foundation was established in 1970 and having 14 branch offices in main capital of provinces. The offices received cases from the poor and marginal people. These cases are received by certain division, which are established in LBH. The prodeo lawyers offer service for peasant, fisheries, labour, urban poor, student, non-governmental organisation’s activist and other elements of society who become victims of human rights violence.
(2) Law education is conducted by LBH based on the need of community. Therefore, education curriculums are developed based on target group.
(3) In level of staff who work in LBH, it can be categorised into two groups: a staff who graduated from law faculty and obtaining lawyer permit and staffs who do not have a lawyer permit – they could graduated from other disciplines. Meanwhile, a volunteer is everyone who have finished certain process and being decided and selected as LBH’s volunteer.
(4) Not all cases based on complain or report from client. It also based on LBH’ staff initiative, for instance, as a follow up action a news in mass media.
(5) Education materials are given based on priority need of peasant communities in their village. For instance, material concerning economic, social and cultural rights is given after materials concerning people organisation.

Pemetaan Masalah: Perspektif Advokasi

2008-11-03T13:39:00.003+07:00

Pengantar Diskusi

A. Prolog

Pengertian advokasi dalam tulisan ini bermakna pembelaan dalam arti luas, baik yang dilakukan lewat upaya hukum (litigasi) maupun diluar upaya ini (non-litigasi). Litigasi maksudnya, melakukan pembelaan terhadap klien – korban - kita dalam proses peradilan. Sedangkan non-litigasi, upaya pembelaan yang dilakukan dengan beragam cara seperti aksi (demonstrasi) – bertujuan untuk melakukan desakan terhadap para pihak untuk berbuat sesuatu atau mengeluarkan kebijakan; mengkampanyekan kasus/masalah dengan tujuan mendapatkan simpati/dukungan terhadap kasus atau korban; atau pun melakukan pembelaan dengan cara-cara lain yang dianggap dapat membantu upaya penyelesaian masalah atau membantuk korban yang kita bela/dampingi.

Dalam artikel ini, subyek yang melakukan advokasi dibatasi: mahasiswa, sesuai dengan audiens dalam acara ini. Karenanya, upaya advokasi dalam artikel ini lebih ditujukan pada upaya-upaya pembelaan diluar jalur sistem peradilan – seperti yang diperankan pengacara publik atau advokat hak asasi manusia.

B. Konteks dan Batasan

Posisi mahasiswa dalam advokasi bersifat pendampingan. Dalam prakteknya, suka atau tidak suka, mahasiswa tetap menjadi ‘orang luar’ dalam proses advokasi. Dalam batas ini, korban yang diadvokasi menempati posisi yang lemah dalam artian, tidak memiliki akes terhadap sumber daya ekonomi, politik dan sosial. Sebagai ilustrasi, korban dalam kontek advokasi: petani miskin yang dirampas tanahnya oleh aparatur negara atau pemilik modal (kapital) besar; massa buruh yang dipecat sewenang-wenang; atau pun kelompok atau komunitas penduduk yang dilanggar hak asasinya. Lebih jauh, demonstrasi mahasiswa untuk mendesak pemerintah menurunkan harga, dapat dikategorikan sebagai upaya advokasi rakyat kebanyakan, karena dampak negatif yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga mendera mayoritas masyarakat yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Dengan kata lain, korban disini bukanlah ditujukan untuk individu atau kelompok yang ‘kuat’ atau ‘berkuasa’ terlebih mengadvokasi ‘penguasa’.

Tulisan ini akan mendeskripsikan dan mendiskusikan salah satu tahapan dalam advokasi, yakni perencanaan. Dalam melakukan pembelaan yang hendak dilakukan diperlukan perencanaan yang baik dengan salah satu satu tahapan: ‘pemetaan masalah’. Advokasi yang dilakukan adalah advokasi ‘berpihak’. Karenanya salah satu tujuan penting dalam pemetaan masalah ini untuk menentukan siapa ‘korban’. Lebih lanjut, pemetaan masalah bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, latar belakang sebuah kasus atau masalah. Pada bagian ini, latar belakang yang hendak dicari bukan saja faktor pencetus (trigering factor) melainkan akar problem. Akar masalah ini bisa saja konflik ekonomi, sosial atau pun budaya. Sebagai contoh, apa yang diistilahkan media publik (surat kabar, televisi, dsb) sebagai konflik komunal atau konflik horizontal – konflik yang terjadi antar sesama komunitas masyarakat, tidak dapat serta merta dipercaya sebagai konflik antar masyarakat an sich. Dengan demikian, untuk membuktikan sebuah teori kasus yang hendak disusun dan ‘dipertahankan’, akar masalah sebenarnya mesti diketahui terlebih dahulu. Kegunaan dalam advokasi antara lain, dapat dipergunakan untuk mendesak pertanggungjawaban negara (state obligation), utamanya dalam promosi, perlindungan dan pemenugan hak asasi para pihak yang berkonflik.

Kedua, para-pihak yang terlibat dalam kasus. Dalam konteks ini, elaborasi dan penyelidikan terhadap para pihak yang terlibat mesti dirangkai menjadi sebuah ‘cerita’ dengan bagian-bagian episodenya. ‘Menggambarkan’ para-pihak sedetail-detailnya menjadi salah satu tugas ‘pendamping’. Setelah para pihak kunci telah teridentifikasi, selanjutnya disusun sebuah kerangka kerja yang memungkinkan para pihak terlibat dalam ‘pembelaan’ atau minimal, tidak menghalang-halangi ‘pembelaan’ yang hendak dilakukan. Pada umumnya para pihak yang didentifikasi berasal dari tiga lingkaran besar: negara; pasar (market), dan korban baik korban langsung – maupun korban yang tidak langsung, dan komunitas masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, menyusun strategi pendampingan. Strategi ini berbeda dengan strategi perlawanan atau pembelaan yang disusun ‘korban’. Perbedaannya, dilihat dari aspek ‘si pembuat strategi’. Strategi pendampingan yang disusun mahasiswa tidak dapat dipaksakan dan wajib ‘berdialog’ dengan strategi ‘si korban’. Saat pilihan strategi antara mahasiswa dengan ‘korban’ berbeda, keputusan akhir mesti dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan korban.

C. Prasyarat dan Metode Memetakan Masalah

Untuk mencapai hasil ‘peta’ dengan maksimal, sebaiknya dilaksanakan dengan proses belajar bersama korban atau seringkali disebut dengan metode ‘live in’ atau ‘hidup bersama. Proses belajar bersama ini akan mengurangi bahkan mencegah ‘informasi manipulatif’. Informasi sejati (genuine) dan kenyataan lapangan sangat bisa dicapai jika ‘pendamping’ menggalinya di lapangan secara langsung. Metode live-in, pada dasarnya melengkapi analisis yang bersifat kwantitatif terhadap data-data social (quantitative analysis of social data), sehingga pengalaman yang didapat bukan sekedar data statistik. Pada umumnya, pada kegiatan live-in, ‘pendamping melakukan observasi, bertanya, dan jika diperlukan mengorganisir grup diskusi yang membahas problem secara regular.

Belajar besama akan mempermudah ‘pendamping’ untuk mengetahui organisasi sosial dimana korban berdomisili. Sebagai contoh, proses belajar ini akan mengeksaminasi bagaimana konflik terjadi dan dikelola, kebutuhan-kebutuhan sosial, kepentingan-kepentingan individu, budaya atau pun mengetahui symbol-simbol yang dipunyai organisasi sosial tersebut.

Metode ‘belajar bersama’ seringkali secara parallel dilakukan dengan proses ‘pendidikan popular’. Dalam hal ini, ‘pendamping’ menjadi fasilitator dalam proses belajar yang ditandai dengan proses partisipasi. Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal, tak pelak lagi faktor individual ‘pendamping’ menjadi faktor yang penting. Diperlukan ‘pembela dan pendamping’ yang memenuhi persayaratan antara lain punya komitmen tinggi untuk melakukan advokasi, mau belajar, dan konsisten.

D. Epilog: Langkah Selanjutnya

Merumuskan perencanaan pendampingan. Perumusan dilakukan dengan asumsi Perencanaan Strategis (Renstra) sudah dilakukan. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan ‘mengabdi’ pada strategi besar (fundamen) yang sudah disusun. Sebagai contoh, ‘Pekan Pelatihan Advokasi’ idealnya, merupakan bagian kegiatan dari renstra yang sudah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Hal ini mencegah kegiatan menjadi sebatas ‘rutinitas’ atau sebatas ‘kegiatan reaksioner’ yang ditandai hal-hal seperti: tidak adanya follow up atau rencana tindak lanjut; tidak lahirnya sebuah ‘kelompok advokasi’ atau tidak terukurnya output dari pekan pelatihan. Secara singkat, renstra yang disusun sebaiknya memenuhi prinsip-prinsip: (1) sistematis; (2) merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diukur dan dicapai; (3) dilakukan dengan mengikuti jadwal waktu. Renstra dibuat dengan mempertimbangkan analisis ‘SWOT’ (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dan analisis ‘kawan’ dan ‘lawan’.

Sebagai catatan penutup, uraian diatas hanyalah merupakan salah satu usulan pedoman. Pada prakteknya teori mau pun metode mesti di uji dilapangan, karenanya fleksibilitas diperlukan dengan muara pertimbangan: keutungan-keuntungan dapat dicapai dalam upaya advokasi yang dilakukan.

* Paper pada Pekan Pelatihan Advokasi. Dept. Litbang dan Pengkajian SEMA FH Universitas Attahiriyah. Jakarta. 3 Februari 2003.